NEGARA KEKUASAAN DAN PROVINSI GAGAL

Oleh: Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si


Indonesian Free Press -- Sejak pidato Ahok di Pulau Seribu diunggah dan menyebar luas tentang penistaan agama, potensi keributan sosial politik terus meningkat. Dimulai dengan unjuk rasa ummat Islam yang menyebar ke seluruh tanah air, pelaporan Ahok ke Bareskrim, Fatwa MUI bahwa pernyataan Ahok adalah penistaan agama, undangan 35 Pimred ke Istana, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto di Hambalang (sebenarnya di Bojong Koneng, Kab. Bogor), undangan silaturahim Presiden Joko Widodo kepada Pengurus MUI, PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama, mengindikasikan betapa pemegang kekuasaan fomal memandang perlu merespon situasi dan rencana demonstrasi 4 Nop 2016.

Ahok, yang terkesan dilindungi hukum dan kekuasaan formal, tetap tampil percaya diri dalam kampanyenya walau masyarakat mengusirnya saat yang bersangkutan berkunjung, sebagaimana terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Toh pemegang kekuasaan dan penegak hukum “merabunkan pandangan”nya dengan mengatakan, demonstrasi adalah hak, tapi jangan memaksakan kehendak.

Hukum pun harus ditegakkan dan negara tidak boleh dikalahkan oleh tekanan kelompok tertentu. Ini memposisikan keadaan yuridis formal berhadapan dengan yuridis sosiologis dan yuridis filosofis. Yakni keabsahan hukum formal yang digunakan penguasa dan penegak hukum tidak berpijak pada kenyataan dan bersitegang dengan cita-cita bersama.

Jauh sebelum kasus ini menyeruak, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada sejumlah petinggi politik (menteri dan anggota DPR serta pimpinan parpol), penegak hukum (perwira tinggi kepolisian) dan pemilik modal (beberapa konglomerat papan atas).

Apakah sikap dan pernyataan Ahok terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 itu sedang mengutuhkan atau meruntuhkan tatanan sosial yang sedang rentan karena liberalisme ekonomi dan politik? Jika sedang mengutuhkan tatanan sosial, apakah buahnya mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa atau sebaliknya ? Lalu, apa dampaknya bagi parpol yang mendukung dan mengusungnya di tengah kepercayaan masyarakat terhadap parpol di titik nadir ?

Pertanyaan ini tentu tak dijawab, bukan karena tidak bisa menjawab. Tapi lebih karena telah menyentuh hati nurani mereka. Di sini saya melihat bahwa masih ada secercah harapan akan hadirnya keinginan luhur para pemegang kekuasaan dan penegak hukum.

Asumsi saya, mereka masih mendengarkan bisik hati nurani mereka sendiri. Nyatanya muncul operasi tangkap tangan KPK di Kemenhub, beredar pengerahan anggota Brimob, dan tersiar alasan hukum tidak memeriksa seseorang yang terdaftar sebagai Cagub ? Intinya, penguasa dan penegak hukum menolak permintaan memeriksa dan memenjarakan Ahok.

Padahal jika cerdas, Ahok tetap diperiksa, sedangkan statusnya ditetapkan kemudian. Kalangan masyarakat kemudian membenturkannya dengan kasus Trans Jakarta yang membawa korban Udar Pristono menjadi terpidana, kasus tanah BMW, kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, kasus Reklamasi yang memposisikan Sanusi dan Ariesman sebagai terpidana korupsi dan Aguan hanya dicekal KPK. Aguan malah berkunjung ke Istana.

Dengan merujuk kasus-kasus di atas dan beberapa kasus lain di bidang politik dan ekonomi, maka saya memahami esensi situasi kondisi ini sebagai penerapan negara kekuasaan. Dalam konstruksi ketata negaraan, negara kekuasaan adalah negara yang memiliki kekuasaan formal berdasarkan proses politik yang sah menurut hukum.

Pemegang kekuasaan boleh mengambil keleluasaan kebijakan (diskresi) sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, azas kepatutan, perundang-undangan yang berada di atasnya, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Tetapi negara pun menerapkan azas legalitas atau hukum tertulis sepanjang hal itu menguntungkannya. Saat diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia dengan pembicara Prof Saldi Isra dari Universitas Andalas, Prof Gayus Lumbun (Hakim Agung), Prof Faisal Santiago, dengan tegas saya menganalisis bahwa pemerintahan Joko Widodo menerapkan model negara kekuasaan.

Diskusi yang diselenggarakan dalam rangka Dua tahun Nawacita bidang hukum tidak bisa mengelak kecuali berbicara tentang pentingnya budaya hukum (legal culture) yang sesuai dengan substansi hukum (legal substance) dan struktur hukum (legal structure).

Dalam diskusi tiga lawan satu seperti disampaikan pimpinan Asosiasi, saya berpendapat, sistem dan struktur berpikir seperti itu harus berpijak pada proporsi yuridis filosofis, yuridis sosiologis dan yuridis formal. Tanpa hal ini, maka negara kekuasaan akan berakibat hukum sebagai pisau yang tumpul ke atas tajam ke bawah.

Politik tanpa hukum adalah liar, hukum tanpa politik mandul. Maka negara kekuasaan mengindikasikan melagaknya the winner takes all, the loser gets nothing, survival of the fittest.

Disebabkan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI demikian meluas sekaligus menunjukkan rendahnya harkat kewibawaan penguasa dan penegak hukum sebagaimana saya sajikan di hadapan berbagai petinggi di negeri ini, aliansi kekuasaan dibangun.

Dalam hukum pasar bebas, aliansi yang terjadi akan memunculkan korban. Itulah yang nampak pada beberapa pertemuan di atas menjelang 4 Nop 2016. Potensi korbannya adalah SBY. Karena itu jejaring dan aktivis parpol tertentu disarankan untuk tidak ikut kegiatan demo 4 Nop kendati Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah menyatakan kesediaan bergabung unjuk rasa.

Sementara SBY pun sebelumnya dikunjungi belasan ulama dari Madura. Bagi SBY, demo 4 Nop adalah hak rakyat dan respon mantan Presiden RI ke 6 adalah normatif dan mengatakan, jangan melanggar hukum.

Sisi lain SBY pun harus bersiap menghadapi ragam kemungkinan bebas bersyaratnya Antasari Azhar pada 10 Nopember mendatang dan mengemukanya kasus korupsi Edi Baskoro atau Ibas.

Dari peta masalah di atas, saya membaca tergelarnya negara gagal. Janji kampanye yang menjauh dari cita-cita konstitusi, dan ikuti dengan gagalnya Provinsi DKI jika dilihat dari aspek fiskal dan aspirasi masyarakat.

Orang boleh berpandangan berbeda, tapi dana yang dikeluarkan Bandar sebesar Rp1,6 T memang dituntut untuk kembali oleh investor. Sementara Soni Soemarno pelaksana tugas Gub DKI membatalkan 12 lelang proyek di DKI walau sudah dianggarkan APBD.

Perspektif ini membuktikan, memang harus ada korban. Ahok akan dikorbankan tapi melalui cara-cara yang tidak mempermalukan negara kekuasaan. Ahok pun sulit berkampanye. Inilah yang saya sebut false authority. Ada otoritas, namun pijakannya lemah secara sosiologis dan dasarnya rapuh dalam lingkup filosofis.

Tanpa keluhuran sikap, tanpa pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang memadai, jelas harus hati-hati menerapkan negara kekuasaan. DKI ke depan tidak boleh seperti itu.###

Jakarta, 01 Nopember 2016

Bravo Indonesia, Sekali Lagi Gagalkan Skenario Jahat Neoliberalisme-Zionisme

Indonesian Free Press -- Pemerintah melalui Dirjen Pajak akhirnya memberikan penjelasan kepada publik tentang pelaksanaan program 'tax amnesty' untuk meredam kemarahan publik tentang implementasi program tersebut yang dianggap melenceng dari kepatutan. Di antara penjelasan itu adalah bahwa masyarakat dengan penghasilan kurang dari Rp4,5 juta per-bulan dibebaskan dari program tersebut, dan harta benda yang berasal dari warisan tidak dikenakan pajak.

Mengapa lagi-lagi pemerintah melakukan 'blunder', sebagaimana pengangkatan warga negara Amerika Arcandra Tahar menjadi menteri ESDM? Setelah mendapatkan reaksi publik, baru meralat kebijakannya? Apakah memang semuanya disengaja? Berharap publik tidak bereaksi, dan agenda 'jahat' mereka pun berjalan mulus? IFP percaya bahwa demikianlah halnya.

Bukankah kecenderungan negara-negara yang dikuasai regim neoliberlisme adalah sama: keuangan negara yang dikorup, hutang luar negeri untuk menutupi defisit anggaran, pemotongan anggaran,  dan akhirnya rakyat dicekik dengan pajak? Terlalu na'if untuk tidak percaya bahwa tujuan tax amnesty sebenarnya memang untuk mencekik rakyat demi keuntungan para pemodal asing.

Sekali lagi, selamat kepada rakyat Indonesia yang berhasil menggagalkan skenario jahat jongos-jongos neoliberalisme-zionisme internasional, setelah sebelumnya menggagalkan pengangkatan Arcandra Tahar.

Di negara-negara lain, skenario-skenario jahat itu bebas melenggang tanpa perlawanan hingga akhirnya negara bangkrut dan rakyat semakin dalam terjerumus dalam perbudakan tanpa sadar. Di Inggris, jabatan Gubernur Bank Sentral yang sangat strategis dipegang oleh warga asing (Kanada). Di Ukraina, gubernur, menteri bahkan Direktur BUMN juga dipegang oleh orang-orang asing (putra Wapres Amerika Joe Biden diangkat menjadi direktur BUMN migas). Di Yunani, rakyat masih saja percaya pada regim sosialis yang terbukti mengkhianati janjinya untuk keluar dari jeratan hutang Uni Eropa dan IMF yang telah membuat negara itu bangkrut.

Blog ini telah berkali-kali meramalkan bahwa Indonesia bakal menjadi awal keruntuhan regim neoliberalisme-zionisme global. Ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah pelopor gerakan kemerdekaan negara-negara dunia dari penjajahan kolonialisme barat. Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia yang berhasil mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat internasional: imperalisme bangsa Mongol di abad pertengahan, kolonialisme negara-negara barat, dan komunisme. Dan lebih khusus lagi, Indonesia adalah bangsa yang telah dipilih Allah untuk menerima 'kebenaran' Islam.

Jauh dari pusat perkembangan Islam di Timur Tengah, tanpa pertumpahan darah dan tanpa menggunakan missi terorganisir sebuah negara, puluhan juta penduduk yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang berbeda-beda suku dan budayanya, secara serempat memilik Islam sebagai agamanya. Ini adalah sebuah keajaiban sejarah.

Skenario jahat tax amnesty yang gagal karena perlawanan publik, memaksa Presiden Jokowi untuk 'cuci tangan' dengan menyalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Setelah ada gugatan tax amnesty di MK oleh Muhammadiyah, Jokowi melalui Seskab Pramono Anung baru bersuara dan mempertanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani,” kata pengamat politik Ahmad Yazid seperti dilaporkan situs Suaranasional, Selasa (30 Agustus).

“Ini nampaknya Jokowi mau cuci tangan saja setelah muncul keresahan dari masyarakat,” tambah Yazid.

Menurut Yazid, pemerintah Jokowi akan malu jika gugatan Muhammadiyah tentang tax amnesty di MK dikabulkan.

“Kalau sampai kalah, Jokowi akan malu dihadapan rakyat. Makanya sebelum malu mengopinikan kesalahan ada di Menteri Keuangan,” jelas Yazid.

Seiring skenario menyalahkan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa amnesti pajak adalah fasilitas khusus yang ditujukan bagi para pengemplang pajak yang selama ini menyembunyikan aset. Kebijakan ini tidak seharusnya meresahkan rakyat kecil dan wajib pajak patuh karena sebenarnya bukan mereka sasarannya.

