BOLA DI TANGAN TITO (TAPI FAKTOR JOKOWI PALING DOMINAN)

Indonesian Free Press -- PENGANGAR : Ini adalah tulisan yang saya copaskan dari status teman di Facebook. Point-nya adalah tentang peran penting Kapolri Tito Karnavian dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok. Saya setuju, namun saya juga berpendapat bahwa faktor Jokowi justru paling kuat di balik kegaduhan kasus ini. 'Perlindungan' Jokowi atas ahok memberi kekuatan Kapolri untuk bertindak subyektif dalam menangani kasus Ahok. 

Seperti ditulis Ahok dalam kicauan di Twitter yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu, ahok memiliki kartu truf untuk membongkar kecurangan-kecurangan Jokowi selama ini. Selain itu, diduga kuat Jokowi juga mendapat tekanan kuat dari para Taipan pendukung Jokowi-Ahok, untuk melindungi Ahok. 

==================

Tulisan yg sangat bagus, sebarkan untuk pengawasan bersama_

Pasca #aksidamai 411, ada komitmen penyelesaian hukum scr cepat, tegas, n transparan paling lama dua minggu.

Presiden Jokowi, yg selama ini diopinikan memberi perlindungan pada Ahok, dalam pertemuan dg PBNU menegaskan tidak akan melindungi Ahok. Urusan Gubernur DKI adalah urusan pribadi. Bahkan, hal ini ditegaskan kembali saat kunjungan ke Muahammadiyah....

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengintervensi proses hukum terkait dengan dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan ia menyatakan tidak akan melindungi pria asal Belitung Timur tersebut.

"Rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum," ujar Joko Widodo saat memberikan keterangan di kantor Muhammadiyah, Selasa, 8 November 2016.

https://m.tempo.co/…/di-kantor-muhammadiyah-jokowi-saya-tak…

*Kini, bola ada di Kapolri, Jenderal Tito Karnavian*.

Cuma, publik harus melakukan pengawasan ekstra keras, krn ada petunjuk yg mengindikaikan dugaan kuat kemiringan dalam proses pemeriksaan.

Ada indikasi, proses pemeriksaan dilakukan dg tidak fair.

1. Muncul bbrpa statemen Kapolri yg mengesankan pemihakan, soal kata "pake" misalnya, kapolri sdah beropini yg mengarahkan pemihakan pd ahok.

Dalam wawancara kepada media Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pentingnya keberadaan kata ‘pakai’. Jika dibohongin Al
Maidah 51 berarti yang berbohong itu ayatnya. Jika ada kata ‘pakai’ maka yang berbohong adalah orangnya dengan berdalih menggunakan ayat.

Jenderal Tito juga mengomentari pernyataan sikap MUI yang menyatakan Ahok menistakan Al Quran.

Menurut Jenderal Tito: “Dalam konteks kita lihat kata-kata itu, tidak ada sedikitpun kata-kata mengatakan yang bersangkutan terlapor mengatakan Al Maidah itu bohong….”

lihat video lengkapnya:

http://cncni.net/kapolri-tito-karnavian-jelaskan-pentingny…/

http://pojoksatu.id/…/lindungi-ahok-bukti-bukti-kapolri-te…/

2. Kapolri Tito, waktu jadi kapolda memiliki hutang budi pd Ahok.... ini jelas bisa melahirkan konflik interest, dan mencederai semangat keadilan dalam proses penyidikan.

Video Pidato Tito karnavian di bawh ini menunjukkan Tito memuji2 Ahok krn bantuan materi yg diterima.

Ini Video youtube nya

https://www.youtube.com/watch?v=HiaYHjdGDYs

3. Ahok menegaskan, punya sikap percaya diri karena merasa dapat beking dari Pak Tito.

"Orang bilang saya bernyali. Enggak. Saya bernyali karena ada yang beking, yakni Pak Kapolda (Tito)," kata Ahok dalam sambutannya di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Gatot Subtroto, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).

http://m.detik.com/…/ahok-selama-ini-saya-bernyali-karena-d…

4. Dalam proses penyelidikan yg berlangsung, pertanyaan2 yg diberikan oleh penyelidik kepada Ahli diarahkan untuk berkesimpulan agar tdak ada unsur penistaan, al. menanyakan soal *ada atau tidak adanya niat, soal video yg diedit, soal hukum mengunggah konten ke media elektronik, dan beberapa pertanyaan yg dikesankn diarahkan agar seolah tidak ada unsur penodaan agama, dan kesan melindungi ahok*

Untuk itu, ayo terus kita
awasi proses penyelidikan, apakah Kapolri konsisten menjaga independensi dan profesionalitanya, sebagaimana janji yg meyakinkan saat fit n proper test di DPR, konsisten menjaga amanat n kmtmen Presiden untuk tidak melindungi ahok.... atau justru tersandera oleh budi baik n bantuan materi sehingga disibukkan oleh langkah2 konyol.

Jawabannya akan kelihatan dua minggu ke depan.

Senior2 di polri perlu melakukan pendampingan, bimbingan, dan mentoring agar kapolri tetap on the track dan tidak masuk angin hanya krn kedekatan dg ahok. Kalau perlu buat komunike jenderal polisi yg jd senior kapolri u mengingatkannya.

Hasil penyelidikan yg dilkukn polisi dalam dua minggu ke depan akan dapat menunjukkan posisi Kapolri, apakah sosok penegak hukum yg ksatria, independen, atau justru sosok pecundang yg tersandera oleh ahok n bandarnya. Jika yg kedua yg terjadi maka Kapolri harus bertanggung jawab dunia akherat; tanggung jawab jika tjadi gejolak sosial n ancaman disintegrasi bangsa.

Kita lihat....

7 Janji Kampanye Donald Trump yang Paling Berbahaya

Pemilu Amerika Serikat membuat kejutan besar. Donald Trump, yang kurang diunggulkan pengamat dan lembaga survei, tampil sebagai pemenang sekaligus terpilih sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat.

Dari berbagai analisa, banyak yang menyebut kunci kemenangan Trump adalah gaya retorik populisnya yang mengecam globalisasi dan perdagangan bebas. Dia menjanjikan Amerika Serikat kembali menjadi Negara besar. Namun, di balik retorika populis itu, beberapa janji kampanye miliarder real estate ini menyimpan bahaya. Berikut 7 kampanye paling berbahaya Donald Trump.

1. Membangun tembok tinggi di perbatasan AS-Meksiko dan melakukan deportasi massal

Saat memulai kampanyenya, Donald Trump pernah berjanji akan membangun tembok tinggi di perbatasan AS-Meksiko. Tujuannya, tentu saja, untuk membendung arus pengungsi dari benua Amerika Latin. Tidak hanya itu, Trump juga berjanji akan mendeportasi massal 11 juta imigran tanpa dokumen resmi di AS. Dia juga berencana menambah tiga kali lipat petugas imigrasi AS.

