Presiden Bulgaria: Rusia Berusaha Membagi Eropa Tengah

Presiden Bulgaria memperingatkan bahwa Rusia sedang mencoba untuk membagi Eropa tengah dengan cara tak terduga dan berbahaya yang bisa memicu konfrontasi internasional. Rosen Plevneliev mengatakan bahwa aliansi Eropa barat sangat dibutuhkan untuk membuat barisan yang kuat guna menghadapi Kremlin.

"Permainan di Eropa saat ini tidak memiliki skala penuh dan menembak langsung musuh Anda, tetapi permainan yang dilakukan Putin membuat negara lain bergantung. Apa yang sedang Rusia capai pada hari ini adalah melemahkan Eropa, membagi Eropa, dan untuk membuat kita bergantung," katanya seperti dikutip dari Independent, Jumat (4/11/2016).

Ia juga percaya jika pejabat senior Kremlin mendorong hacker Fabcy Bears atau APT 28 untuk mengganggu pemilu lokal dan referendum mereka pada tahun lalu. Fabcy Bears atau APT 28 adalah hacker yang diduga menargetkan pemilu Amerika Serikat (AS), markas NATO, dan Bundestag Jerman.

"Saya menganggap itu merupakan serangan terhadap demokrasi Bulgaria. Serangan cyber tersebut yang paling berat dan intens yang telah dilakukan di Eropa tenggara," katanya.

Plevneliev, yang diselidiki oleh otoritas pajak pada 2014, juga mengatakan sangat sulit untuk berdiri ke Rusia tanpa Inggris di Uni Eropa. "Jika Brexit akan menjadi perceraian, kita harus tetap untuk sebaik mungkin dan berada dengan teman-teman terdekat," tambahnya, menyusul keputusan Pengadilan Tinggi untuk memblokir upaya Theresa May untuk memicu Brexit tanpa voting di parlemen.

Sebelumnya, Philip Hammond telah bersumpah untuk "menyerang balik" jika Inggris terkena serangan cyber sementara Vladimir Putin telah menolak  tuduhan bahwa Rusia telah berusaha untuk mempengaruhi pemilu AS dan menyebutnya sebagai "histeria". - Sindo

Prancis Marah, Polandia Sebut Mesir Jual Kapal Perang Mistral ke Rusia

Pemerintah Prancis marah atas klaim Polandia yang menyebut Mesir sudah menjual kapal perang Mistral buatan Prancis kepada Rusia. Kapal Mistral semula dibangun Prancis untuk Angkatan Laut Rusia namun kontrak dibatalkan sepihak oleh Prancis atas tekanan NATO.

Kemarahan Paris pada Polandia disampaikan Menteri Pertahanan Jean-Yves Le Drian. Semula, Menteri Pertahanan Polandia Antoni Macierewicz mengklaim bahwa dua kapal Mistral Prancis yang dijual ke Mesir diam-diam dijual lagi kepada Rusia.

Klaim Menteri Polandia itu tidak disertai sumber informasi secara resmi. Namun, ada dugaan klaim yang disampaikan kepada para legislator Polandia itu berdasarkan posting dari media sosial yang beredar pada bulan lalu.

Rumor itu tidak pernah dikonfirmasi, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa Mesir dan Rusia melakukan negosiasi kesepakatan soal penjualan peralatan tempur.

Klaim Macierewicz ini dibuat di tengah perseteruan antara Prancis dan Polandia. Perseteruan itu muncul setelah Polandia pada awal bulan lalu tiba-tiba membatalkan kontrak pembelian 50 helikopter Aribus Caracal Prancis dengan nilai kontrak lebih dari USD3,5 miliar.

Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian mengkritik Menteri Pertahanan Polandia Antoni Macierewicz  yang mengumbar rumor penjualan kapal perang Mistral oleh Mesir kepada Rusia setelah mengacaukan kesepakatan pembelian helikopter tempur Prancis.

“Kami cukup marah pada Polandia karena membatalkan kesepakatan untuk membeli helikopter Prancis. Ini adalah cara yang buruk untuk melakukan sesuatu,” kesal Le Drian seperti dikutip dari surat kabar Les Echos, Sabtu (5/11/2016).