“Bukan yang sudah tertib membayar pajak, malah kemudian dikejar-kejar. Atau juga yang katakanlah asetnya kecil, tetapi karena kealpaan, kelupaan, kemudian mereka sekarang mumpung ada kesempatan dan mereka deklarasikan, ikut tax amnesty, itu yang dikejar-kejar,” ujar Pramono kepada wartawan di Istana Negara, Senin (29 Agustus)

Selain gugatan PP Muhammadiyah ke Mahkamah Konstitusi terkait tax amnesty, berikut adalah salah satu perlawanan publik terhadap skenario tax amnesty yang dimuat di sejumlah media online:


Surat Terbuka Prof. Dr. Anwar Nasution untuk Jokowi, Perihal Tax Amnesty

Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia 1999-2004 Anwar Nasution, memberikan penjelasan tentang pengaruh negatif dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak, yang mana sampai saat ini masyrakat umum masih bingung yang pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa seolah-olah pemerintah malah memeras rakyat, berikut dikutip oleh beritaislam24h.com.

Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Izinkan saya kembali menulis surat terbuka kepada Bapak, kali ini saya mau mengadu soal pengampunan pajak (tax amnesty). Harap maklum, sebab sampai sekarang masih banyak rakyat yang bingung dan akhirnya berkesimpulan: "Lho, pemerintah kok malah memeras rakyat."

Saya tahu, Bapak berjuang agar RUU Pengampunan Pajak disetujui DPR menjadi UU dan sekarang sudah berlaku, tentunya bertujuan untuk mengapitalisasi "potensi luar biasa" yang beberapa waktu lalu masih tersembunyi, bahkan sengaja disembunyikan oleh sejumlah kalangan, terutama para pengusaha kita.

Maafkan kami Pak Jokowi jika selama ini kami salah menafsirkan UU tersebut. Kami menganggap UU Pengampunan Pajak hanya dikhususkan bagi upaya memulangkan dana-dana milik orang Indonesia (pengusaha) yang bertahun-tahun parkir (diendapkan) di luar negeri.

Saya tidak tahu persis, informasi yang selama ini disebarluaskan lewat media massa dan media sosial (medsos) menyangkut dana milik orang Indonesia di Singapura benar atau tidak? Disebut-sebut, "harta" berupa uang milik "kita" yang ada di negeri itu mencapai Rp 11.000 triliun!

Jika benar, bayangkan jumlahnya dua kali APBN kita. Sungguh spektakuler. Jumlah itu belum termasuk "uang warga negara Indonesia" yang tersimpan di negara-negara lain, seperti Amerika, Swiss, dan negara Eropa lainnya.

Kami membayangkan betapa dahsyatnya Indonesia jika Bapak sukses mengembalikan belasan dan (mungkin) puluhan ribu triliun rupiah dana milik orang-orang kaya yang selama ini digandakan di luar negeri. Bisa dipakai untuk membangun rumah sakit dan sekolah, bisa untuk mempercepat pembangunan jalan tol, bendungan, irigasi dan sebagainya.

Oleh sebab itulah saya bisa maklumi jika masyarakat Indonesia mengait-ngaitkan kasus sakitnya Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong saat ia sedang berpidato beberapa hari lalu karena ia panik Bapak memberlakukan tax amnesty yang berkonsekuensi uang milik orang Indonesia yang tersimpan di negerinya berbondong-bondong kembali ke Indonesia dan Singapura terancam bangkrut. Kalau tidak bangkrut, ya megap-megap.

Bapak Jokowi yang saya hormati, karena bapak begitu berani mengambil keputusan.

Dugaan kami rupanya salah. Pemerintahan yang Bapak pimpin ternyata tidak hanya fokus kepada 20 persen dana milik orang kaya Indonesia yang berada di luar negeri dan dalam negeri, tetapi juga 80 persen rakyat Indonesia yang tak sesen pun punya simpanan di luar negeri. Ya, negara kok malah “ngrusuhi” kami.

Benar, Pak, sebagai warga negara yang berusaha baik, selayaknya kami membayar pajak. Kami tidak ingin ngemplang pajak. Itu sudah kami lakukan. Kami bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kami juga rutin membayar pajak kendaraan bermotor. Kami yang bekerja sebagai karyawan juga sudah membayar pajak penghasilan. Mendapat honor yang tak seberapa pun kami dipajaki. Bahkan saat kami makan di restoran juga bayar pajak. Belum lagi ketika kami membeli barang yang dianggap mewah. Tabungan kami di bank juga terus berkurang karena dipotong pajak.

Maafkan kami Pak, ketika tim Bapak melakukan sosialisasi tax amnesty ke berbagai daerah dan banyak televisi memberitakan soal pengampunan pajak, sebagian besar di antara kami berpendapat: "Ah, itu bukan urusanku."

Oleh sebab itulah saya – dan mudah-mudahan Bapak juga – maklum jika di lapangan kemudian muncul banyak kasus. Saya tidak tahu persis informasi yang disebarluaskan rakyat Bapak melalui media sosial belakangan ini tentang nasib seorang pensiunan yang akan patuh pada kebijakan tax amnesty benar atau tidak? Saya sih berharap tidak benar. Tapi, jika benar, kasihan betul pensiunan itu.

Melalui surat terbuka ini izinkan saya informasikan “fakta” di atas kepada Bapak. Begini, Pak. Belum lama ini ada seorang pensiunan yang akan mengurus tax amnesty di Kantor Pajak Pratama Bekasi. Orang tersebut setibanya di kantor pajak lantas menemui petugas "help desk" Tax Amnesty.

Ia ke kantor pajak lantaran merasa punya rumah dan tanah sawah di Pati, tapi tidak pernah dilaporkan dalam form data isian SPT PPh tahunannya.

Ia mengaku mendapat nomor antrean 50, sementara yang dilayani petugas “help desk” baru orang yang mendapat nomor antrean 38. Saat giliran nomor 47, ia melihat yang maju seorang laki-laki berusia 74 tahun, pensiunan tentara.

Setelah ditanya NPWP-nya, petugas “help desk” lantas menjelaskan apa-apa saja yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh 2015. Sang bapak yang telah lanjut usia itu membenarkan data yang disebut petugas pajak.

Purnawirawan tersebut saat bertugas di beberapa kota, sempat membeli tanah, kebun/dadah dan sawah serta rumah yang ditempati oleh saudaranya agar terawat. Semua sertifikat atas namanya.

Sekarang ini penghasilan sang purnawirawan hanya Rp 1.580.000 per bulan, ditambah hasil panen sekitar Rp 2.600.000 per tiga atau empat bulan. Kebun ditanami pohon apa saja dan hasilnya dipakai oleh yang ia percaya menjaga kebunnya. Setahun sekali ia dikirimi buah atau makanan hasil kebunnya. Sebuah kehidupan yang cukup untuk menyenangkan di hari tua.

"Aset" sang purnawirawan rupanya ingin dilaporkan ke negara, karena selama ini ia tidak paham soal pajak dan merasa sudah menjadi warga negara yang baik karena sudah membayar PBB dan pajak-pajak lain.

Petugas “help desk” Tax Amnesty pun menghitung aset sang bapak tua. Ada tanah, rumah di daerah, ditambah satu mobil dan dua sepeda motor yang dibeli tahun 2013 dan 2014 yang belum dimasukkan dalam kolom harta yang dimiliki pada SPT 2015. Lalu dari petugas pajak keluarlah angka Rp 4,7 miliar! Wow!

Mendengar angka tersebut, sang bapak bukannya senang, tapi malah sedih. Rona wajahnya berubah, matanya terbelalak. Kemudian oleh petugas “help desk”, diberitahukan bahwa kewajiban bapak berusia 74 tahun atas harta yang diikutkan dalam program tax amnesty yang sedang ramai dibicarakan itu adalah 2 persen dari nilai harta yang belum atau tidak dimasukkan dalam lampiran SPT PPh terakhir. Lalu muncullah nilai pajak terutang sebesar Rp 94 juta!

Wow! Sang bapak itu lagi-lagi kaget. Badannya lunglai. Ia menangis. Mungkin dia berpikir dari mana mendapatkan uang sebesar itu? Niatnya mau minta ampun, kok malah bonyok.

Bapak Jokowi yang saya hormati. Ini komentar yang mungkin tidak enak Bapak dengar: "Mengapa pemerintah kok memeras pensiunan seperti saya ini begitu rupa. Apa makna perjuangan dan tugas-tugas negara yang sudah saya lakukan selama ini?"

Dalam pilpres tahun 2014 lalu, saya memilih Bapak. Konsekuensinya saya harus mendukung setiap kebijakan Bapak. Tapi, khusus untuk program pengampunan pajak, khususnya yang menyangkut rakyat kecil seperti kami, mohonlah diberi kebijakan khusus. Kami jangan dikejar-kejar.

Ada baiknya Bapak mempertimbangkan berbagai masukan yang diungkapkan banyak orang pandai, seperti praktisi PR Christovita Wiloto. Dalam opininya yang dilontarkan di Facebook, ia mengatakan, untuk menarik dana-dana Indonesia di luar negeri masuk ke Indonesia, sebaiknya Bapak menggunakan strategi Pareto, yaitu 20:80.

Bapak disarankan fokus dan prioritaskan seluruh energi pada 20 persen WNI atau perusahaan Indonesia yang menguasai 80 persen total dana Indonesia di luar negeri, dan bukan sebaliknya. Jika ini yang dilakukan, hasilnya pasti dahsyat!

Tanpa bermaksud menggurui, ada baiknya Bapak coba konsep Pareto dalam melaksanakan tax amnesty.

Bapak Jokowi yang budiman, mohon ditinjau ulang masalah tax amnesty ini.

Dendalah setinggi2mya wajib pajak yg memang memanipulasi pajaknya dan Bebaskan denda bagi yg sdh membayar pajak dgn benar.

Jika hanya kesalahan administrasi krn tdk mencantumkan harta dari hasil kerja kami yg sdh kena pajak, mohon diampuni... !! ***

BARAT KEJAR KONTRAK-KONTRAK BISNIS BARU DENGAN IRAN

"Jika pertolongan dan kemenangan telah datang dari Allah, kemudian engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah" (QS-An Nasr 1-3).


Itu adalah satu ayat dalam Al Qur'an yang diturunkan setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum musrik Quraisy yang telah menindas mereka selama belasan tahun. Keadaan yang sama kini terjadi dengan Iran setelah berhasil "mengalahkan" Amerika dan negara-negara barat yang telah menerapkan sanksi ekonomi kepada Iran selama belasan tahun, yang ditandai dengan perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani di Genewa beberapa waktu lalu.

Minggu lalu hotel-hotel di kota Teheran, Iran, penuh dengan tamu-tamu dari mancanegara yang mengikuti efen Economic Cooperation Organization (ECO).

"Di antara negara-negara yang ingin mendapatkan tempat di Iran usai dicabutkan sanksi-sanksi ekonomi adalah Turki, Pakistan, India, Azerbaijan, Afrika Selatan dan negara-negara Amerika Latin," demikian tulis media Israel Haaretz minggu lalu.

Laporan itu juga menyebutkan wakil dari perusahaan-perusahaan barat yang ingin mempelajari kemungkinan investasi baru di Iran. Di antaranya adalah perusahaan minyak raksasa Perancis "Total" yang eksekutifnya mengatakan bahwa perusahaannya akan memperbaharui kontrak-kontrak bisnisnya di Iran. Masih menurut Haaretz, perusahaan Perancis lainnya yang sangat bergairah untuk memulihkan bisnisnya dengan Iran adalah perusahaan otomotif "Peugeot" dan "Citroen".

Menlu Perancis Laurent Fabius baru-baru ini mengumumkan bahwa negaranya akan mencabut sanksi bisnis otomotif terhadap Iran pada pertengahan Desember ini.

"Sejalan dengan perkiraan bahwa penjualan mobil-mobil Perancis ke Iran akan melonjak hingga 500 juta dollar dalam 6 bulan, perusahaan-perusahaan Jerman juga akan berpartisipasi dalam investasi-investasi mendatang. Iran juga akan mengekspor kendaraan-kendaraan buatan domestiknya ke Eropa dan Rusia," tulis Haaretz lagi.