2. Melarang Muslim masuk AS

Setelah serangan penembakan di San Bernardino, California, pada tahun 2015 lalu, Trump berjanji akan menutup pintu masuk Amerika Serikat bagi orang-orang Islam. Tidak hanya itu, dia juga mengawasi dan menutup Mesjid-Mesjid di AS. Tidak berhenti di situ, dia juga menyarankan adanya database untuk semua orang Islam yang tinggal di AS.

3. Membongkar Obamacare

Donald Trump pernah sesumbar bahwa di hari pertama pemerintahannya dia akan meminta Kongres untuk segera mencabut UU Perlindungan Pasien dan Perawatan yang Terjangkau atau sering disebut Obamacare. Sebagai gantinya, Trump akan menyusun sistim asuransi kesehatan berorientasi pasar. Padahal, terlepas dari kekurangannya, Obamacare telah memberikan asuransi kesehatan yang disubsidi pemerintah kepada 16,9 juta orang warga AS. UU ini mengharuskan pemerintah membantu setiap warga negara yang berpenghasilan rendah untuk membayar premi asuransinya.

4. Memotong pajak perusahaan dan klas menengah

Di balik retorika populisnya, Trump sebetulnya sangat pro-bisnis. Dia berencana memangkas pajak bagi semua perusahaan dan klas menengah AS. Trump juga berencana mengurangi golongan tarif dari sebelumnya 7 golongan menjadi hanya tiga, serta memangkas batas atas tarif yang selama ini sebesar 39,6 persen menjadi 33 persen. Bagi Trump, sektor bisnis sangat berjasa bagi ekonomi AS, sehingga perlu diberi keringanan pajak.

5. Membatalkan perjanjian Iklim Paris

Perjanjian Paris, yang diteken oleh 195 negara, menyepakati untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius (2C) dan berupaya menekan hingga 1,5C. Belakangan, dalam kampanyenya, Trump berusaha menyangkal semua perjanjian itu. Menurut dia, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa manusia bertanggung-jawab atas perubahan iklim. Bagi Trump, perubahan iklim itu hanya mitos. Dia juga bilang, mitos itu sengaja diciptakan oleh pemerintah Tiongkok untuk menghajar manufaktur AS.

6. Memperkuat militer AS

Trump berjanji akan membuat militer AS semakin kuat dan semakin raksasa. Dengan begitu, tidak satupun pihak luar yang berani mengganggu negeri Paman Sam itu.
Dalam janji kampanyenya, Trump bilang akan memperbanyak pasukan, pesawat dan kapal perang di Filipina. Dia juga berencana memperkuat kekuatan militer AS di kawasan lain. Yang lebih mengerikan, Trump berulangkali meminta ahli politik internasional untuk mempertanyakan mengapa AS tidak diperbolehkan menggunakan senjata nuklir.

7. Memangkas anggaran Planned Parenthood

Trump juga berjanji akan memotong semua dana federal untuk Planned Parenthood, yang telah memberikan layanan kesehatan, termasuk aborsi, kepada jutaan perempuan AS. Malahan, dalam banyak kampanye, retorika Trump justru menyerang hak untuk memilih aborsi. Menurut dia, perempuan yang memilih aborsi harus dihukum.

Panglima TNI : 6 Ancaman untuk NKRI

Di acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, Panglima TNI berbicara tentang dampak peak oil theory (teori puncak minyak) terhadap geopolitik dunia dan Indonesia. Menipisnya produksi minyak, kata Gatot, membawa dampak berantai, seperti perubahan gaya hidup dan model bisnis, krisis/depresi ekonomi, hingga meningkatnya kejahatan dan konflik.

“Depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatanya kejahatan dan konflik. Dan bermuara pada persaingan global,” kata Gatot.

Di sisi lain, populasi dunia terus bertambah, yang di tahun 2017 akan berjumlah 8 milyar orang. Normalnya, daya tampung bumi hanya 3-4 milyar orang. Setiap hari ada 41.095 anak-anak di dunia meninggal karena kemiskinan, kelaparan dan kesehatan buruk,” ungkapnya.

Di satu sisi, ketersediaan energi fosil, khususnya minyak, makin menipis. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi energi terus meningkat 40 persen akibat penambahan populasi dunia. Tetapi saat ini, kata Gatot, terjadi pergeseran dari energi fosil ke energi nabati. Bicara energi nabati, adanya di negara-negara di dekat ekuator: Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Latin.

“Di Asia tenggara, yang terbesar adalah di kepulauan Indonesia. Indonesia kaya semuanya,” jelasnya.

Pada titik itulah, ungkap Gatot, Indonesia dengan kekayaan alamnya akan menjadi rebutan. Dia kemudian mengutip Sukarno: “kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia.” Dalam konteks itulah, Indonesia akan terus menjadi incaran untuk dilemahkan dan direbut kekayaan alamnya.

Berikut 6 ancaman menurut Panglima TNI:

1. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Darwin

Menurut Gatot, di Darwin ada 1250 sampai 2500 personil marinir Amerika Serikat. “Darwin jaraknya hanya 479 km dengan Serwaru. Di situ ada Pulau Marsela dan Blok Masela. Boleh dong saya khawatir sebagai Panglima TNI,” paparnya.

2. Masalah laut Tingkok selatan

Menurut Gatot, hampir semua kapal-kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut (TNI AL), terutama tiga kejadian terakhir, dikawal oleh Coast Guard (penjaga pantai) Tiongkok. “Mereka mengklaim itu pantainya, padahal berada di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia,” jelasnya.
Belakangan, ungkap Gatot, Filipina mengklaim Laut Tiongkok Selatan melalui pengadilan intenasional. Dan tanggal 12 Juli lalu, Pengadilan Arbitrase memenangkan klaim Filipina.

Tetapi Tiongkok menolak klaim itu. Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok di di latut tidak akan dipengaruhi oleh keputusan dengan cara apapun.

“Ini potensi konflik di sekitar kita,” tegas Gatot.

3. Manuver Five Power Defence Arrangements (FPDA)

Tanggal 14-21 Oktober, FPDA menggelar latihan besar-besaran dengan melibat 3000 personil, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur dan kapal selam.

FPDA adalah hubungan pertahanan negara-negara Persemakmuran Inggris, yang meliputi Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura. Kesepakatan yang dibuat tahun 1971 itu menegaskan bahwa kelima negara akan saling bantu jika ada serangan dari luar terhadap Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia Baru.

4. Ancaman Narkoba

Menurut Gatot, sebanyak 2 persen atau 5 juta penduduk Indonesia terkena narkoba. Setiap tahunnya ada 15.000 orang meninggal karena obat terlarang itu.