Dia meyakinkan anggota parlemen Prancis bahwa kapal Mistral masih berada di Mesir. ”Situasi ini cukup tegang,” katanya.”Konfrontasi tidak akan mencegah Prancis dari memenuhi kewajibannya kepada Polandia,” katanya lagi. - Sindo

Rusia Siap Lancarkan Serangan Penuh ke Aleppo

Indonesian Free Press -- Dengan perang di Aleppo yang tidak kunjung usai, Rusia dikabarkan tengah menyiapkan serangan besar-besaran untuk mengakhirinya. Demikian laporan sejumlah media internasional.

Kantor berita The Daily Mail, dengan mengutip The Times, 31 Oktober lalu, melaporkan bahwa Rusia tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Aleppo dengan melibatkan kapal induk satu-satunya yang dimiliki Rusia.

"Vladimir Putin akan melancarkan 'serangan militer penuh' ke Aleppo secepatnya dalam minggu ini," tulis laporan itu dengan mengklaim mendapatkan informasi itu dari kalangan inteligen yang terpercaya.

Serangan ini sengaja dilakukan pada saat Amerika melaksanakan pemilihan presiden, dimana diharapkan reaksi Amerika tidak akan terlalu signifikan.

Serangan dipastikan akan melibatkan satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov yang tengah dalam perjalanan menuju Laut Mediterania timur. Admiral dilengkapi dengan sejumlah besar pesawat tempur dan pembom yang dipastikan memberikan daya pukul yang lebih besar untuk membantu serangan.

"Kami perkirakan Rusia tengah dalam persiapan melancarkan serangan besar-besaran ke Aleppo," kata seorang sumber terpercaya The Times.
Veterans Today melaporkan bahwa tiga kapal selam, termasuk dua kapal selam bertenaga nuklir kelas Akula, telah bergabung dengan armada pimpinan Admiral Kuznetsov yang kini telah berada di lepas pantai Afrika Utara. Ketiga kapal selam tersebut dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr-N yang tengah 'naik daun' selama konflik di Suriah, karena keberhasilannya menghancurkan sasaran dari jarak jauh.


Pemberontak Kembali Gagal Pecahkan Kepungan

Veterans Today juga melaporkan bahwa pada tanggal 28 Oktober  kelompok koalisi Jaish al-Fatah yang dimotori oleh Jabhat Fatah al-Sham (sebelumnya bernama Jabhat al-Nusra, bagian dari kelompok teroris Al Qaeda) gagal memecahkan kepungan yang dilakukan pasukan koalisi pemerintah di timur Aleppo.

Setelah sebelumnya mengalami keberhasilan dengan mengandalkan serangan bom bunuh diri, sementara Rusia dan Suriah masih terikat dengan komitmen penghentian serangan udara, gerakan pasukan koalisi Jaish al-Fatah terhenti di wilayah yang tak berpenghuni. Upaya memecah kepungan di jalan raya Ithriyah-Aleppo juga mengalami kegagalan.

Pasukan Suriah mendapat bantuan dari pasukan khusus Tiger Forces dengan komandannya, Meyjend Suheil Al Hassan, tiba di kota itu untuk mengkoordinasikan kekuatan menghadapi para teroris. Pasukan Hezbollah dan Harakat Hezbollah al-Nujaba (dari Irak) terlibat dalam operasi penghadangan pemberontak.

Pada 31 Oktober pasukan Tiger Force yang didukung pesawat-pesawat tempur Suriah berhasil memukul mundur pemberontak di wilayah Minyan dan Proyek Apartemen 3000, merebut kawasan pemukiman al-Assad dan melancarkan serangkaian serangan balik di kawasan Proyek Apartemen 1070.