Media Israel itu juga memperkirakan perusahaan raksasa Jerman "Siemens", yang gagal mendapatkan kontrak pembuatan reaktor nuklir Busher di Iran, akan kembali mencari peluang kontrak pembangunan reaktor nuklir lainnya di Iran. Sementara tentang Turki Haaretz mengingatkan pernyataan menlu Turki Ahmet Davutoglu minggu lalu yang mengatakan, "Iran adalah sahabat kami. Hubungan kami dengan Iran saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya."

Davutoglu juga menyebutkan bahwa Turki berniat untuk meningkatkan perdagangan dengan Iran hingga mencapai $30 miliar pada tahun 2015 dan $100 miliar pada tahun 2020. Turki juga berharap ekspor emas ke Iran akan kembali mengalami kenaikan signifikan setelah mengalami kemerosotan tajam dari $6,5 miliar tahun lalu menjadi $1.6 miliar tahun ini. Turki juga berharap untuk meningkatkan impor minyaknya dari Iran
dari 35.000 barret per-hari menjadi 140.000 barrel per-hari. Davutoglu juga menyebut proyek jalan kereta api yang menghubungkan Pakistan, Iran dan Turki.

Menurut laporan selanjutnya perusahaan-perusahaan penerbangan Amerika dan Kanada juga termasuk dalam daftar perusahaan barat yang sangat bergairah untuk kembali berbisnis dengan Iran. Bulan Januari mendatang diperkirakan penerbangan langsung antara Amerika dan Kanada dengan Iran akan mulai beroperasi. Sementara pesawat-pesawat penumpang Iran yang sebagian besar mengalami masalah kekurangan onderdil akibat sanksi barat, kembali bisa beroperasi.

Haaretz menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika merasa khawatir bahwa mereka mendapat bagian yang kecil dari peluang bisnis di Iran dibandingkan perusahaan-perusahaan negara lainnya.

Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, menteri perminyakan Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya telah mengadakan kontak dengan perusahaan-perusahaan minyak dari Italia, Belanda dan Norwegia.

Tentang sikap Saudi Arabia menanggapi perkembangan baru ini, Haaretz menulis:

"Pengalaman-pengalaman masa lalu mengindikasikan bahwa Saudi Arabia tidak hanya tahu bagaimana membaca perkembangan politik, namun juga bagaimana merancang kebijaksanaan yang tepat setelah menyadari bahwa situasi yang terjadi tidak membawa kemenangan. Saudi tidak ingin tinggal di dalam satu kelompok kecil bersama Israel yang menentang perjanjian nuklir Iran," tulis Haaretz sebagai kesimpuan laporannya.



REF:
"Haaretz: Western Companies Seeking Contracts Worth Billions of Dollars with Iran"; ALMANAR.COM.LB; 2 Desember 2013

Inilah Penjelasan yang Membongkar “Tindakan Mulia” Boediono

Teguh Santoso*

http://teguhtimur.com; 25 November 2013

Sejak awal megaskandal danatalangan sebesar Rp 6,7 triliun merebak ke permukaan, mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono selalu berkelit dengan jurus yang sama: bailout Bank Century harus dilakukan karena mengancam perekonomian nasional di tengah krisis ekonomi global.

Bahkan ia tanpa sungkan menyebut apa yang dilakukannya pada November 2008 itu, menyatakan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan meminta suntikan dana untuk bank itu sebesar Rp 632 miliar, sebagai tugas mulia.

“Saya telah melakukan tanggung jawab saya waktu itu sebagai Gubernur BI. Demikian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya,” kata Boediono dalam konferensi pers mengenai hasil pemeriksaan KPK di Istana Wapres, Jakarta (Sabtu, 23/11).

“Apa yang kami lakukan pada waktu krisis itu menurut pandangan kami adalah suatu kebijakan, suatu tindakan yang mulia, upaya yang mulia untuk menangani krisis negara kita,” sambungnya.

Belakangan, dana talangan untuk Bank Century membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Mengenai hal ini, Boediono mengatakan dengan nada datar sebagaimana biasa: “Dan apabila dalam upaya yang mulia ini ada pihak-pihak yang mempergunakan, menyalahgunakan, ini sebenarnya sangat menyakitkan kita semua.”

***

Ada penjelasan lain yang memperlihatkan bahwa alasan krisis ekonomi global yang selalu digunakan Boediono sebagai sebuah upaya untuk mengakal-akali situasi yang berkembang ke arah yang bisa jadi tak menguntungkan dirinya.

Sebelum masuk kepada penjelasan itu, perlu disampaikan sekali lagi kronologi singkat keterlibatan Boediono dalam megaskandal danatalangan Bank Century. Cerita ini didasarkan pada audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009.

Boediono telah berkantor sekitar lima bulan, ketika pada 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp1 triliun. Permintaan ini diulangi Bank Century pada tanggal 3 November 2008.

Permintaan Bank Century itu ditolak. Menurut analisis BI, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen. Masih jauh di bawah CAR minimal untuk mendapatkan FPJP yang dinyatakan dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008, yakni sebesar positif 8 persen.

Dalam temuannya BPK menyebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan CAR untuk mendapatkan FPJP menjadi “positif” saja.

Adapun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi CAR Bank Century pada tanggal 31 Oktober 2008 semakin jeblok ke angka negatif 3,53 persen. Sehingga, bahkan dengan bantuan perubahan syarat CAR itu pun Bank Century masih tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa sebagian jaminan untuk mendapatkan FPJP yang disampaikan Bank Century senilai Rp 467,99 miliar nyata-nyata tidak aman. Namun demikian, Boediono tetap berbaik hati merestui FPJP untuk Bank Century.

Pada episode berikutnya, malam hari 20 November 2008, Boediono menandatangani surat bernomor 10/232/GBI/Rahasia tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk. dan Penanganan Tindak Lanjutnya.

Di dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa salah satu cara untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank Century dari negatif 3,53 persen (per 31 Oktober 2008) menjadi positif 8 persen adalah dengan menyuntikkan dana segar sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar.

Surat itu kemudian dibahas dalam “rapat konsultasi” yang digelar sebelum rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) pada malam hari itu juga. Setelah “rapat konsultasi” yang diikuti sejumlah petinggi dan pengambil kebijakan sektor fiskal dan jasa keuangan itu, Boediono dan Sri Mulyani menggelar Rapat KSSK hingga subuh keesokan harinya, 21 November 2008.

Dalam “rapat konsultasi” menjelang Rapat KSSK di gedung Djuanda, kompleks Kementerian Keuangan pada pergantian malam itu, Boediono menjadi pihak yang paling ngotot membela status Bank Century dan jalan keluar yang dianggapnya perlu.

Jejak sikap ngotot Boediono dapat ditelusuri dari transkrip rekaman pembicaraan “rapat konsultasi” dan dokumen resmi notulensi “rapat konsultasi” yang beredar luas di masyarakat pada akhir tahun 2009 lalu.

Dalam notulensi “rapat konsultasi” setebal lima halaman itu disebutkan bahwa rapat yang dipimpin Sri Mulyani dibuka sebelas menit lewat tengah malam tanggal 21 November 2008. Juga disebutkan bahwa rapat digelar khusus untuk membahas usul BI agar Bank Century yang oleh BI diberi status “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik” dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”.

Boediono mendapatkan kesempatan pertama untuk mempresentasikan permasalahan yang sedang dihadapi Bank Century.

Sri Mulyani adalah pihak pertama yang mengomentari rekomendasi Boediono. Dia mengatakan bahwa reputasi Bank Century selama ini, sejak berdiri Desember 2004 dari merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, memang tidak bagus. Lalu Sri Mulyani meminta agar peserta rapat yang lain memberikan komentar atas saran Boediono.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF), misalnya, menolak penilaian BI atas Bank Century. Menurut BKF, “analisa risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Juga menurut BKF, analisa BI lebih bersifat analisa “dampak psikologis.”

Sikap Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pun hampir serupa. Dengan mempertimbangkan ukuran Bank Century yang tidak besar, secara finansial Bank Century tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain.

“Sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis.”

Tetapi Boediono bertahan pada pendapatnya. Dan ia pada akhirnya memenangkan pertarungan dalam rapat tertutup KSSK.

***

Faktanya, Indonesia selamat dari gelombang krisis ekonomi global tahun 2008. Hal ini yang kerap digunakan Boediono dan para pendukungnya sebagai bukti dari keampuhan sikap ngotot Boediono dalam rapat konsultasi dan rapat KSSK di bulan November 2008 lalu.

Belakangan ini, ada penjelasan lain mengapa perekonomian Indonesia selamat. Ditekankan sekali lagi, itu bukan karena bailout Bank Century yang diakui otoritas jasa keuangan sebagai bank yang ukurannya terlalu kecil untuk merusak perekonomian nasional.

Pengamat perminyakan nasional Kurtubi baru-baru ini mengatakan bahwa ekonomi Indonesia selamat karena ada lonjakan penerimaan APBN dari sektor migas menyusul kenaikan harga BBM di pasar dunia yang melejit ke titik 147 dolar per barel.

Mantan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Abdurrahman Wahid punya pengalaman berharga bagaimana menyelematkan sebuah bank yang terancam collapse dengan itikad baik diikuti strategi yang jitu.

Pada tahun 2000 tanpa bailout satu rupiah pun Rizal Ramli menyelematkan BII yang ketika itu mengalami rush besar hingga ratusan miliar rupiah.

Perlu dipahami bahwa ukuran Bank Century yang “diselamatkan” Boediono hanya seperenam dari BII.

“Saya mendapat memo dari IMF dan Bank Dunia. Pilihannya dua, disuntik lagi (bailout) BLBI jilid dua sebesar Rp 4,5 triliun atau BII ditutup sama sekali dengan biaya sekitar 5 triliun,” cerita Rizal Ramli dalam sejumlah kesempatan.

Dua jalan keluar yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia itu ditolak Rizal Ramli. Sebagai gantinya, ia menggelar pertemuan dengan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe dan Deputi Senior BI Anwar Nasution.

“Saya minta Bank Mandiri mengambil over BII, supaya ada payung kepercayaan. Bisnis bank adalah bisnis trust. Kemudian kita ganti direksinya. Saya katakan, (direksi baru BII) punya waktu tiga bulan untuk membereskan. Kalau tidak beres, mereka harus mencari pekerjaan lain, karena Rizal Ramli pun harus mencari pekerjaan lain,” kata dia lagi.

Dalam waktu enam minggu BII kembali mendapat kepercayaan dari publik. Uang nasabah kembali mengalir ke BII dan rencana take over itu pun dibatalkan.

Mengapa strategi seperti ini dilakukan dalam kasus Bank Century?

Rizal Ramli khawatir: “Motifnya dari awal memang ingin merampok bank.”

***

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar juga punya penjelasan menarik yang berkaitan dengan megaskandal danatalangan untuk Bank Century.

Penjelasan itu disampaikan Antasari tahun lalu dan sempat membuat geger serta silang pendapat di banyak kalangan.

Antasari mengawali penjelasannya dari pertemuan terbatas yang digelar Presiden SBY pada 9 Oktober 2008. Dalam rapat itu Presiden SBY membahas krisis ekonomi di Eropa dan Amerika yang mungkin dapat merembet ke Indonesia bila tidak segera diantisipasi dengan berbagai terobosan.

Nah, karena terobosan dapat berarti menabrak aturan maka para pemangku kebijakan hukum termasuk Antasari diundang dalam rapat tersebut.

Antasari mengatakan, dirinya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Kepada Presiden dan seluruh peserta rapat yang hadir, Antasari kira-kira mengatakan bahwa dalam praktik hukum aturan dapat dilanggar bila berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan Antasari ini agaknya diperhatikan sungguh-sungguh oleh Presiden SBY. Saat menutup rapat SBY antara lain meminta agar pendapat Antasari dipertimbangkan oleh peserta rapat lainnya.


Itu adalah episode pertama dari testimoni Antasari. Episode kedua terjadi sekitar sepekan kemudian di Kantor KPK.

Tidak dijelaskan tanggal berapa persisnya, tetapi diperkirakan sepekan setelah rapat bersama SBY itu Boediono berkunjung ke gedung KPK.

Kepada Antasari, ia menyampaikan rencana BI menyuntikkan dana segar untuk De Indonesische Overzeese Bank N.V alias Bank Indover milik BI yang ada di negeri Belanda.