“Dan itu fenomena gunung es. Pasti angkanya lebih besar. Bosan kita mendengar laporan dari Kepolisian dan BNN menangkap sekian kilo sabu tiap hari. Dan itu transaksinya di Malaysia,” ungkap Gatot.

Gatot menceritakan dampak narkoba pada sebuah bangsa dengan merujuk pada perang candu antara Tiongkok dengan Inggris dan Perancis. Dalam perang tersebut, Tiongkok kalah.

“Rakyat dan tentaranya kena candu, akhirnya kalah. Harus menggadaikan Hongkong dan Taiwan,” jelasnya.

5. Ancaman terorisme

Gatot mengutip pernyataan Bahrum Naim, teroris yang dituding mendalangi serangan Sarinah awal Januari lalu: “apabila di Suriah sudah tidak aman, maka kembali ke daerah masing-masing melakukan khilafah. Dengan apapun kamu melakukan.”

“Tidak lama kemudian, di Perancis menggunakan bus menabrak. Pendeta ditusuk pisau,” ujarnya.

Masalahnya, kata Gatot, UU terorisme di Indonesia lemah dalam menangkap terorisme. Berbuat dulu baru ditangkap. “Indonesia tempat paling enjoy bagi terorisme, kita tinggal tunggu saja,” tandasnya.

Namun, menurut Gatot, terorisme juga terkait dengan perebutan ladang energi. Dia merujuk pada kasus Irak, Libya dan Suriah. “Hanya permasalahan di dalam negeri, baru dicap teroris, kemudian pasukan koalisi masuk, lalu bagi-bagi. Karena punya energi,” paparnya.

7. Persaingan ekonomi

Gatot merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, PDB Indonesia yang urutan ke-8 dunia, kepercayaan konsumen yang tinggi, dan dampak dari program amnesti pajak. Dan sebagai kekuatan ekonomi besar, Indonesia berpotensi untuk digoyang.  - berdikarionline

Pemilu Amerika, Perang Antar Penyembah Dajjal

Indonesian Free Press -- Para pengamat teori konspirasi pemula menyangka bahwa Hillary Clinton bakal memenangkan pemilu Amerika kemarin (9 November 2016). Mereka mengetahui pasti bahwa Hillary didukung oleh media-media massa utama dunia, para pejabat pemerintahan Amerika termasuk Presiden Obama, filantropis dan 'bapak aktifis global' George Soros dan para aktifis sosialis seperti Amy Goodman dan Michael Moore.

Dengan kekuatannya itu, selama masa kampanye kemarin, lawan Hillary, Donald Trump, praktis nyaris tidak bisa muncul muncul di ruang publik dengan persepsi yang baik. George Soros bahkan dikabarkan telah menyiapkan mesin penghitung suara yang sudah diprogram untuk memenangkan Hillary.


Para pengamat konspirasi hanya mengetahui bahwa Trump didukung oleh media hitam Wikileaks yang gencar merilis email-email rahasia Hillary, serta para mafia dunia hiburan dan judi. Mereka baru terkejut-kejut ketika kepolisian New York dan kepolisian federal FBI mengumumkan penyidikan email-email rahasia Hillary yang membongkar 'bisnis gelap' Hillary dengan dunia hitam di Amerika, termasuk jaringan pedhopilia dan prostitusi yang melingkupi para pejabat Amerika.

Atas tekanan kubu pendukung Hillary, FBI akhirnya membatalkan penyidikan, namun 'bocornya' dunia gelap Hillary Clinton itu bagaimanapun turut berperan menjerumuskan popularitasnya di kalangan warga Amerika yang sudah bosan dengan retorika 'perang melawan terorisme' yang terbukti dipenuhi kepalsuan dan hanya menjerumuskan ekonomi Amerika ke jurang kehancuran.

Seperti sudah ditulis di blog ini (IFP), Trump sama sekali bukan seorang 'pahlawan pembela kebenaran'. Ia juga seorang kriminal seperti halnya Hillary. Namun, setidaknya sampai saat ini tangannya masih bersih dari pembantaian jutaan ummat muslim di seluruh dunia selama kampanye 'perang melawan terorisme' dimana Hillary turut berperan besar di dalamnya.

Mengenai persaingan antara Hillary dan Trump selama kampanye pilpres Amerika kemarin, Walter Benjamin menulis artikel menarik di blog Dr. Henry Makow tentang persaingan antara faksi 'patriot' melawan faksi 'zionis' dalam organisasi rahasia Freemasons. Trump mewakili faksi 'patriot', sementara Hillary mewakili faksi 'zionis'. Tanpa disebutkan oleh Benjamin, Freemasons adalah organisasi rahasia yang dikendalikan oleh 'penguasa kegelapan' penyembah dajjal (anti-Christ) yang menguasai keuangan dunia dan segala aspek kehidupan yang bisa dipengaruhinya.

"Ada perang saudara yang serius yang tengah terjadi di dalam 'Deep State' (kekusaan di belakang layar) Amerika, namun kecuali Anda menjadi bagian darinya atau sudah memahami masalah ini, semuanya tampak seperti kekacauan dan 'cacophony'," tulis Benjamin.

"Di antara kekuasaan 'Illuminati Freemasonic' itu, elemen-elemen 'Zionist Cabalistic' berperang melawan faksi 'America-First' untuk menguasai Tatanan Dunia Baru (NWO)," tambah Benjamin.

Menurut Benjamin faksi dimana Hillary bergabung, yaitu 'zionist cabalistic', adalah turunan dari komunisme yang didirikan oleh keluarga Rothschild, dimana mereka adalah penyembah dewa Ba'al (atau Moloch atau Magog). Sedangkan 'America-Firsters' dimana Trump bergabung di dalamnya, adalah turunan langsung dari aliran 'divine providence' yang dibentuk oleh para pendiri Amerika George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson. Aliran ini awalnya adalah penyembah Tuhan yang Esa seperti ajaran Kristen, namun terinfiltrasi oleh 'zionis cabalistic' sejak tahun 1789, setelah diadakannya Konperensi Wilhelmsbad tahun 1782.

Beberapa tokoh 'patriot' seperti Ron Paul, Philip Giraldi, Ray McGovern, Michael Flynn, Justin Raimondo, dan Daniel McAdams, selain Donald Trump, adalah pengikut aliran kedua ini.

Upaya FBI untuk membongkar kasus Hillary dengan membuka file-file rahasia sekutu dekat Hillary, Anthony Weiner, sejalan dengan upaya walikota New York Michael Bloomberg utuk menggagalkan upaya Weiner untuk merebut posisi Walikota New York.

Weiner, mantan senator Amerika, adalah mantan suami Huma Abedin, sekretaris dan anak angkat Hillary Clinton yang tidak lain adalah putri dari pasangan aktifis Ikhwanul Muslimin. Keluarga Abedin adalah agen zionis di dalam organisasi Ikhwan ini. Weiner sendiri, secara terbuka telah diketahui sebagai pelaku pedhopilia.