Sejak mulainya serangan di Aleppo kelompok Jaish al-Fatah kehilangan sekitar 120 pasukan, 7 kendaraan lapis baja, 19 kendaraan berbahan peledak (VBIED), 7 kendaraan taktis, 2 tank, dan 2 artileri. Sementara pasukan pemerintah kehilangan 45 personil, 3 tank dan 3 kendaraan taktis.(ca)

NEGARA KEKUASAAN DAN PROVINSI GAGAL

Oleh: Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si


Indonesian Free Press -- Sejak pidato Ahok di Pulau Seribu diunggah dan menyebar luas tentang penistaan agama, potensi keributan sosial politik terus meningkat. Dimulai dengan unjuk rasa ummat Islam yang menyebar ke seluruh tanah air, pelaporan Ahok ke Bareskrim, Fatwa MUI bahwa pernyataan Ahok adalah penistaan agama, undangan 35 Pimred ke Istana, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto di Hambalang (sebenarnya di Bojong Koneng, Kab. Bogor), undangan silaturahim Presiden Joko Widodo kepada Pengurus MUI, PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, mengindikasikan betapa pemegang kekuasaan fomal memandang perlu merespon situasi dan rencana demonstrasi 4 Nop 2016.

Ahok, yang terkesan dilindungi hukum dan kekuasaan formal, tetap tampil percaya diri dalam kampanyenya walau masyarakat mengusirnya saat yang bersangkutan berkunjung, sebagaimana terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Toh pemegang kekuasaan dan penegak hukum “merabunkan pandangan”nya dengan mengatakan, demonstrasi adalah hak, tapi jangan memaksakan kehendak.

Hukum pun harus ditegakkan dan negara tidak boleh dikalahkan oleh tekanan kelompok tertentu. Ini memposisikan keadaan yuridis formal berhadapan dengan yuridis sosiologis dan yuridis filosofis. Yakni keabsahan hukum formal yang digunakan penguasa dan penegak hukum tidak berpijak pada kenyataan dan bersitegang dengan cita-cita bersama.

Jauh sebelum kasus ini menyeruak, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada sejumlah petinggi politik (menteri dan anggota DPR serta pimpinan parpol), penegak hukum (perwira tinggi kepolisian) dan pemilik modal (beberapa konglomerat papan atas).

Apakah sikap dan pernyataan Ahok terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 itu sedang mengutuhkan atau meruntuhkan tatanan sosial yang sedang rentan karena liberalisme ekonomi dan politik? Jika sedang mengutuhkan tatanan sosial, apakah buahnya mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa atau sebaliknya ? Lalu, apa dampaknya bagi parpol yang mendukung dan mengusungnya di tengah kepercayaan masyarakat terhadap parpol di titik nadir ?

Pertanyaan ini tentu tak dijawab, bukan karena tidak bisa menjawab. Tapi lebih karena telah menyentuh hati nurani mereka. Di sini saya melihat bahwa masih ada secercah harapan akan hadirnya keinginan luhur para pemegang kekuasaan dan penegak hukum.

Asumsi saya, mereka masih mendengarkan bisik hati nurani mereka sendiri. Nyatanya muncul operasi tangkap tangan KPK di Kemenhub, beredar pengerahan anggota Brimob, dan tersiar alasan hukum tidak memeriksa seseorang yang terdaftar sebagai Cagub ? Intinya, penguasa dan penegak hukum menolak permintaan memeriksa dan memenjarakan Ahok.

Padahal jika cerdas, Ahok tetap diperiksa, sedangkan statusnya ditetapkan kemudian. Kalangan masyarakat kemudian membenturkannya dengan kasus Trans Jakarta yang membawa korban Udar Pristono menjadi terpidana, kasus tanah BMW, kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, kasus Reklamasi yang memposisikan Sanusi dan Ariesman sebagai terpidana korupsi dan Aguan hanya dicekal KPK. Aguan malah berkunjung ke Istana.

Dengan merujuk kasus-kasus di atas dan beberapa kasus lain di bidang politik dan ekonomi, maka saya memahami esensi situasi kondisi ini sebagai penerapan negara kekuasaan. Dalam konstruksi ketata negaraan, negara kekuasaan adalah negara yang memiliki kekuasaan formal berdasarkan proses politik yang sah menurut hukum.