Menurut Boediono, seperti dikutip Antasari, kalau tidak diselamatkan, Bank Indover dapat menjadi pintu masuk krisis ekonomi global ke Indonesia. Nilai dana yang perlu digelontorkan ke bank itu sekitar Rp 7 triliun.

Antasari menolak rencana itu, karena menurutnya Bank Indover memang sejak lama bermasalah dan layak disamakan dengan ember bocor. Berapapun air yang dituangkan ke dalamnya akan habis begitu saja.

Maka Antasari mengatakan, KPK akan bertindak dan mengusut bailout untuk Bank Indover. Antasari merasa, itu bukan terobosan yang dimaksud SBY.

Walhasil, Boediono meninggalkan gedung KPK dengan tangan hampa.

Pengadilan Belanda membekukan kegiatan operasional Bank Indover pada tanggal 7 Oktober 2008.

Deputi Gubernur Senior BI, Miranda S. Goeltom, ketika itu menjelaskan bahwa Bank Indover dibekukan karena mengalami kesulitan likuiditas akibat penurunan money market line secara drastis sebagai dampak dari gejolak pasar keuangan global yang juga melanda kawasan Eropa.

Episode ketiga dalam testimoni Antasari terjadi pada bulan April 2009, saat pertama kali ia mendengarkan kisah tentang bailout Bank Century.

Di antara hal-hal pertama yang melintas di benak Antasari adalah pertanyaan: mengapa ketika hendak mengucurkan bantuan untuk si ember bocor Bank Indover, Boediono meminta pendapat KPK, namun ketika “menyelamatkan” si mini Bank Century, Boediono sama sekali tidak meminta pendapat KPK.

Padahal kedua tindakan itu, bila diartikan sebagai pelaksanaan perintah Presiden SBY dalam rapat 9 Oktober 2008, sama-sama berpotensi melanggar aturan.

Penasaran dengan persoalan ini, Antasari menghubungi BI. Namun Boediono sedang tidak berada di Jakarta. Kepada Deputi Gubernur BI, Siti Fadjirjah, Antasari menitipkan pesan agar setelah kembali ke Jakarta Boediono menghubungi dirinya untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan bailout Bank Century.

Tetapi penjelasan dari Boediono itu tidak pernah didapatkan Antasari. Hingga kini Antasari mendekam di balik jeruji besi. Pada tanggal 4 Mei 2009, ia ditangkap Mabes Polri karena diduga menjadi otak pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen.

***

Memperhatikan kronologi dan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan bailout Bank Century itu patutlah kita bertanya: dimana sisi mulia tindakan Boediono?


* Penulis adalah wartawan senior, dosen, mantan aktifis mahasiswa dan aktif di PP Pemuda Muhamaddiyah. Tulisan-tulisannya bisa dilihat blog teguhtimur.com

INI BARU ANTI-NEOLIBERALISME

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa faham neo-liberalisme yang saat ini telah melingkupi segala sendi kehidupan negara, adalah sumber dari segala permasalahan bangsa ini. Tidak hanya mencakup kesejahteraan rakyat yang terabaikan, namun juga tergadainya harga diri bangsa oleh kepentingan asing. Namun sayangnya, sangat jarang calon pemimpin bangsa ini, khususnya mereka yang tengah gencar berkampanya untuk pilpres 2014 mendatang, yang berani secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap faham neo-liberalisme ini.

Bahkan kandidat presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, yang dalam kampanye wapres tahun 2009 lalu cukup vokal menyatakan penolakannya terhadap faham neo-liberalisme, kali ini tiba-tiba "melempem". Belum apa-apa ia bahkan telah membuat pernyataan: tidak anti-asing, yang bisa ditafsirkan sebagai "pro-asing" atau pro-neoliberalisme.

Maka apa yang dikatakan oleh Ketua KPK Abraham Samad berikut ini terasa sangat merdu di telinga saya.

"Pemerintah bullshit (omong kosong). Sebetulnya kita tidak perlu lagi impor," tegas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, saat memberi pembekalan di Rapimnas V Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (23/11).

Abraham Samad mengatakan, pemerintah masih melakukan impor karena terlibat dengan pengusaha hitam dan mafia impor. Akibatnya, regulasi dibolak-balik agar bisa melakukan impor demi kepentingan pribadi. Abraham menjelaskan sedikit hasil pengamatannya mengapa kedaulatan pangan nasional masih lemah. Misalnya, pangan bawang yang salah satunya berlimpah di Brebes, Jawa Tengah, sengaja tidak diolah dengan baik agar bisa cari keuntungan lewat impor. Begitu pula dengan gula. Menurutnya, impor gula sebetulnya diperuntukkan perusahaan kue atau minuman. Tapi yang terjadi kuota sengaja diperbesar, sehingga setelah perusahaan kue dan minuman itu sudah terpenuhi, gula impor disebar di pasar dan membuat petani dan pedagang tradisional terpinggirkan.

Kebijkan impor daging pun, menurut Abraham, terendus hanya permainan. Daging di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Jawa Timur bahkan lebih dari cukup. Memang, regulasi membolehkan daging sapi diimpor hanya untuk rumah makan dan hotel besar. Tapi pada akhirnya pemerintah memainkan kuota daging impor dengan menyebarkan ke pasar.

Padahal kata Abraham, Amerika Serikat yang merupakan negara paling liberal sekalipun melakukan proteksi besar-besaran terhadap produksi pangannya.

"Pemerintah boro-boro subsidi dan proteksi. Makanya, pemerintah jangan terapkan liberalisasi pangan. Stop impor agar mampu swasembada pangan. Ini harus dilakukan di 2014," tandasnya.

Namun jangan terburu-buru menganggap Abraham Samad sebagai figur calon pemimpin Indonesia yg ideal. Sebagaimana para capres lain yang kini sibuk berkampanye, termasuk dengan menggunakan uang rakyat, ia juga memiliki cacat integritas. Janjinya untuk menyelesaikan kasus Century dalam setahun dengan konsekuensi mundur, tidak ia penuhi. Padahal bukti-bukti dan keterangan yg diperoleh KPK sudah sangat lengkap. Apalagi menyelesaikan masalah-masalah korupsi lain yg jauh lebih "besar" seperti kasus BLBI sebesar Rp 600 triliun, kasus inefisiensi PLN senilai Rp 37 triliun, mafia pajak, mafia minyak, mafia ekspor-impor, dll.


REF:
"Ketua KPK: Soal Ketahanan Pangan, Pemerintah Bullshit!"; rakyatmerdekaonline.com; 23 November 2013

MENGAPA NEGARA-NEGARA BANGKRUT? (4)

Beberapa tahun yang lalu seorang wartawan senior yang kini menjadi salah satu kandidat calon presiden dari Partai Demokrat menulis di blognya tentang pembangunan besar-besaran jalan tol di Cina untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belajar dari hal itu ia menyarankan agar Indonesia meniru langkah Cina, termasuk dengan membongkar jaringan jalan kereta api dan menggantinya dengan jalan tol, dengan alasan bahwa hal itu akan menaikkan harga tanah di sekitar jalan tol yang dibangun sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar jalan tol tersebut.

Ia keliru dalam 2 hal sekaligus. Pertama Cina memang membangun jalan-jalan tol untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, tapi Cina juga membangun jaringan kereta api cepat terbesar di dunia. Yang kedua kenaikan harga tanah atau komoditas barang dan jasa lainnya tidak memiliki arti apapun tanpa kenaikan produksi barang dan jasa, dalam banyak hal justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (inflasi).

Namun begitulah cara pandang seorang pedagang, bukan ekonom apalagi negarawan. Menganggap kenaikan pendapatan sebagai tujuan, bukan kesejahteraan masyarakat. Dan orang itulah yang kini menjadi salah satu kandidat kuat presiden atau wakil presiden Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh banyaknya barang dan jasa yang mampu diproduksi dan dikonsumsi masyarakat di dalam negeri, bukan pada banyaknya simpanan uang masyarakat di bank-bank. Banyaknya simpanan uang tidak akan berarti dalam situasi inflasi tinggi yang diakibatkan oleh tidak adanya barang dan jasa yang diproduksi.

Inilah kunci dari kesejahteraan atau disebut juga pertumbuhan ekonomi: produksi barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan suatu negara. Masalahnya adalah negara harus bisa mengatur jenis barang dan jasa yang tepat yang harus diproduksi sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Dan di sinilah fungsi negara sebagai regulator dan dinamisator terjadi dengan merancang anggaran belanja negara (APBN) yang tepat.

APBN harus disusun dengan prinsip produktifitas, efektifitas dan efisiensi. Prinsip produktifitas adalah mengalokasikan belanja negara untuk mendorong produksi barang dan jasa secara maksimal. Dalam rangka inilah maka negara harus membangun jaringan infrastuktur, membuka lahan-lahan pertanian dan perkebunan, membangun pabrik-pabrik pengolah produksi pertanian dan perkebunan, mensubsidi para petani dan nelayan hingga mandiri, memberikan pelatihan bagi tenaga kerja, membangun pusat-pusat pergudangan untuk menjamin suplai barang-barang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya.

Prinsip efektifitas adalah memilih program-program pembangunan yang paling banyak memberikan nilai tambah atau yang paling banyak meningkatkan produksi barang dan jasa. Misalnya adalah pilihan antara membangun jembatan Selat Sunda atau meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan feri Merak-Bakauheni. Secara mudah bisa dipastikan bahwa pilihan pertama tentu adalah pilihan terbaik. Demikian pula pilihan antara mengembangkan jaringan jalan tol atau kereta api, kereta api tentu pilihan yang lebih bijak karena di samping hemat perawatan (rel kereta api bisa bertahan 50 tahun lebih sementara jalan tol harus selalu diaspal ulang) angkutan kereta api juga lebih hemat energi. Atau pilihan antara mengembangkan pembangkit energi tenaga panas bumi dan batu bara tentu lebih bijaksana daripada membangun pembangkit energi tenaga diesel, karena Indonesia kaya dengan panas bumi dan batubara dan BBM harus diimpor dengan harga mahal, sehingga pemborosan PLN hingga triliun rupiah per-tahun bisa dihindari.

Adapun prinsip efisiensi adalah menggunakan APBN sehemat mungkin. Selain memperhatikan prinsip produktifitas dan efektifitas, APBN sejauh mungkin juga tidak boleh defisit alias besar pasak daripada tiang. Penerimaan negara tidak boleh dihabiskan, melainkan harus disisakan sebagaian sebagai simpanan pemerintah. Simpanan ini akan sangat berguna untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam, menambah anggaran pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Prinsip efisiensi juga mengharuskan belanja negara lebih diutamakan kepada pembangunan infrastruktur serta investasi dan menomor duakan belanja konsumtif, sehingga belanja pegawai seperti perjalanan dinas, konsumsi dan sebagainya dibuat seminimal mungkin. Baru saja saya mendengar berita tentang rencana pemerintah menurunkan belanja perjalanan dinas tahun 2014 menjadi Rp 32 triliun. Menurut saya angka itu masih terlalu besar.

Pemerintahan akan tetap bisa berjalan jika belanja perjalanan dinas dikurangi 50%, asal nafsu dan gengsi para pejabat publik bisa dikendalikan. Alih-alih menggunakan hotel bintang 5 dan angkutan kelas eksekutif, misalnya, para menteri masih bisa tetap menjalankan tugasnya jika fasilitas perjalanan dinasnya diturunkan levelnya menjadi hotel bintang 3 dan angkutan kelas bisnis dan ekonomi. Sehingga sisa anggaran yang 50% bisa dialokasikan untuk belanja pembangunan yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Mengapa negara seperti Yunani mengalami kebangkrutan dan memaksa pemerintahnya merampok uang rakyatnya sendiri yang disimpan di bank-bank dengan dalih pajak deposito, dan kini fenomena serupa tengah mengancam negara-negara Eropa lainnya? Mengapa Amerika dengan penerimaan pajaknya yang mencapai puluhan ribu triliun (APBN Indonesia hanya sekitar 1.600 triliun) juga mengalami kebangkrutan? Dan mengapa hutang luar negeri Indonesia terus membengkak meski pemerintah berkoar-koar telah melunasi hutang IMF dan pembayaran yang dilakukan telah melebihi hutang yang diterima?