Tentang Hillary Clinton, Benjamin menyebutnya sebagai orang yang digadang-gadang akan meletupkan Perang Dunia III demi mewujudkan ambisi kuno para yahudi penyembah dajjal menguasai dunia dengan ibukotanya Jerusalem. Adapun tentang sisi gelap Donald Trump, silakan lihat tulisan ini.(ca)

CIIA: Jika Ahok Lolos, Itu Simbol Tirani Minoritas, tak Bisa Dihentikan kecuali dengan Goncangan Dahsyat!

Indonesian Free Press -- Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya mengkhawatirkan bila pemerintah tidak menepati janjinya dalam dua minggu kasus Ahok tidak ada kejelasan, atau dalam kata lain tidak ditersangkakan. Maka akan memicu kesabaran umat Islam di Indonesia.

"Berpotensi memicu kesabaran umat Islam hingga titik kulminasi," kata dia, Selasa (8/11). Dan bila hal ini terus dibiarkan, lanjutnya ia khawatir Indonesia diambang people power yang jauh lebih besar targetnya.

Karena umat Islam tidak lagi sekedar melihat kasus Ahok sebagai penista agama tapi sebagai wayang dari kepentingan lebih besar, yang ingin melawan umat Islam di Indonesia. Dan perlawanan itu akan ketemu momentumnya, bila hal ini terus dibiarkan.


"Ini jika Ahok lolos itulah simbol dari tirani minoritas, yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan goncangan dahsyat dengan segala implikasinya," ujarnya.
Karena itu ia menilai mereka yang ingin melawan gerakan umat Islam ini, harus berpikir matang, dan paham betul dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Karena sebenarnya Ahok potensial melanggar Pasal 156 juncto 156a KUHP, meskipun Ahok sebagai WNI juga punya hak mendapatkan keadilan hukum.

"Saya khawatir jika sebelum 18 November 2016 hasil akhir dari proses yang dijanjikan Polri 'terbuka dan cepat' atas kasus ini, ternyata membuat Ahok lepas dari jeratan hukum, maka bisa melahirkan situasi yang jauh lebih besar bagi negara," terangnya.

Ia mengingatkan kepada Presiden Jokowi sebelum terlambat, ada baiknya menutup semua celah bahaya besar tersebut, demi bangsa dan negara. Jangan sampai sebaliknya memancing kesabaran umat Islam yang terus kecewa dengan kekisruhan kasus Ahok sekarang ini.[rol]


Keterangan: Dicopas dari Posmetro, 8 November 2016

''Oyu'on Pa Dega' In Oya', Opuyu, Pikiran, Bo Batol Naton Komintan?''

TANPA angin dan hujan, Senin, 7 November 2016, tiba-tiba saya dikirimi artikel lengkap bertajuk BER-1 DAN BER-SaTu yang ditulis Pitres Sombowadile. Rupanya artikel itu diunduh dari fb sebab didahului pernyataan, ''Ini tulisan saya yg muncul di halaman 1 Harian Bolmong Fox Selasa tgl 2 Nov 2016.''

Sepintas saya menyimak dan sebenarnya agak tak berminat menuntaskan tulisan itu. Pitres, sekalipun saya kenal baik, bukan penulis yang cakap dan enak dibaca. Dia cuma merasa bisa menulis. Sejauh yang saya tahu, belum pernah ada satupun opini atau analisisnya yang lolos dan dipublikasi media yang jadi tolok ukur nasional semacam Kompas atau Tempo. Mau banting-banting badan atau melolong-lolong, ya, kualitasnya memang sebegitu saja.

Tulisan yang dikirimkan itu kian tak menarik sebab dia mengawali dengan paparan tentang makna angka, numerologi, dengan merujuk jagad pikir, budaya, tradisi, bahkan contoh dari Barat dan Cina. Lalu, dia masuk pada konteks Pilkada Bolmong, tentang angka hasil undian nomor urut pasangan calon, dikaitkan dengan akronim nama mereka yang mendekati persepsi tentang angka.

Penulis yang baik adalah yang mampu membangun argumen kokoh. Numerologi Barat dan Cina digunakan sebagai fondasi membahas angka dalam jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku(lebih khusus lagi politik) Mongondow, tanpa sama sekali menyentuh numerologi orang Mongondow, jelas Ayu Ting Ting. Salah alamat. Orang Mongondow, dengan darah-daging kultur agraris dan pengaruh Islam yang kuat, punya numerologi sendiri yang masih dianut, dipercayai, dan dirujuk hingga kini.

Namun, sudahlah. Saya maklum. Tiap even politik Pitres memang selalu butuh perhatian. Apalagi jika peristiwa politik itu melibatkan sosok-sosok tertentu yang menjadi target perhatiannya. Hatta karena profesinya sebagai ''konsultan politik'', budayawan, atau apalah yang dia anggap keren untuk diaku-aku.

Lalu, saya tiba di alinea, ''Maklum karena pasangan Yasti-Yanni sejak saat pendaftaran di KPU sudah kadung mengasosiasikan dirinya dengan akronim atau simbol Y2 (dibaca 'Ye Dua'). Simbol Y2 memang sepantasnya dipilih oleh tim Yasti-Yanny, karena akronim 'YaYa' akan potensial diplesetkan ucapannya menjadi YaYa' (dari frase 'bure yaya' yang bermakna negatif dalam kosa kata bahasa Mongondow).'' Saya terjengkit membaca keseluruhan kalimat-kalimat ini. Saya yakin Pitres dengan sadar, sombong (dia jenis orang yang pantang mengaku salah sekalipun seluruh bukti sudah ditimpakan di kepala), dan sok tahu menuliskan alinea ini; terutama bagian yaya' dan bure yaya, yang saya tahu secara implisit dan eksplisit melecehkan jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku sehari-hari orang Mongondow; dan bahkan setiap orang Mongondow yang bernama, dipernama, atau mendapat nama Yaya.

Pembaca, penutur bahasa Mongondow atau mereka yang ''menjadi Mongondow'' tahu persis beda yaya dan yaya' (tanpa dan dengan satu tanda petik di akhir kata). Khatam di mana, kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaannya. Paripurna bahwa banyak kata Mongondow yang maknanya sangat tergantung pada tekanan tertentu di salah satu-dua huruf atau di akhir kata. Apalagi yaya umum digunakan sebagai nama atau penamaan. Di tiap kampung di Mongondow mudah menemukan orang yang disapa ''Yaya'' (sebab bernama Soraya atau Sahaya, kemudian dipendekkan menjadi panggilan akrab), ''Ina' i Yaya'' (ibunya Yaya), ''Ama' i Yaya'' (ayahnya Yaya), ''Ba'ai i Yaya'' (neneknya Yaya), ''Aki i Yaya''.