Pemegang kekuasaan boleh mengambil keleluasaan kebijakan (diskresi) sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, azas kepatutan, perundang-undangan yang berada di atasnya, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Tetapi negara pun menerapkan azas legalitas atau hukum tertulis sepanjang hal itu menguntungkannya. Saat diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia dengan pembicara Prof Saldi Isra dari Universitas Andalas, Prof Gayus Lumbun (Hakim Agung), Prof Faisal Santiago, dengan tegas saya menganalisis bahwa pemerintahan Joko Widodo menerapkan model negara kekuasaan.

Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka Dua tahun Nawacita bidang hukum tidak bisa mengelak kecuali berbicara tentang pentingnya budaya hukum (legal culture) yang sesuai dengan substansi hukum (legal substance) dan struktur hukum (legal structure).

Dalam diskusi tiga lawan satu seperti disampaikan pimpinan Asosiasi, saya berpendapat, sistem dan struktur berpikir seperti itu harus berpijak pada proporsi yuridis filosofis, yuridis sosiologis dan yuridis formal. Tanpa hal ini, maka negara kekuasaan akan berakibat hukum sebagai pisau yang tumpul ke atas tajam ke bawah.

Politik tanpa hukum adalah liar, hukum tanpa politik mandul. Maka negara kekuasaan mengindikasikan melagaknya the winner takes all, the loser gets nothing, survival of the fittest.

Disebabkan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI demikian meluas sekaligus menunjukkan rendahnya harkat kewibawaan penguasa dan penegak hukum sebagaimana saya sajikan di hadapan berbagai petinggi di negeri ini, aliansi kekuasaan dibangun.

Dalam hukum pasar bebas, aliansi yang terjadi akan memunculkan korban. Itulah yang nampak pada beberapa pertemuan di atas menjelang 4 Nop 2016. Potensi korbannya adalah SBY. Karena itu jejaring dan aktivis parpol tertentu disarankan untuk tidak ikut kegiatan demo 4 Nop kendati Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah menyatakan kesediaan bergabung unjuk rasa.

Sementara SBY pun sebelumnya dikunjungi belasan ulama dari Madura. Bagi SBY, demo 4 Nop adalah hak rakyat dan respon mantan Presiden RI ke 6 adalah normatif dan mengatakan, jangan melanggar hukum.

Sisi lain SBY pun harus bersiap menghadapi ragam kemungkinan bebas bersyaratnya Antasari Azhar pada 10 Nopember mendatang dan mengemukanya kasus korupsi Edi Baskoro atau Ibas.

Dari peta masalah di atas, saya membaca tergelarnya negara gagal. Janji kampanye yang menjauh dari cita-cita konstitusi, dan ikuti dengan gagalnya Provinsi DKI jika dilihat dari aspek fiskal dan aspirasi masyarakat.

Orang boleh berpandangan berbeda, tapi dana yang dikeluarkan Bandar sebesar Rp1,6 T memang dituntut untuk kembali oleh investor. Sementara Soni Soemarno pelaksana tugas Gub DKI membatalkan 12 lelang proyek di DKI walau sudah dianggarkan APBD.

Perspektif ini membuktikan, memang harus ada korban. Ahok akan dikorbankan tapi melalui cara-cara yang tidak mempermalukan negara kekuasaan. Ahok pun sulit berkampanye. Inilah yang saya sebut false authority. Ada otoritas, namun pijakannya lemah secara sosiologis dan dasarnya rapuh dalam lingkup filosofis.

Tanpa keluhuran sikap, tanpa pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang memadai, jelas harus hati-hati menerapkan negara kekuasaan. DKI ke depan tidak boleh seperti itu.###

Jakarta, 01 Nopember 2016

Impor Cangkul Cina, Pemerintah Sukses Rendahkan Martabat Indonesia

Indonesian Free Press - Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mochamad Hekal mengaku geram dengan kebijakan pemerintah Jokowi yang impor cangkul dari Cina.

"Sangat memalukan Indonesia harus impor barang sesederhana cangkul. Mana keberpihakannya kepada umkm. Itu kan barang sangat mudah. sekelas Perhutani saja bisa ditugasi untuk bina umkm untuk bikin cangkul dan kemudian dibeli pemerintah," tandas ketua DPP Gerindra ini saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (30/10/2016).

Ditegaskannya kembali, pihaknya akan sesegera mungkin memanggil pihak yang bertanggungjawab terkait import cangkul tersebut.