Jawabannya adalah: karena negara-negara telah dikuasai orang-orang jahat yang hanya memikirkan keuntungan sendiri sambil menikmati status mereka sebagai penguasa. Dan beberapa orang di antara orang-orang jahat itu tengah mengincar kursi kepresidenan Indonesia agar Indonesia terus menjadi sapi perahan mereka.

MENGAPA NEGARA-NEGARA BANGKRUT? (3)

Seperti sudah pernah saya tulis dalam postingan-postingan ekonomi sebelumnya, mengelola negara pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan mengelola perusahaan atau rumah tangga. Bagi perusahaan dan rumah tangga yang ingin tumbuh berkembang yang diperlukan adalah mengelola faktor produksi atau sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Efektif adalah memilih metode atau cara yang paling tepat untuk meningkatkan laba atau penghasilan, sedangkan efisien adalah penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang paling hemat dan optimal.

Dalam konteks rumah tangga dan perusahaan, hal itu bisa disebutkan dalam 2 hal: kerja keras dan berhemat. Dalam konteks negara, hal itu bisa dilihat pada APBN-nya. APBN yang tepat adalah APBN yang efisien dan efektif. Efisien berarti APBN tidak boleh berimbang (pengeluaran sama dengan penerimaan) apalagi defisit (pengeluaran lebih besar dari penerimaan). Dengan kata lain APBN harus surplus. Karena dengan surplusnya APBN, pemerintah bisa menyimpan kekayaan yang bisa digunakan untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Sebaliknya APBN yang defisit yang harus ditalangi dengan berhutang, hanya akan menjerumuskan pemerintah dalam kubangan hutang dan mengurangi kemampuan untuk membangun.

Namun sayangnya pelajaran sederhana ini tidak pernah diberikan kepada masyarakat, bahkan kepada para mahasiswa ekonomi sekalipun. Alih-alih memberikan pelajaran tentang pentingnya pengelolaan ekonomi dan keuangan negara secara bijak, efektif dan efisien, para hamasiswa ekonomi justru dijejali dengan pemahaman liberalisme: ekonomi harus dijauhkan dari peran pemerintah, investor asing harus diberi kebebasan penuh, hutang dan defisit anggaran adalah "kebijakan", perdagangan harus dibebaskan dari "hambatan-hambatan" meski sebenarnya hambatan tersebut demi membela kepentingan nasional, dan lain sebagainya. Lebih parah lagi para mahasiswa juga diajari "teori berjudi" dan bermental spekulatif. Kesejahteraan hanya mereka pahami sebagai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak peduli dengan kesenjangan ekonomi yang lebar atau pertumbuhan yang tidak banyak dirasakan oleh rakyat kebanyakan karena hanya terjadi di sektor-sektor "elit" seperti keuangan dan perbankan, telekomunikasi, dan retil.

Dan lihatlah Amerika, negara terkaya di dunia dengan pendapatan pajak pemerintahnya mencapai puluhan ribu triliun lebih per-tahun (pajak penghasilan yang berhasil diraih pemerintah dari para pekerja Amerika saja mencapai sekitar $1,5 triliun atau lebih dari Rp 15.000 triliun). Tidak ada yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan uang sebanyak itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi uang sebanyak itu tidak ada artinya jika pemerintah melakukan gaya hidup "besar pasak daripada tiang" alias menerapkan kebijakan defisit anggaran. Untuk membiayai pemerintahan, Amerika memaksakan diri untuk mendefisitkan anggaran belanja pemerintahannya, lebih dari $1 triliun atau lebih dari Rp 10.000 triliun per-tahun. Sebagian besar dari alokasi anggaran tersebut adalah untuk program-program yang tidak produktif seperti anggaran pertahanan yang mencapai ribuan triliun rupiah per-tahun, perjalanan dinas dan operasional inteligen yang menggurita, bailout kepada para bankir korup, membiayai shopping ibu negara Michele Obama ke Paris dengan pesawat kepresidenan, perang melawan terorisme, atau bantuan kepada negara-negara dan regim-regim otoriter seperti Israel, Bahrain, dan Mesir. Padahal jika anggaran tersebut dikurangi 50%-nya dan 50% sisanya ditabung, pemerintahan tetap bisa berjalan dan negara memiliki simpanan kekayaan yang bisa digunakan untuk mengatasi kondisi krisis atau meningkatkan pembangunan di tahun berikutnya. Memang ada yang dikorbankan, seperti para industriawan militer, namun sebagian besar rakyat memperoleh kemakmuran.

Akibatnya dari kebijakan "besar pasak" itu pemerintah Amerika justru terpuruk dalam kubangan hutang yang tidak mungkin terlunasi yang kini mencapai $17 triliun, dengan beban bunganya mencapai ratusan miliar dollar atau ribuan triliun rupiah per-tahun.

Indonesia sebagai negara ekonomi liberal tentu saja menjiplak model pembangunan Amerika yang sama sekali bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi yang bijak yang mengandalkan efisiensi dan efektifitas. Akibatnya Indonesia semakin terpuruk dalam jebakan hutang yang membebani keuangan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Saat ini hutang luar negari Indonesia telah melampaui angka Rp 2000 triliun, sebuah rekor tertinggi, dan Presiden SBY adalah yang paling bertanggungjawab dari kondisi itu. Hanya dalam waktu kurang dari 8 bulan SBY telah menambah hutang luar negeri Indonesia sebesar Rp 600 triliun.

Jadi jangan kaget jika suatu saat Indonesia pun akan mengalami kebangkrutan ekonomi seperti Yunani, dan untuk mengatasinya pemerintah "merampok" uang rakyatnya sendiri yang tersimpan di bank-bank.

Lalu bagaimana mengelola keuangan negara secara bijak?

(Bersambung)

MENGAPA NEGARA-NEGARA BANGKRUT? (2)

Akhirnya saya menjadi korban kegagalan pemerintah mensejahterakan rakyatnya dengan menyediakan layanan transportasi publik yang murah dan aman. Akibat hal itu maka saya setiap hari harus bergabung dengan puluhan juta rakyat Indonesia lainnya menjejali jalan-jalan raya dengan kendaraan bermotor dalam kondisi terburu-buru karena mengejar jam kerja maupun sekolah. Sebagian dari pengendara motor itu adalah para pelajar, yang secara fisik maupun mental belum layak mengendarai sendiri motornya.

Seorang pelajar pula yang telah menabrak motor saya usai saya mengantarkan sekolah anak-anak saya, hari Rabu lalu (9/10). Demikian keras tabrakan itu sehingga bak mesin motor saya jebol. Beruntung tabrakan itu tidak mengenai bagian tubuh saya sehingga saya tidak mengalami luka-luka serius, demikian pula sang pelajar yang mengendari motornya dengan kecepatan tinggi itu.

Saya yang emosi, ditambah suara-suara sekeliling saya yang meminta saya untuk melakukan tindakan keras terhadap sang pelajar, sempat melayangkan tamparan ke wajahnya. Meski hanya untuk memberinya pelajaran untuk tidak mengulanginya lagi perbuatan konyol-nya itu, namun saya menyesal telah melakukan penamparan itu. Ia dan sebagian besar pelajar dan penduduk Indonesia lain yang harus mempertaruhkan keselamatannya demi mengejar jam sekolah dan jam kerja, semestinya tidak perlu melakukan hal itu seandainya pemerintah bisa menyediakan layanan angkutan massal yang murah dan aman. Dan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan itu karena demikianlah amanat undang-undang dasar kita.

Saya tidak mengetahui angka kecelakaan lalu-lintas pada jam-jam sibuk masuk kantor dan sekolah, namun bisa saya pastikan angkanya mencapai ratusan kecelakaan setiap harinya di seluruh Indonesia. Dan sebagian korban kecelakaan itu adalah anak-anak sekolah penerus eksistensi negara ini. Betapa menyedihkannya negeri ini.

Namun jangankan meningkatkan kesejateraan umum dengan menyediakan layanan transportasi massal yang murah dan aman, pemerintah justru lebih memperhatikan kesejahteraan industri otomotif asing dan segelintir kartel otomotif domestik. Terakhir dengan "kebijakan" program "mobil murah" yang memungkinkan industri otomotif asing dan kartel otomotif domestik menjual mobil lebih banyak dengan tingkat keuntungan yang melonjak tinggi. Akibatnya jalan-jalan raya dengan cepat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan motor yang semuanya merek asing. Selain menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, kendaraan-kendaraan bermotor itu merupakan penyumbang polusi udara dan polusi suara terbesar.

Dalam perspektif ekonomi nasional, mengembangkan mobil nasional yang bahan-bahan produksi serta tenaga kerjanya berasal dari dalam negeri, jauh lebih menguntungkan daripada mengandalkan investor asing yang bekerjasama dengan segelintir pelaku kartel domestik. Jika pada yang kedua, sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan harus diserahkan kepada asing dan sebagian besar lainnya masuk ke kantong pribadi para pelaku kartel, maka pada yang pertama semuanya diterima oleh rakyat Indonesia yang secara otomatif meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan.

Sikap mental pemerintah yang lebih memperhatikan kepentingan asing dan kartel ekonomi domestik itulah yang mengakibatkan negara-negara mengalami kebangkrutan, seperti Amerika yang penerimaan tahunannya dari pajak mencapai triliunan dolar atau puluhan ribu triliun rupiah.


(bersambung)

TIPA-TIPU "MOBIL MURAH"

Akhir-akhir ini publik Indonesia digemparkan dengan program mobil murah yang diluncurkan dalam even pameran mobil Indonesia International Motor Show (IIMS) baru-baru ini. Tidak lama setelah peluncuran program itu, kandidat presiden mendatang yang paling populer versi media massa yang juga Gubernur DKI, Jokowi, secara terbuka mengkritik program tersebut karena dianggap bertentangan dengan program penanganan kemacetan di Jakarta. Tidak hanya itu, Organda dan YLKI juga memperkarakan program itu karena dianggap mengandung unsur penipuan dan tidak pro kepentingan publik.

Adapun blog ini dari awal menganggap program ini hanya membela kepentingan industri otomotif asing demi menghambat perkembangan industri mobil nasional. Saya (blogger) telah mencoba menganalisa secara sederhana program ini dan menemukan adanya indikasi penyimpangan atau korupsi di balik program ini. Dan inilah analisa sederhana saya.

Sebagian besar mobil yang beredar di jalanan adalah produksi ATPM yang sebagian kepemilikannya dipunyai oleh industri otomotif asing dan sisanya oleh kartel industri otomotif domestik. Untuk semua mobil-mobil itu pemerintah mengenakan PPnBM (pajak pertambahan nilai barang mewah) yang besarnya mencapai 100% lebih dari harga jual sebelum pajak mobil-mobil tersebut. Artinya jika sebuah mobil, katakanlah Honda Jazz, dijual dengan harga Rp 200 juta, PPnBM mobil itu yang dipungut pemerintah mencapai Rp 100 juta dan harga jual sebelum pajaknya Rp 100 juta. Dengan harga itu ATPM telah mendapatkan keuntungan yang prosentasenya bervariasi. Katakanlah keuntugan rata-rata yang diperoleh ATPM untuk tiap mobil yang diproduksinya adalah 20% dari harga jual sebelum pajak. Maka biaya produksi mobil tersebut adalah Rp 80 juta dan keuntungan ATPM adalah 20 juta.

Kemudian kita bandingkan dengan mobil murah versi pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa untuk kualifikasi mobil ini pemerintah membebaskannya dari PPnBM. Jadi jika harga mobil ini dibandrol Rp 90 juta, semuanya masuk ke kantong ATPM.

Kita asumsikan saja kualifikasi mobil ini adalah 1/2 dari kualifikasi mobil standar ATPM seperti Honda Jazz. Dengan kualifikasi tersebut, diperkirakan harga produksi mobil ini hanya sekitar 40 juta. Jika harga jual mobil ini adalah Rp 90 juta, maka keuntungan ATPM mencapai Rp 50 juta, atau jauh lebih besar dari tingkat keuntungan mobil standar ATPM.