Lebih kongkritnya, mertua Wawali KK, Jainuddin Damopolii, populer dikenal sebagai ''Ama' i Yaya'' atau ''Papa Yaya'', sebab putri tertuanya, Soraya, memang disapa dengan panggilan kecil Yaya. Adakah yang berani memelesetkan sapaan itu, keluarga paling dekat sekalipun, dengan alasan apapun? Terlebih bila itu sapaan untuk ''Ba'ai i Yaya'', yang akronimnya kebetulan BY, sama dengan kata tabu yang dinukil Pitres. Saya kira, hanya orang gila yang sudah 100% kehilangan akal yang sudi melakukan. Namun taruhannya adalah perkelahian yang melibatkan bukan hanya marga, tetapi klan, dan ada leher yang bakal dipenggal.

Akan halnya yaya' (dengan satu tanda petik di akhir kata), adalah serapah dalam bahasa Mongondow, yang kalaupun digunakan sebagai candaan, hanya untuk kalangan yang benar-benar akrab dan sepantaran; atau yang mengucapkan lebih tua dari yang menerima ucapan. Yaya' juga kata yang berdiri sendiri dan jika disanding menjadi frasa atau kalimat, pengertiannya akan berlipat. Misalnya,''Yaya' sin dongka topolik bo modapot bidong''; ''Yaya'-mu sin pinotaba' yo dia' bi' inaidan.''

Tatkala padankan dengan bure, kata makin lain dalam khasanah bahasa Mongondow, pengertiannya menjadi berlipat-lipat. Dalam jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku keseharian Mongondow, frasa ini digunakan dengan sangat hati-hati karena pengertiannya sebagai makian di atas makian.

Rekam jejak Pitres menunjukkan, sudah lama dia tampak selalu ''gatal'' dengan keterlibatan Yasti Soepredjo Mokoagow dalam dinamika politik di Sulut umumnya dan BMR khususnya. Di setiap kesempatan dia mencari celah mengusik Yasti, terlebih jika ada kepentingan pribadinya yang tak kesampaian. Pembaca, ingat dengan dongeng yang pernah saya tuliskan di blog ini? Orang dalam ''dongeng'' itu adalah Pitres Sombowadile. Dan apa yang telah dituliskan bukan karang-karangan karena saya mendengar langsung dari mulut orang yang terlibat.

Dalam konteks Pilkada Bolmong, sejak mula (dan ini saya tahu persis) pasangan Yasti-Yanny tidak pernah mengakronimkan nama mereka menjadi Y2 atau YaYa. Mereka konsisten menggunakan Yasti-Yanny. Tapi jikapun Cabup-Cawabup ini memilih YaYa, tidak berbeda dengan pilihan ''Ama i Yaya'' memanggil anak tertuanya, Soraya, dengan Yaya sebagai sapaan sayang. Orang Mongondow di Kabupaten Bolmong bukan barbar liar, walau sebagian besar barangkali adalah petani, nelayan, dan pekebun. Tidak akan ada satu orangpun yang melintaskan di kepalanya pelesetan yaya', bure yaya (Pitres menulis 'bure yaya' --makian untuk yaya--, bukan bure yaya'--makiannya makian), apalagi bure yaya' untuk YaYa atau Yaya. Sebab kalau itu dilakukan, oyu'-on bi' in siba-sibaton nami komintan.

Saya menyadari betul bahaya pelecehan yang dilakukan Pitres terhadap jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku sehari-hari orang Mongondow; Cabup-Cawabup Yasti-Yanny; atau siapapun yang bernama, dipernama, atau mendapat penamaan ''Yaya'' di Mongondow. Saya tahu bahwa tulisannya bisa mengipasi kemarahan yang berujung SARA. Dia bukan orang Mongondow, bukan pengguna dan penutur bahasa Mongondow; tidak pula paham adab, budaya, tradisi, dan laku sehari-hari Mongondow; lalu dengan enteng dan sesukanya melangkah melewati batas yang dapat ditoleransi.

Karenanya, dengan niat baik saya kemudian menelepon dia, menjelaskan, dan menyarankan untuk menarik tulisan itu; atau setidaknya menghilangkan satu-dua kata yang tak pada tempatnya. Apapun motif yang dikandung pikirannya, sekalipun dengan alasan posisinya netral aktif (sekali lagi, melihat rekam jejak Pitres di Bolmong, alasan itu omong kosong belaka), dia harus sadar ada tabu-tabu yang diharamkan di wilayah yang dia tak ketahui benar karena cuma dimasuki demi kepentingan cari makan. Mongondow, lipu' in Mogoguyang nami, tonga' bi' tampat-mu motayak kon ka'-anon. Yo na'ai-pa kumalakuang.

Dengan alasan sibuk rapat, Pitres menjanjikan akan mengontak saya selepas magrib. Tidak usah heran kalau janjinya adalah dandi in kalow. Hingga saya beristirahat lepas tengah malam, tak ada kabar, apalagi telepon dari dia.

Harian Bolmong Fox sebagai pihak yang pertama menyiarkan tulisan itu justru lebih tanggap. Tanpa sungkan PU-nya, Sugianto Babay, dan Pemred, Toni Damopolii, menelepon dan mendiskusikan bagian mana dari tulisan yang mereka publikasi yang melewati batas tabu-tabu Mongondow. Setelah saya runut dan jelaskan, hari ini (Selasa, 8 November 2016),  harian ini mengumumkan menarik tulisan itu dan meminta maaf pada ketidaknyamanan pembacanya. Saya kira, apa yang mereka lakukan patut diapresiasi. Media boleh silap. Menelisik, mempelajari, dan mengoreksi jika ditemukan ada kekeliruan adalah tindakan yang sangat terhormat dan terpuji.

Sebaliknya, Pitres yang saya kontak lewat SMS untuk mengingatkan bahwa tulisan itu masih tetap dipajang di fb-nya, menjawab: ''Kita so periksa tulisan itu dari perspektif netralitas tidak ada yang perlu dibesar-besarkan.'' O, baiklah! Jadi jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku sehari-hari orang Mongondow bukan urusan besar? Anda boleh mempermainkan dan setelah itu selesai? Ketidaksukaan Anda, bahkan niat jahat, terhadap salah satu pasang Cabup-Cawabup di Pilkada Bolmong 2017 yang dibungkus spekulasi (dalam bahasa yang tabu dalam adab Mongondow) dapat dibenarkan sebab itu cuma permainkan kata dan kalimat?

Sombong dan tidak punya otak. Sebagai orang Mongondow, saya tidak bicara Pilkada, pasangan calon, netralitas orang yang hidupnya tergantung order satu politikus ke politikus lain, atau tetek-bengek politik. Saya bicara tentang tabu yang dilanggar orang luar yang datang mencari makan di Mongondow. Yang melepeh dan meleceh jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku sehari-hari orang Mongondow.