"Kita akan cari tahu ini kebijakan siapa. Kalau dari media kan infonya kebijakan departemen perdagangan, saya akan usul panggil Mendag segera setelah mulai masa sidang berikutnya," ungkap politisi Gerindra ini.

Saat ditanya apakah BUMN yang lakukan import cangkul dari Cina tersebut memang memiliki kewenangan mengimport barang-barang pertanian, Hekal menegaskan ada.

"Ada sih. Tapi kan gak logis, masa cangkul saja kita impor. Kapal, pesawat kita bisa bikin, masa cangkul gak bisa. Kacau, yang pasti memalukan dan merendahkan bangsa," geram dia.

Menurutnya, impor cangkul tersebut menunjukan bukti bahwa pemerintah Jokowi lebih senang membantu menggerakkan perekonomian rakyat Cina ketimbang rakyatnya sendiri.

"Padahal itu kan lumayan buat gerakin ekonomi kerakyatan. Eh yang digerakin ekonomi rakyat Cina sama Vietnam. luar biasa," sindir dia.

Seperti diberitakan, salah satu BUMN yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melakukan impor cangkul dari Cina dan Vietnam sejak Agustus lalu atas persetujuan dari Kemendag.

Namun, cangkul impor baru dari China saja yang didatangkan, sedangkan dari Vietnam hingga saat ini belum ada. (icl/teropongsenayan.com)

Syeikh Maher Hammoud: Saudi Berbohong, Yaman tidak Serang Mekah

Sekjen Perhimpunan Ulama Muqawama Internasional di Lebanon menyebut klaim Arab Saudi terkait serangan rudal pejuang Yaman ke kota suci Mekah, tidak berdasar.

Syeikh Maher Hammoud, Sekjen Perhimpunan Ulama Muqawama Internasional di Lebanon (29/10) mengatakan, Saudi berbohong terkait serangan rudal Yaman ke kota Mekah. Menurutnya, hal itu dilakukan Riyadh untuk membangkitkan kemarahan Muslimin atas pasukan Ansarullah, Yaman.

Syeikh Maher Hammoud menambahkan, klaim absurd dan kebohongan semacam itu disampaikan untuk memprovokasi Muslimin agar melawan Ansarullah, Yaman.

Kementerian Pertahanan Yaman, Kamis (27/10) malam mengabarkan ditembakknya rudal balistik Burkan-1 ke arah bandara King Abdulaziz di kota Jeddah, Barat Saudi.

Sumber-sumber media Saudi, dengan tujuan untuk menipu opini publik dunia, Jumat (28/10) mengklaim, sebuah rudal balistik milik pasukan Yaman diluncurkan dari kota Saada, Utara negara itu ke kota suci Mekah.

Realitasnya, komite-komite rakyat dan militer Yaman selalu menyerang pangkalan-pangkalan militer Saudi di beberapa wilayah dengan rudal, dalam aksi balasan atas kejahatan koalisi Riyadh yang sejak Maret 2015 melancarkan agresi militer luas ke Yaman.

Inggris: Rudal Ansarullah Yaman Targetkan Jeddah, Bukan Mekkah

Pernyataan yang dirilis pada Minggu (31/10/2016) juga menegaskan bahwa rudal scud yang ditembakkan oleh Yaman menargetkan Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, bukan kota Mekkah. Demikian dilaporkan televisi al-Mayadeen, Lebanon.

"Pada tanggal 27 Oktober, sebuah rudal scud diluncurkan dari wilayah yang dikuasai oleh Ansarullah Yaman. Rudal ini tampaknya menargetkan Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Rudal itu dicegat oleh sistem pertahanan udara Arab Saudi," kata pernyataan tersebut.

Arab Saudi mengklaim bahwa rudal yang ditembakkan oleh Ansarullah Yaman menargetkan kota suci Mekkah. Riyadh ingin membangkitkan kemarahan kaum Muslim dan melancarkan propaganda terhadap Ansarullah.

Koalisi pimpinan Saudi menuding Ansarullah Yaman ingin menyerang kota Mekkah, namun gerakan ini membantah keras tudingan tersebut.