Dengan adanya program ini ATPM sangat sangat diuntungkan karena bisa menjual mobil lebih banyak dengan tingkat keuntungan per-unit yang lebih besar. Sebaliknya publik tertipu karena harus membayar lebih mahal untuk kualifikasi mobil yang rendah. Sementara pemerintah juga tidak mendapatkan apapun, kecuali mungkin fee sekian persen untuk pejabat-pejabat yang terlibat dalam proyek ini. (Silakan tebak sendiri siapa mereka).

MENGAPA NEGARA-NEGARA BANGKRUT?

Sebelumnya saya mohon ma'af kepada para pengunjung setia blok ini yang melihat akhir-akhir ini produktifitas tulisan saya menurun tajam. Selama sebulan terakhir ini Kota Medan dan wilayah-wilayah lain di seluruh Sumatera Utara tengah mengalami krisis listrik yang sangat parah. Hari ini saja warga sekeliling rumah saya mengalami pamadaman aliran listrik selama lebih dari 6 jam non-stop. Parahnya lagi Telkom, BUMN prestisius yang bertanggungjawab atas layanan telekomunikasi seperti turut berkonspirasi menghancurkan layanan publik dengan tidak menyediakan genset untuk mendukung operasionalnya. Maka ketika alisran listrik mati, jaringan internet pun lumpuh. Akibatnya masyarakat pun semakin sulit untuk bisa mengakses internet, khususnya yang selama ini mengandalkan produk "Speedy" milik Telkom.

Gubernur Sumut yang sudah tidak tahan dengan tingkah PLN, terutama dengan kebohongan-kebohongan publik yang terlalu sering diumbar para pejabat PLN, telah melaporkan masalah ini kepada Presiden SBY. Namun seperti sudah saya duga, hal ini tidak merubah apapun karena SBY juga bagian dari masalah ini, bahkan mungkin yang paling besar. Alih-alih menanggapi serius permasalahan krisis listrik di Indonesia dan khususnya di Sumut, hari ini saya mendengar pernyataan aneh SBY yang meminta pimpinan TNI untuk memikirkan kesejahterakan personilnya. Bukankah yang harus memikirkan kesejahteraan aparat TNI adalah pemerintah? TNI adalah institusi profesional yang personilnya tidak boleh dibebani dengan "urusan perut" karena bisa sangat berbahaya. Apakah para jendral itu harus "ngobyek" untuk menambah uang saku anak buahnya?

Sejak SBY berpidato menyambut kemenangannya dalam pemilu tahun 2009 lalu, saya sudah meramalkan, Indonesia akan mengalami hal-hal yang sangat buruk. Dan krisis listrik di Sumut dan beberapa kejanggalan lainnya seperti melonjaknya harga barang-barang kebutuhan pokok, baru "pemanasan" saja. Saya sudah bisa membayangkan yang lebih buruk: pemadaman listrik total di ibukota, mesin-mesin ATM yang mogok massal, dan pengenaan pajak progressif pada tabungan masyarakat yang tidak berbeda dengan perampokan dana-dana masyarakat secara besar-besaran oleh negara (sudah terjadi di Yunani).

Dan hal-hal seperti itu pulalah yang bisa mengakibatkan sebuah negara menjadi bangkrut, seperti Amerika misalnya.

Dunia kini tengah dihebohkan dengan berita tentang "bangkrut"-nya pemerintah Amerika yang tidak memiliki dana untuk menjalankan pemerintahan setelah rencana anggaran yang diajukan pemerintah ditolak para legislator. Dengan berpura-pura bodoh atau memang benar-benar bodoh, media-media massa pun ramai-ramai menyebutkan program jaminan sosial "Obamacare" sebagai penyebab kebangkrutan tersebut. Mereka tidak pernah menyebut bahwa pemerintah Amerika memiliki hutang sebesar $16 triliun dan separohnya lebih "dihasilkan" oleh Presiden Obama, dan untuk membayar bunganya saja pemerintah harus mengeluarkan ratusan miliar dollar per-tahun. Ini belum termasuk "perang melawan terorisme" yang menguras ratusan miliar dolar Amerika dana publik Amerika setiap tahun. Itulah yang mengakibatkan Amerika bangkrut, bukan "Obamacare".

Namun hanya sedikit orang yang memahani ekonomi negara. Bahkan saya berani menjamin hanya sedikit sekali orang yang telah belajar Ekonomi Makro yang memahami tentang bagaimana perekonomian sebuah negara dijalankan.

Tuhan telah menganugerahkan bumi dengan kekayaan dan sumber daya yang tidak terkira. Hukum alam telah mengatur mahluk hidup untuk berkembang biak. Sebulir padi yang bisa menghasilkan ribuan butir padi dan sepasang ayam yang bisa menghasilkan ratusan ayam dan ribuan telor. Dikombinasikan dengan otak manusia yang luar biasa cerdas yang bisa merekayasa tanaman pangan untuk tumbuh di atas tanah gersang, plus peradaban manusia yang telah berkembang ribuan tahun, semestinya dunia ini dilimpahi dengan kemakmuran.

Namun mengapa banyak negara bisa hancur ekonominya dan umat manusia pun dilanda kelaparan dan kemiskinan? Bagaimana mungkin sebuah negara yang pemerintahnya memiliki sumber pendapatan mencapai Rp 40.000 triliun per-tahun seperti Amerika, bisa bangkrut? Tidak lain karena negara tersebut telah diatur dengan cara yang salah. Namun kesalahan ini tragisnya bukan karena "kebodohan", melainkan karena "kejahatan sistematis".

Setahun lebih yang lalu saya sempat berdiskusi dengan seorang teman tentang kondisi ekonomi negeri ini, khususnya terkait dengan minimnya anggaran pendidikan dikucurkan pemerintah pada perguruan tinggi negeri. Ketika saya mencoba memancingnya tentang "kejahatan sistematis" pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, teman saya yang menyandang gelar doktor dari Amerika itu menjawab tegas bahwa tidak mungkin pemerintah melakukan kejahatan seperti itu. Sayangnya prasangka baik tentang mitos "pemerintah selalu baik" yang dimiliki sebagian besar masyarakat itulah yang mengakibatkan negara seperti Amerika bisa bangkrut.


(bersambung)

MOBIL MURAH UNTUK SIAPA?

Saat ini media-media massa Indonesia tengah sibuk mengungkap perseteruan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat terkait kebijakan mobil murah. Pemprov DKI menganggap kebijakan mobil murah yang tengah digalakkan pemerintah pusat mengancam program penanganan kemacetan yang tengah dijalankan Pemprov DKI karena dipastikan jumlah mobil di Jakarta bakal naik tajam sementara program-program anti-kemacetan yang tengah dijalankan Pemprov DKI masih belum berjalan optimal.

Namun dalam konteks politik kita bisa melihat bahwa pertentangan itu terjadi antara pemerintah dengan oposisi PDI Perjuangan, karena gubernur DKI Joko Widodo adalah kader PDIP dan merupakan kandidat kuat capres partai itu dalam pemilu 2014 mendatang. Apalagi dengan ikut campurnya gubernur terpilih Jawa Tengah dari PDIP, Ganjar Pranowo, dalam konflik mobil murah tersebut.

Memiliki mobil murah merupakan kehendak sebagian besar rakyat Indonesia. Demikian pula mengurai kemacetan di ibukota yang telah menjadi masalah klasik. Maka ketika dua aspirasi "positif" itu saling berbenturan kita berhak untuk bertanya-tanya, mengapa sekarang pemerintah pusat terkesan "mamaksa" untuk menggalakkan mobil murah, dan bukan dari sejak dari dulu? Pertanyaan lainnya yang lebih penting adalah mengapa program mobil murah itu hanya melibatkan produsen-produsen otomotif asing?

Ketika Jokowi mempromosikan mobil murah "Esemka" buatan anak-anak SMK yang ternyata tidak kalah kualitasnya dibandingkan mobil-mobil asing, publik Indonesia pun terbuka matanya bahwa bangsa Indonesia mampu memproduksi sendiri mobil berkualitas dengan harga terjangkau. Demam mobil Esemka pun langsung melanda Indonesia hingga dikabarkan produsen mobil ini telah mendapatkan pesanan ribuan unit kendaraan.

Apa yang dilakukan Jokowi tentu saja sangat patut mendapat acungan jempol (jika bukan karena sekedar untuk pencitraan), karena dengan berkembangnya "Esemka" dan mobil-mobil lokal sejenis, Indonesia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang luar biasa besar. Yang pertama tentunya adalah penghematan devisa serta penguatan neraca perdagangan dan pembayaran, karena dengan berkembangnya industri otomotif lokal, impor mobil asing dan bagi hasil keuntungan bisnis mobil kepada investor asing pun berkurang. Selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang otomatis menurunkan angka pengangguran. Namun yang terbesar tentu saja adalah "multiplier effect" yang nilainya demikian besar hingga sulit untuk dihitung: berkembangnya industri otomotif lokal akan menyerap sumberdaya manusia dan alam di sekelilingnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun sejak awal saya sudah terlanjur skeptis dengan itikad baik pemerintah untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan industri mobil domestik. Dan skeptisme itu kini terbukti dengan adanya program mobil murah pemerintah yang ternyata tidak melibatkan "Esemka" dan industri otomotif lokal yang secara teknis sebenarnya tidak kalah dibandingkan industri otomotif asing.
Anda masih tidak percaya dengan teknologi yang dimiliki bangsa Indonesia? Atau Anda percaya Indonesia tidak bisa mengalahkan industri mobil Malaysia? Anda pasti ketinggalan informasi. Pakar nuklir Indonesia bisa membuat container limbah nuklir yang tahan bocor hingga ribuan tahun. Orang-orang Indonesia pula yang paling banyak berkiprah di industri iptek di Amerika seperti Microsoft, yang mamaksa Bill Gates untuk menyambut langsung kedatangan Presiden SBY saat berkunjung ke Amerika. Jadi hanya membuat mobil seperti mobil Jepang atau Korea, apalagi Malaysia, sebenarnya bukan pekerjaan sulit. Buktinya anak-anak SMK saja bisa membuat mobil secanggih "Esemka".

Atau memang program mobil murah pemerintah itu sengaja dibuat untuk mematikan industri otomotif lokal sebelum terlanjur berkembang?

PELAJARAN DARI HUNGARIA

PENGANTAR:

Berita "running text" TV One dan Metro TV hari Rabu (28/8): cadangan devisa Indonesia $90 miliar.

Sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu sepengetahuan saya cadangan devisa Indonesia mencapai $110 miliar. Lalu kemana yang $20 miliar, atau senilai lebih dari Rp200 triliun itu? Apakah untuk membiayai defisit neraca perdagangan atau membayar hutang luar negeri? Kalau yang terakhir yang terjadi, berapa sebenarnya hutang luar negeri Indonesia saat ini? $200 miliar atau $300 miliar? Mengapa tidak juga lunas dan bahkan semakin membesar dari tahun ke tahun, meski Indonesia telah melakukan pembayaran yang jumlahnya lebih besar dari jumlah hutang yang diterima?

Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah dan otoritas moneter Indonesia.

====================

Setelah Islandia, kini satu lagi negara di dunia yang sadar dengan "konspirasi penguasa kegelapan" yang telah menjerat negara mereka dalam beban hutang tak terbayar yang menguras kekayaan mereka tanpa batas. Negara itu adalah Hungaria.

Sebelum terpilihnya Viktor Orbán sebagai perdana menteri Hongaria tahun 2011, Hungaria telah terjebak dalam hutang luar negeri yang tidak terlunaskan, karena konspirasi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan IMF dan mafia perbankan internasional. Menyadari hal itu, Orban pun berikrar akan mengakhiri kondisi itu.

Dan kini janji itu telah dipenuhi. Menurut laporan media berbahasa Jerman “National Journal” baru-baru ini Orbán telah mendepak IMF dan para rentenir internasional dari negerinya. Selanjutnya Orban menerbitkan mata uang baru yang bebas dari bunga. Dampaknya, dalam waktu relatif singkat perekonomian Hongaria kembali pulih dan tengah bergerak dalam kecenderungan positif.