Anda pikir kalimat ''Simbol Y2 memang sepantasnya dipilih oleh tim Yasti-Yanny, karena akronim 'YaYa' akan potensial diplesetkan ucapannya menjadi YaYa' (dari frase 'bure yaya' yang bermakna negatif dalam kosa kata bahasa Mongondow'' bukan perendahan terhadap orang Mongondow? Anda, dengan otak bejad, meletakkan pikiran hanya setinggi perut, bukan orang Mongondow pula, punya izin dari mana menyamakan langit adab kami dengan cara berpikir Anda?

Orang Mongondow adalah bangsa yang santun, lucu, senang bermain-main, suka mengalah, dan guyub, sepanjang sesuatu yang dijunjung tak dipermainkan dan disepelekan. Pelecehan terhadap jagad pikir, adab, budaya, tradisi, dan laku sehari-hari orang Mongondow yang adalah identitas yang tak bisa ditawar, sama dengan mengundang perang. Ingat, Pitres, Anda yang memulai.

Saya tidak bermaksud memprovokasi. Tapi sesiapapun orang Mongondow yang kemudian dengan cermat mempelajari apa yang dituliskan Pitres Sombowadile, membawanya ke alam pikir dan laku Mongondow, dan tidak tersinggung karena merasa direndahkan, dilecehkan, dengan spekulasi, maka: aka bobay in sia, yo dia' bidon ko oya' bo ko opuyu. Aka lolaki, yo dia' dong ko pikiran bo ko batol. Jika demikian, izinkan saya bertanya, ''Intau Mongondow, kita komintan ta kon Mongondow, oyu'on pa dega' in oya', opuyu, pikiran, bo batol naton?''

Terhadap perendah dan peleceh alam pikir dan laku Mongondow, terlebih dia bukan dan tidak punya kaitan dengan buta' in Mogoguyang tana'a, orang Mongondow punya cara sendiri menyelesaikan: duya'an, tokapon, untunon, sibaton, sampai patoi-on. Sekali lagi, ingat, ini tentang harkat dan martabat sebuah bangsa. Kita na'a in dia' bi nopandoi, ta' na'ai-pa intau bi' iba-nea in mamangoi bo monom-pompulong koi naton, sin totok moko oya' ule-a.***

Singkatan dan Istilah yang Digunakan:

BMR: Bolaang Mongondow Raya; Bolmong:Bolaang Mongondow; Cabup: Calon Bupati; Cawabup: Calon Wakil Bupati; FB: Facebook; KK: Kota Kotamobagu; Pemred:Pemimpin Redaksi; Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah; PU: Pemimpin Umum; SARA: Suku Agama Ras dan Antar Golongan; SMS: Short Message; Sulut: Sulawesi Utara; dan Wawali: Wakil Walikota.

MUI: KASUS AHOK AKAN DIREKAYASA AHOK DINYATAKAN "TIDAK BERSALAH"?

Indonesian Free Press -- Berita akhir-akhir ini, merupakan rekayasa kaliber raksasa untuk mencoba membalik-paksa) pendapat masyarakat luas bahwa ahok telah menistakan agama (Islam) menjadi ahok sama sekali tidak menistakan agama (Islam), dengan dua cara, yaitu:

1. mengangkat isu lama tapi seolah baru tentang transkripsi ucapan ahok (lihat: https://news.detik.com/…/buni-yani-akui-salah-transkrip-uca… dll.), seolah-olah karena kesalahan transkripsi itulah lantas menyulut kemarahan umat islam secara salah arah dan seolah-olah hanya Buni Yani saja yang telah mendengarkan langsung ucapan ahok di Kepulau Seribu itu --sebuah pendapat yang keliru atau bodoh;

2. membenturkan pendapat antara pernyataan ahok yang otentik, berbunyi "jangan mau dibohongi *pakai* Al Qur'an Al Maidah 51" dengan pernyataan ahok yang tidak otentik, "jangan mau dibohongi Al Qur'an Al Maidah 51" (tidak ada kata *pakai*), seolah-olah masyarakat luas tidak pernah tahu/mendengar ucapan ahok yang otentik, dan seolah-olah pula ucapan ahok yang otentik (menggunakan kata *pakai*) itu tidak menodai agama (Islam).

Padahal mudah sekali kita cek di youtube (mis. Pernyataan Lengkap Ahok Saat Sebut Surat Al-Maidah Ayat 51, dll.), mereka yang telah menyimak secara langsung ucapan ahok berbunyi, *".....yakan dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu..."* , dan dilanjutkan ucapan ahok berbunyi, *"....Jadi babak-ibu perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa...."* , sudah mencapai lebih dari 400.000 orang. Ini belum lagi dijumlahkan dengan mereka yang mendengarkan dari jalur lain, diyakini sudah mencapai jutaan orang.

Ahok menuduh umat islam (untuk tidak memilih dia) dibohongi pakai Al Maidah 51 dan dibodohin (agar) takut masuk neraka, jelas suatu bentuk penistaan/penodaan agama (Islam), baik itu menistakan para penceramah (ulama, ustadz, atau siapapun saja), atau menistakan Al Qur'an seolah-olah Al Qur'an sebenarnya tidaklah melarang umat Islam untuk memilih dirinya (sebagai seorang non muslim) dalam Pilkada DKI --padahal sangat keras melarang.

Untuk itu kami memperingatkan kita semua wahai umat Islam, "dan janganlah kalian menukar perjanjian kalian dengan Allah dengan harga yang murah, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui" (Al Qur'an, 16:95).

Jakarta, 6 November 2016.
Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI

*Mohon disebarkan utk menggagalkan rekayasa kasus ahok dan untuk syiar fakta berita sebenarnya.*

Setelah 4 November, Lalu Bagaimana?

Indonesian Free Press -- Akhirnya aksi demonstrasi besar-besaran ummat Islam Indonesia terhadap kasus penistaan agama oleh mantan gubernur DKI Ahok pada tanggal 11 November berjalan sukses, menjungkir-balikkan harapan dan perkiraan para pendukung Ahok bahwa aksi tersebut akan berjalan chaos.

Ratusan ribu, beberapa pengamat bahkan menyebutkan angkanya mencapai 2 juta orang, berkumpul dan berbaris secara damai di depan istana negara, menyuarakan aspirasinya menuntut Ahok untuk diadili. Sampai maghrib aksi berjalan damai hingga ketika para demonstran tengah bergerak mundur sempat terjadi aksi kerusuhan. Pada malam harinya di wilayah Penjaringan juga terjadi aksi anarkisme terhadap sebuah minimarket. Namun kedua peristiwa itu, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, hampir dipastikan dilakukan oleh provokator dan bukan oleh para demonstran.