Pada tgl 12 Agustus lalu kementrian ekonomi Hungaria mengumumkan bahwa Hungaria telah melunasi hutang kepada IMF sebesar €2.2 miliar, lebih cepat beberapa bulan dari jadwal semestinya bulan Maret 2014.

Atas keberhasilan itu Orbán mengumumkan bahwa "Hungaria telah mendapatkan kembali kepercayaan dari para investor." Investor yang dimaksud bukanlah IMF dan para rentenir keuangan, atau investor "bodong" yang bergerak di sektor-sektor elit yang tidak banyak memberikan manfaat bagi rakyat banyak, melainkan mereka yang benar-benar bekerja di sektor riel.

Dengan bebasnya Hongaria dari jeratan hutang para rentenir internasional, kini bank sentral Hongaria yang dimiliki pemerintah demi kemaslahatan rakyat --- di Indonesia terjadi pemisahan bank sentral dengan pemerintah, sehingga bank sentral tidak bisa lagi dikontrol oleh publik. Di Libya semasa kepemimpinan Khadafi bahkan semua bank dimiliki pemerintah dan tidak memberikan kesempatan para rentenir untuk menghisap "darah" rakyat. Perbankan di Libya memberikan pinjaman tanpa bunga kepada rakyat. Fungsinya benar-benar murni sebagai penyedia likuiditas, bukan lembaga pencari untung yang proporsi keuntungannya jauh lebih besar dari sektor riel, begitulah seharusnya, memerintahkan IMF untuk menutup kantornya di Hongaria. Sementara itu Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan hukum kepada 3 mantan perdana menteri dengan tuduhan konspirasi dan pengkhianatan yang mengakibatkan Hongaria terjerembab dalam hutang.

Kini tinggal 1 langkah lagi yang harus dilakukan Hongaria untuk menghancurkan kekuatan para rentenir, yaitu menerapkan sistem barter dalam transaksi perdagangan internasionalnya sebagaimana Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan.



REF:
"Hungary Sheds Bankers Shackles"; Ronald L. Lay; American Free Press; 23 AgustUS 2013

PESTA ELIT PENGUASA DAN PENDERITAAN RAKYAT

Apa yang terjadi di Universitas Airlangga (Unair) kemarin (Senin 26 Agustus 2013) merupakan pesta besar bagi para elit penguasa negeri ini. Saat itu salah seorang pengusaha terkaya di negeri ini, Chairul Tanjung (CT), mendapat gelar kehormatan "Doktor Honoris Causa" dari salah satu universitas elit negeri ini karena dianggap berjasa besar dalam bidang "pengembangan ekonomi kerakyatan".

Namun meskipun hanya seorang pengusaha swasta dan bukan seorang pejabat publik penting (ia adalah ketua Dewan Ekonomi Nasional, namun itu bukan jabatan publik), sambutan yang diterima Chairul Tanjung sangatlah luar biasa. Beberapa pejabat penting negeri ini hadir dalam acara tersebut untuk memberikan penghormatan kepada CT. Sebut saja di antaranya adalah Meneg BUMN Dahlan Iskan, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menpan Sarwono, Menkominfo Tifatul Sembiring, dll. Selain itu hadir juga para pengusaha nasional, pengamat ekonomi terkenal, dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang serentak berdiri dan bertepuk tangan menyambut penganugerahan penghargaan. Penganugerahannya sendiri dilakukan oleh rektor Unair bersama dengan Mensegneg Sudi Silalahi yang dikenal sebagai orang "terdekat" presiden SBY.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa acara tersebut merupakan pesta elit penguasa negeri ini untuk menghormati orang yang dianggap "berjasa mengembangkan ekonomi kerakyatan". Peristiwa tersebut saya saksikan di berita televisi "Trans 7" yang tidak lain adalah media kepunyaan Chairul Tanjung.

Namun sungguh ironis, berita selanjutnya yang saya lihat adalah sebuah "tragedi nasional" yang bertolak belakang dengan peristiwa di Unair tersebut. Berita tersebut adalah bangkrutnya sejumlah besar pengusaha tempe dan tahu di berbagai wilayah Indonesia karena naiknya harga kedelai sebagai dampak anjloknya nilai tukar rupiah di pasar uang internasional.

Penempatan berita tersebut setelah berita "pesta kekuasaan di Unair" bagi saya sungguh sebuah ironi yang memalukan. Bagaimana bisa seseorang yang tidak melakukan apapun untuk mengatasi masalah pengusaha tahu tempe serta jutaan tenaga kerja yang tergantung hidupnya dari industri tahu tempe, mendapat penghargaan sebagai orang yang berjasa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan".

Sebagaima kita ketahui, Chairul Tanjung adalah pemain bisnis yang bergerak di sektor-sektor "elit" seperti perbankan, komunikasi, properti dan retil dan tidak diketahui kedekatannya dengan sektor UKM dan ekonomi rakyat yang banyak bergerak di sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil. Melalui tangan kanannya, Dahlan Iskan, ia pernah mencoba masuk ke sektor migas dengan "mengakuisisi" anak perusahaan Pertamina yang menguasai perdagangan migas Indonesia, PT Petral. Namun setelah ribut-ribut tentang kontroversi PT Petral, tiba-tiba saja kemudian Dahlan Iskan diam membisu tentang hal itu. Sebagian orang menganggap ia gagal menjalankan misi pengambil-alihan  penguasaan bisnis migas dari mafia migas yang lebih dahulu eksis ke dalam kekuasaan kerajaan bisnis Chairul Tanjung, namun boleh jadi juga secara diam-diam telah terjadi pembagian kekuasaan di antara mereka sehingga membuat Dahlan Iskan pun kini diam.

Kalau saja mau, Chairul Tanjung bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan para pengusaha tempe tahu dan sekaligus benar-benar mengembangkan ekonomi rakyat dan menyelamatkan negara dengan memperkuat ketahanan pangan. Ia bisa menanamkan investasinya di sektor pertanian dan perkebunan dengan membuka ladang kedelai dan komoditi lainnya yang penting di berbagai wilayah di Indonesia yang terkenal subur. Ia bisa juga membangun industri peternakan yang memproduksi daging dan susu serta produk-produk turunannya seperti susu formula dan keju sehingga kebutuhan produk-produk tersebut terjamin dengan harga yang terjangkau dan stabil.

Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya produksi barang dan jasa, tidak peduli bagaimanapun gejolak sektor keuangan dan dunia maya lainnya. Selama produksi barang dan jasa mencukupi dan pemerintah bisa menjamin distribusinya secara adil dan merata, maka kesejahteraan rakyat akan tercapai. Bukannya berusaha meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan bermain di "sektor-sektor elit" yang hanya memberikan keuntungan bagi segelintir orang dan menyengsarakan sebagian besar rakyat.

Namun di era neo-kolonialisme seperti sekarang ini (meminjam istilah Soekarno), justru kecenderungna terakhirlah yang terjadi hingga "kongkalikong" antara pengusaha-pejabat pun ditunjukkan secara vulgar seperti peristiwa di Unair, sementara ribuan pengrajin tahu tempe dan jutaan orang yang tergantung nasibnya dari sektor ini menderita tanpa perhatian semestinya dari pemerintah.

REKOR MURI UNTUK PAK DAHLAN

Berapa waktu yang dibutuhkan sebuah mesin uang untuk mencetak uang senilai Rp 100 triliun jika diasumsikan mesin tersebut memiliki kecepatan cetak sebesar Rp 1 juta/detik? Ternyata mesin tersebut membutuhkan waktu selama 3,17 tahun non-stop.

Dengan kata lain, jika diasumsikan Pak Dahlan Iskan memimpin PLN selama 3,17 tahun non-stop (2009-2011), maka rata-rata ia membocorkan uang PLN senilai Rp 1 juta setiap detiknya. Atau jika satu tarikan nafas membutuhkan waktu 2 detik, maka setiap tarikan nafas beliau membuat PLN bocor sebesar Rp 2 juta. Ini kalau pengakuan beliau bahwa PLN mengalami pemborosan sebesar Rp 100 triliun di bawah kepemimpinan beliau sebagaimana pernah dikatakan beliau kepada media-media massa.

Sepanjang sejarah negeri ini saya tidak pernah mendengar ada satu kasus pemborosan, korupsi, inefisiensi atau istilah-istilah lainnya sebesar kasus kebocoran di PLN di bawah kepemimpinan Pak Dahlan Iskan. Negeri ini pernah dibuat gempar oleh kasus "katabelece" Eddy Tanzil senilai Rp 1 koma sekian triliun atau skandal Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang membuat goncang-gancing negeri ini. Namun Pak Dahlan Iskan masih bisa ketawa-ketiwi saat mengatakan kebocoran PLN sebesar Rp 100 triliun dan pers, penegak hukum dan masyarakat pun diam membisu.

Okey, kasus BLBI memang jauh lebih besar membawa kerugian negara, namun itu "dilakukan" oleh banyak perusahaan dan institusi. Jadi dalam hal ini kita patut memberi penghargaan kepada Pak Dahlan Iskan berupa rekor MURI untuk kategori "pejabat paling boros".

APA KABAR SKANDAL KEBOCORAN RP 100 TRILIUN PLN?

"Ada berapa pembangkit listrik milik Dahlan Iskan di Kalimantan Timur yang dioperasikan, kenapa pembangkit itu bisa dipakai PLN, padahal dulu pembangkit itu tidak bisa lagi digunakan karena tidak layak, kenapa kok sekarang bisa, apa nama perusahaannya?" ucap Halim.

Seperti diketahui di Kalimantan Timur ada pembangkit listrik milik Dahlan Iskan yang digunakan untuk mengaliri listrik di Kaltim, perusahaan tersebut bernama Cahaya Fajar Kaltim.


Demikian cuplikan berita di situs berita detik.com tgl 7 November lalu dengan judul "Lawan Dahlan Iskan, Effendi Simbolon: Kita Lihat Siapa Menang!"

Sebelumnya saya sebenarnya tidak pernah berfikir Dahlan Iskan sebagai seorang "fundamentalis neolib", yang menjerumuskan Indonesia dalam jebakan hutang luar negeri dan memiskinkan rakyat Indonesia dengan membiarkan sumber-sumber alam dan ekonomi Indonesia dikuasai asing elit lokal antek-anteknya.

Kecurigaan saya bermula dengan munculnya tulisan-tulisan Dahlan Iskan di media massa online dan cetak yang isinya "membela" Sri Mulyani ketika skandal Bank Century tengah menjadi perhatian publik Indonesia antara tahun 2009 hingga 2010, dan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang paling bertanggungjawab. Saat itu juga saya tahu bahwa suatu "kode etik" tengah dijalankan Dahlan, yaitu membela teman sejawat. Dan karena Sri Mulyani adalah seorang fundamentalis neolib, maka berarti Dahlan juga sesama neolib.

Keyakinan saya tentang paham neolib yang dimiliki Dahlan terkonfirmasi ketika beliau menulis sebuah artikel di blognya yang isinya menyarankan pembongkaran jaringan rel kereta api di Indonesia dan menggantinya dengan jalan tol.

Kereta api adalah moda transportasi yang irit BBM dan murah pemeliharaannya, tidak menarik bagi para kapitalis penguasa bisnis minyak dan kontruksi. Tidak heran jika kereta api pernah dilarang dikembangkan di Eropa paska perang dunia II, juga di negara-negara penerima "bantuan pembangunan" Amerika. Atas tekanan Amerika dan negara-negara kapitalis lain yang berlindung di balik jubah IMF maupun Bank Dunia, pemerintah Indonesia juga sengaja membatalkan pembangunan jalur kereta api Medan-Aceh yang sebagiannya sudah dibangun sejak era kepemimpinan presiden Habibie. Kini rel-rel kereta api, lokomotif dan gerbong-gerbongnya yang masih "gress" itu mangkrak begitu saja di beberapa stasiun. Sesekali, demi menjaga agar kereta-kereta api itu tetap bisa berjalan, kereta-kereta api itu dijalankan maju mundur di sekitar stasiun.