Menghadapi kondisi yang di luar harapan itu, media pendukung Ahok, Metro TV, tampak gugup dan menampilkan judul liputan yang sangat jauh dari sebelum-sebelumnya, yaitu 'Aksi Demonstrasi Damai'.

Namun, meski aksi berjalan sukses, para demonstran yang mayoritas dari ummat Islam kecewa karena harapannya untuk bisa berdialog langsung dengan presiden mengalami kegagalan. Presiden Jokowi lebih memilih untuk melakukan kunjungan kerja yang tidak terlalu penting yaitu mengunjungi sebuah proyek pembangunan sarana transportasi, dan menolak menerima kunjungan para demonstran. Publik pun kecewa, karena JOkowi telah mengabikan aspirasi 'riel' ummat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, selain membuktikan kebohongannya pada waktu kampanye pilpres lalu untuk selalu menerima peserta aksi-aksi demonstrasi yang ditujukan kepadanya.

Para perwakilan demonstran hanya diterima oleh Wapres Jusuf Kalla dan beberapa pejabat terkait. Dan kepada para demonstran Jusuf Kalla menyampaikan janji Kapolri untuk menyelesaikan kasus Ahok dalam waktu maksimal dua minggu. Sementara Jokowi sendiri, yang kembali ke Istana Negara setelah aksi demonstrasi berakhir di tengah malam, memberikan pernyataan pers yang dianggap kurang memenuhi harapan para demonstran. Ia berjanji akan menyelesaikan kasus penistaan agama Ahok secara 'cepat, tegas dan transparan', namun disertai tuduhan tidak simpatik tanpa bukti kepada para demonstran bahwa aksi mereka ditunggangi oleh aktor-aktor politik.

Merespons pernyataan Presiden itu Kapolri pun menyatakan bahwa gelar perkara kasus Ahok akan dilakukan secara terbuka. Namun ia berbohong soal tenggat waktunya. Jika sebelumnya ia berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam waktu dua minggu (penyelidikan hingga penyidikan dan penyerahan berkas ke Kejaksaan), ia hanya menyebutkan bahwa waktu dua minggu itu hanya untuk penyelidikan sebelum Ahok bisa dinyatakan sebagai tersangka.

Kebohongan polisi kemudian terus berlanjut, seiring upaya pengalihan isyu kasus Ahok yang dilakukan secara massif oleh para pendukung Ahok. Polisi seolah-olah sudah mem-framing bahwa Ahok tidak bersalah, dan ia hanya korban fitnah yang dilakukan oleh Buni Yani, penyebar video penistaan agama Islam oleh Ahok di Kepulauan Seribu pada bulan September lalu. Publik pun curiga bahwa gelar perkara secara terbuka justru menjadi justifikasi 'framing' yang dilakukan polisi dan para pendukung Ahok. Mereka tahu bahwa hal itu tidak menjamin terjadinya penyelidikan dan penyidikan yang fair, karena polisi bisa menentukan sendiri para saksi dalam proses ini. Beberapa 'tokoh' juga sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Ahok, dan mereka bisa dipakai oleh polisi, seperti Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin, dan mantan ketua Muhammadiyah Syafei Ma'arif.

Lalu, bagaimana jika yang terjadi adalah seperti 'framing' polisi dan para pendukung Ahok?

Hampir bisa dipastikan akan terjadi chaos. Tuntutan diadilinya Ahok justru akan membesar, dan ini hanya memberikan dua pilihan bagi pemerintah untuk meresponnya, yaitu melakukan tindakan represif, atau 'terpaksa' memenuhi tuntutan publik dengan menangkap Ahok dengan tuduhan menimbulkan keributan dan mengancam keamanan.

Jika langkah kedua yang dipilih pemerintahan Jokowi, kerusuhan mungkin bisa dihentikan dan pemerintahan Jokowi pun aman dari pemakzulan. Namun, jika pilihan pertama yang dipilih, maka kondisi yang paling ditakutkan bakal terjadi. Darah akan tertumpah dan itu akan mendorong TNI untuk bertindak dengan mengambil alih keamanan dan sekaligus otomatis mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Jokowi.

TNI yang lahir dari rakyat, dan selalu bersama rakyat dalam segala situasi sulit, tentu tidak akan rela negara yang turut didirikan  oleh para pendiri TNI ini hancur hanya gara-gara seorang Ahok dan regim Jokowi yang melindunginya. Apalagi melihat fakta bahwa sekelompok kecil pemilik modal, yang kebetulan adalah etnis yang sama dengan Ahok, telah terlalu mendominasi dalam banyak aspek. Setelah menguasai ekonomi, mereka kini bahkan berusaha untuk menguasai politik.

Hanya orang bodoh yang menganggap kasus Ahok ini akan berakhir begitu saja setelah polisi menetapkannya bebas dari tuntutan pidana penistaan agama. Terlebih lagi ini adalah negara Indonesia yang didirikan melalui perjuangan bersenjata oleh segala komponen masyarakat, dan ummat Islam dan TNI sebagai tulang punggungnya.

Sekarang 'bola panas' tengah berada di tangan Kapolri dan Presiden Jokowi. Jika mereka tidak bijak dan dan terus bermain api, mereke berdua yang harus menanggung akibat.(ca) 

Pasukan Irak Tembak Jatuh Helikopter dan Pesawat Amerika-Inggris

Indonesian Free Press -- Tanpa diketahui publik, karena pemerintah Amerika dan Inggris terlalu malu sehingga mencegah berita ini muncul ke publik, pasukan Irak berhasil menembak jatuh helikopter dan pesawat yang menerjunkan senjata dan suplai untuk para teroris di Irak.

Ini seperti fakta bahwa pasukan Inggris, pada tahun 2008, membebaskan dua personil pasukan khusus SAS yang ditahan keamanan Irak di Bashrah, dengan menjebol dinding penjara dengan tank-tank. Kedua personil SAS itu ditahan setelah ketahuan menyamar sebagai anggota militan yang melakukan aksi-aksi terorisme.

Seperti dilaporkan Veterans Today, 2 November lalu dengan mengutip sumber-sumber resmi keamanan Irak, pada bulan Maret 2015 sekelompok pejuang Al-Hashad Al-Shabi Irak menembak jatuh helikopter Amerika yang tengah membawa senjata bagi kelompok ISIS di Al-Baghdadi, Provinsi Al-Anbar. Sebulan sebelumnya dua pesawat pengangkut INggris juga ditembak jatuh saat hendak membagikan senjata kepada kelompok ISIS di Al-Anbar province.


"Komisi Keamanan Nasional Parlemen Irak memiliki foto kedua pesawat Inggris itu, yang ditembak jatuh dengan membawa senjata-senjata untuk ISIS,” kata al-Zameli, pejabat keamanan Irak kepada media Irak seperti dikutip Veterans Today.