Maka ketika saya mendengar rumor tentang keterkaitan Dahlan dengan sebuah organisasi mason, saya hanya tersenyum membenarkan. Apalagi ketika mendengar berita tentang "pujian" pengusaha non-pri CPT terhadap Dahlan terkait "keberanian" Dahlan menghadapi DPR, saya juga tersenyum saja. Sebagaimana Dahlan menuji Sri Muliani, CPT pun berbuat sama dengan memuji Dahlan.

Tanpa banyak diketahui publik CPT adalah "patron"-nya  Dahlan Iskan. Pengusaha non-pri itu adalah boss-nya GP Group, perusahaan penerbitan raksasa yang memiliki 2 group media terbesar Indonesia, Jawa Pos Group dan Tempo Group. Bagi CPT tentu saja Dahlan adalah "pegawai" yang baik yang berhasil mengembangkan salah satu perusahaan miliknya. Hanya sebagai "pegawai", karena bahkan ketika Dahlan diangkat menjadi CEO Jawa Pos Group, ia hanya pemilik saham minoritas perusahaannya. Dahlan juga tidak banyak mengetahui urusan keuangan perusahaannya karena untuk tugas itu telah ditetapkan seorang direktur keuangan, yang juga non-pri, yang "mengawal" kemanapun Dahlan pergi hingga muncul rumor kurang sedap tentang hubungan keduanya. Dan sebagaimana kebanyakan pengusaha nasional terbesar lainnya, apalagi yang bergerak di bisnis media, saya percaya ada pendukung finansial asing di balik CPT.

Hari ini Dahlan Iskan, pegawainya CPT, akhirnya datang memenuhi panggilan DPR setelah sempat kucing-kucingan menghindar, untuk menjelaskan skandal kebocoran PLN senilai Rp 100 triliun (pengakuan Dahlan Iskan sendiri, meski BPK hanya menemukan kebocoran Rp 37 triliun). Namun alih-alih memberikan penjelasan, Dahlan masih berputar-putar pada hal-hal normatif. Berbeda jauh dengan temuan anggota-anggota DPR yang bahkan sangat rinci dan detil. Salah satunya adalah dugaan mark-up pembelian BBM impor yang nilainya mencapai Rp 15 triliun atau lebih dari 2 kali skandal Century. Modusnya adalah mencantumkan komponen-komponen biaya yang sebenarnya tidak ada, seperti PPn barang impor.

Terlepas dari apa yang dijelaskan Dahlan, kita mestinya sudah mengetahui jauh-jauh hari bahwa penunjukan Dahlan sebagai Dirut PLN tidak tepat, karena ia memiliki perusahaan suplier PLN sejak ia belum menjabat sebagaimana tertulis dalam cuplikan berita di atas.

IMF: EKONOMI IRAN TUMBUH DI TENGAH SANKSI

Berbeda dengan propaganda media massa barat dan media-media massa "underbow" di negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang akhir-akhir ini gencar memberitakan krisis ekonomi yang melanda Iran, IMF melaporkan Iran berhasil mengatasi masalah ekonominya dengan tetap menjaga inflasi yang terkendali serta pertumbuhan ekonomi.

Laporan IMF yang juga mencatat surplus perdagangan internasional Iran tahun ini menegaskan bahwa meski sanksi ekonomi barat telah mengurangi pendapatan minyak Iran namun tidak cukup signifikan untuk mengguncangkan perekonomian Iran. Hal ini bertolak belakang dengan laporan-laporan media massa yang menyebutkan sanksi ekonomi barat telah membuat keruntuhan ekonomi Iran.

Dalam laporan triwulanan "World Economic Outlook" baru-baru ini IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Iran turun 0,9 persen tahun ini, berkurang dari pertumbuhan 2% pada tahun 2011. Namun IMF juga meramalkan ekonomi Iran akan kembali tumbuh sebesar 0,8% tahun depan.

Sementara itu IMF juga meramalkan inflasi Iran akan berkurang dari 25,2% tahun ini menjadi 21,8% tahun depan. Sedangkan untuk perdagangan internasional tahun ini Iran tetap mengalami surplus sebesar 3,4% dari GDP.

Laporan "positif" itu tentu membuat media-media massa barat "berang". "Reuters" misalnya menyebut laporan IMF sebagai "mengakomodasi kepentingan negara-negara yang dimonitor demi menjaga hubungan baik". "Reuters" juga menganggap laporan tersebut "terlalu optimis" dengan meremehkan resiko pemotongan subsidi terhadap kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

Sementara itu menanggapi propaganda barat tentang ekonomi Iran, seorang ulama terkenal Iran mengatakan bahwa Iran bakal memenangkan "perang ekonomi" melawan barat karena Iran telah belajar banyak dari masa-masa sulit. Sebaliknya ia menganggap barat lah yang bakal menjadi pecundang karena tidak mempunyai pengalaman.

“Tekanan-tekanan itu belum akan berakhir. Iran telah membuktikan sebagai bangsa yang tidak pernah menyerah karena tekanan dan telah belajar bagaimana bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan, namun mereka (barat) tidak mempunyai pengalaman seperti itu," kata Ayatollah Ahmad Khatami dalam pidato hari Jum'at di Teheran minggu lalu.


Keterangan gambar: peluncuran perdana mobil produksi Iran. Tanpa banyak diketahui masyarakat internasional, Iran adalah produsen mobil yang tangguh dengan produksi tahunannya mendekati angka 1 juta mobil.



Ref:
"IMF forecasts for Iran show limited sanction hit"; Reuters; 9 Oktober 2012

"West to lose economic battle against Iran: Iran cleric"; Press TV; 5 Oktober 2012

PROPAGANDA BARAT LAIN: "MENYERANG" EKONOMI IRAN

Gambar: Subway di Iran. Iran adalah satu-satunya negara Islam yang memiliki sistem transportasi modern seperti ini.



Tampak nyata sebagai propaganda untuk menghancurkan kredibilitas Iran yang berhasil meraih kemenangan politik dengan keberhasilannya menyenggarakan berbagai acara internasional termasuk KTT Non-Blok,
serta pertumbuhan ekonomi Iran yang mantap meski menghadapi berbagai sanksi barat dengan indikator ekspor dan produksi baja yang terus meningkat, media-media massa barat akhir-akhir ini ramai-ramai menuliskan berita miring seputar perekonomian Iran.

Baru-baru ini dua media besar barat, Financial Times dan Washington Post (beritanya juga dijiplak mentah-mentah oleh sebuah televisi berita nasional) membuat laporan pers yang lebih mirip sebagai karya fiksi.

Berjudul "In Iran, Isfahanis shrug off risk of attack", laporan itu berupaya menggambarkan keadaan ekonomi rakyat Iran yang dipenuhi penderitaan dari hari ke hari akibat pemerintahan Presiden Ahmadinejad yang gagal serta sanksi ekonomi yang diterapkan barat, 2 sasaran dalam satu tembakan.
Namun sebagaimana berita propaganda lainnya, berita tersebut tidak memenuhi standar jurnalisme yang semestinya, apalagi untuk media massa sebesar dua media massa di atas. Tidak berbeda ketika media-media barat ramai-ramai memberitakan tentang "senjata pemusnah massal" Irak yang ternyata fiktif. Atau juga tentang senjata nuklir Iran yang sampai sekarang tidak pernah terbukti meski berita-berita itu tidak pernah
berhenti sejak beberapa tahun lalu. Atau juga tentang kekejaman pemerintahan Bashar al Assad.

Salah satu keganjilan laporan tersebut adalah tidak disebutkannya lokasi sang wartawan sebagaimana biasa sebuah laporan "pandangan mata". Dan ini bukan yang pertama kali. Kebetulan wartawan yang sama, Najmeh Bozorgmehr melaporkan laporan janggal lainnya kepada Financial Times bulan Februari lalu. Kala itu ia melaporkan terjadinya "kerusuhan di Teheran", namun ia tidak menyebutkan nama tempatnya. Ia juga
mendramatisir jumlah demonstran yang terlibat dengan menyebutnya, "jauh lebih banyak dari perkiraan para analis", sementara sebenarnya hanya berjumlah belasan orang.


EKSPOR IRAN "MEROKET"

Meski menghadapi berbagai sanksi ekonomi barat, ekonomi Iran terus tumbuh dengan mantap. Selama 6 tahun terakhir ekspor non-minyak Iran mengalami kenaikan tajam sebesar 514 %, atau hampir 100 % setahun. Jika pada tahun 2005 nilai ekspor non-minyak Iran hanya sebesar 7 miliar dolar, pada tahun 2011 lalu nilainya mencapai 43 miliar dolar. Demikian  laporan kantor berita Iran, IRNA baru-baru ini.

Dalam periode tersebut total produksi industri petrokimia Iran mengalami kenaikan dari 15 juta ton menjadi 45 juta ton. Produksi mobil juga mengalami kenaikan sebesar 66 % selama periode yang sama. Bahkan Iran mentargetkan akan mengekspor 1 juta mobil pada tahun 2025 mendatang.

Produk-produk ekspor utama Iran di luar minyak adalah produk-produk industri petrokimia, plastik, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian dan karpet.

Kemudian bandingkanlah dengan berita propaganda barat berikut:

In Iran, Isfahanis shrug off risk of attack

Najmeh Bozorgmehr – Washington Post September 7, 2012

Isfahan is home to several thousand historic monuments, many of which UNESCO recognizes as world heritage sites. The central Iranian city is also the site of one of the country’s nuclear installations. As speculation grows over whether Israel will attack sites such as the Isfahan Uranium Conversion Facility, on the city’s outskirts, or Iran’s main uranium enrichment plant at Natanz, 87 miles to the northeast, Isfahanis themselves shrug off the danger.

“I am struggling with so many miseries every day, like the increasing rent of my shop and my house, that I do not have time to think about an Israeli attack, let alone be prepared for it,” said Saeed, the owner of a grocery store.

Near the historic Naqshe Jahan Square, which is surrounded by magnificent mosques and a palace, Rozhin, a 30-year-old homemaker, says she lives “very near” to the Isfahan nuclear site. But she voices no concern about the danger of a possible attack.

“Food has become like gold,” she said. “Now I can afford to buy meat only for my daughter. That is what I am worried about, not a strike.”

Inflation and unemployment is perceived by Isfahanis to be far higher than is suggested by official figures, which put inflation at 23.5 percent and youth unemployment at 28.6 percent.

“Inflation is 100 percent, or maybe 200 percent,” said Razieh, a 27-year-old homemaker, as she walked through the 17th century Si-o-se Pol, one of the city’s most beautiful bridges.

State-run “television says prices of meat have come down. I suppose we should go and buy meat from the television,” she added.

Razieh and other residents of the city blame their economic problems on both the populist policies of President Mahmoud Ahmadinejad and the international sanctions over the country’s nuclear program.

The value of the Iranian rial has fallen by more than 50 percent this year because of the tightening of U.S. banking sanctions and the European Union’s ban on Iranian oil imports. That has dramatically increased the price of imported products and raw materials for local industries.

Sahar, a 22-year-old student of psychology with a part-time job at an upmarket toy shop, said that Thursdays, the first day of the Iranian weekend, used to be very busy but that now “you hardly see anyone
walking into this shop on a Thursday.”

“Only those families who are well-off now buy imported toys for their kids,” she said.

Pessimism over the economy has been exacerbated by the drying of the city’s Zayandeh River, blamed on a combination of drought and a decision in Tehran to divert its waters to farms and factories.

The once-picturesque waterway is now a dismal stretch of scrub that cuts through the city. According to Mayor Morteza Saghaeian-Nejad, the sight has demoralized residents and could partly explain their angry
comments on the economic situation.

Saghaeian-Nejad said he is not worried about a possible Israeli strike on Isfahan’s nuclear facilities, although he noted that it is the responsibility of UNESCO to protect a city with 4,000 historical sites.

The lack of anxiety over an Israeli attack may be due as much to the government’s well-publicized rhetoric that the Jewish state would not dare launch an attack on the Islamic republic as to a preoccupation
with economic concerns.

But for Nader, a 55-year-old retired teacher, his beloved city appears threatened on all sides.

“I do not pass by the Zayandeh River anymore and would rather forget about it,” he said. “If the situation continues like this … people will eat each other up without any need for Israel to destroy this city and this country.”