Ia menambahkan bahwa selain menerjunkan bantuan senjata, helikopter dan pesawat-pesawat itu juga membawa pergi para komandan dan anggota teroris yang terluka untuk dirawat di tempat-tempat tertentu yang terdapat fasilitas medis untuk para pemberontak di Suriah, Irak, Israel dan Turki.

Ia menyebutkan aksi tersebut membuat operasi pembebasan Al Anbar dari para teroris berjalan lambat.

"Ketika pasukan dan milisi Irak merebut al Anbar, helikopter-helikopter Amerika membawa para pemimpin ISIS ke tempat-tempat lain untuk mencegah aparat keamanan Irak mendapatkan dokumen-dokumen yang membuka kedok Amerika di Irak.

Sementara itu Veterans Today juga melaporkan bahwa pasukan Irak berhasil menemukan gudang senjata kelompok ISIS yang berisi rudal-rudal buatan Amerika di selatan kota Mosul, Senin akhir Oktober lalu.

"Sejumlah rudal buatan Amerika ditemukan di wilayah al-Shoura di selatan Mosul,” tulis laporan itu mengutip sumber lokal.

Para pejabat militer Irak juga menyebutkan bahwa kelompok ISIS telah mengirim sejumlah besar senjata buatan Amerika ke wilayah Tal Afar dalam beberapa hari terakhir, untuk menghadapi offensif pasukan dan milisi Irak.

“Para teroris ISIS telah mengirimkan rudal-rudal anti-tank TOW ke Tal Afar dan ini membuktikan bahwa mereka telah bersiap untuk melakukan perang panjang,” kata seorang pejabat militer Irak.


Warga Bebaskan Penjara Mosul
Sementara itu kantor berita Iran Press TV, hari Jumat (4 November) melaporkan bahwa warga kota MOsul berhasil membebaskan penjara di kota itu dari para teroris ISIS dan membebaskan para kerabat yang menjadi tahanan.

"Warga Mosul menyerbu penjara utama di kota itu dan membebaskan puluhan penghuninya di tengah operasi militer pasukan Irak mengetatkan kepungan terhadap kelompok teroris yang berada di utara kota," tulis laporan itu.

Televisi Irak al-Sumaria, mengutip keterangan pejabat keamanan Irak, menyebutkan bahwa warga Mosul mendobrak penjara itu pada hari Jumat (4 November) yang terletak di bagian timur Mosul. Mereka membebaskan setidaknya 45 tahanan setelah membunuh seluruh anggota ISIS yang menjaga penjara itu.

Hal itu terjadi saat pasukan Iran yang didukung kelompok milisi Hashd al-Shaabi serta milisi Kurdi Peshmerga, memperketat kepungan terhadap ISIS di utara Mosul setelah operasi pembebasan kota yang dimulai pada 17 Oktober.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa ISIS telah membunuh ratusan warga Mosul selama offensif tersebut dan menggunakan sebagian warga sebagai 'tameng hidup'. Para pejabat PBB menyebut kelompok ini telah menawan 400 wanita Kurdi, Izadi dan Shiah di Tal Afar, Mosul.(ca)

Perangkap Ahok

Oleh Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si

Indonesian Free Press -- Sukar diingkari bahwa unjuk rasa 4 Nopember 2016 adalah tekanan masyarakat Islam menolak Ahok dan menolak Presiden Joko Widodo melindungi Ahok. Penistaan terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 merupakan pintu masuk penolakan yang sempurna karena memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis formal (hukum yang berpijak pada dogma dan kekuatan berpikir rasional dan dibukukan, hukum positif).

Penolakan masyarakat ini bertentangan dengan transaksi politik yang sudah dilakukan partai politik. Pengertian transaksi ini berpijak pada teori pertukaran, apapun pertukaran itu. Boleh pertukaran cita-cita, atau kepentingan sesaat (maaf, bisa juga kepentingan sesat walau tidak disadari). Singkatnya, pertukaran dalam pengertian ada pihak-pihak yang saling memberi dan menerima.

Dalam model berpikir yang saya bangun sejak pemilu 2004, politik uang di pemilu legislatif akan melahirkan keterwakilan semu (false representative) karena suara diperoleh melalui transaksi finansial. Ada transaksi modal sosial, tetapi lebih merupakan sarana untuk terjadinya pertukaran kekuasaan dengan finansial. Produk dari keterwakilan semu atau keterwakilan palsu ini adalah perwujudan otoritas semu. Ini juga terjadi pada pemilu eksekutif.

Otoritas semu ini merujuk pada rendahnya bobot keterwakilan yang diindikasikan dengan tidak menjalankan, mengubah atau menolak aspirasi masyarakat luas. Dalam proses lebih lanjut, kebijakanpubliknya membuahkan kepastaian semu. Itu tercermin pada keputusan pemerintah yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Atau sebagaimana banyak keputusan peradilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Itu berarti kepastian hukum hanya berlaku pada pihak tertentu. Keadilan hanya milik orang kaya. Keadilan yang ada terasa hambar dan tidak menghangatkan jiwa interaksi sosial.

Pergelaran itu terjadi pada perilaku politik Presiden Joko Widodo saat demonstrasi dua juta masyarakat Islam. Sebutan pengecut, penakut, menghindar atau perilaku buruk lainnya muncul di media sosial untuk melukiskan sikap menolak Joko atas tekanan masyarakat Islam menolak Ahok. Simpulnya menjadi, sikap masyarakat menolak Ahok disambut dengan sikap Presiden menolak tekanan masyarakat.

Sikap menolak masyarakat tentu mempunyai alasan panjang. Perilaku arogannya Ahok, mulutnya yang kasar, kebijakan yang tidak adil, kebijakan anggaran yang off budgeter, dan banyak lagi yang lain. Yang terpenting adalah kasus Rumah Sakit Sumber Waras, kasus Reklamasi, dan kasus penistaan Al Maidah 51. Sementara penolakan penguasa dan penegak hukum berpijak pada hukum formal dan diskresi.

Sebagaimana artikel saya tentang “Negara Kekuasaan dan Provinsi Gagal”, penguasa dan penegak hukum menggunakan bukan lagi standar ganda, tapi sudah memakai standar yang aman dan nyaman bagi mereka (suitability standard). Itu tercermin pada kata-kata Presiden yang memerintahkan Wapres, Menkopolhukam, Menag, Panglima TNI dan Kapolri untuk menjumpai perwakilan pengunjuk rasa. Sementara yang bersangkutan pergi memeriksa proyek kereta api cepat Kota-Bandara Cengkareng. Joko menolak bisa jadi karena menyadari demonstrasi 4 November ini pun mengarah ke posisi dirinya.

Serta merta masyarakat membandingkan respon Presiden terhadap persoalan Kodok, Warteg, pungli recehan dan pembakar masjid di Tolikara, atau sebagaimana dia suka blusukan dan tanggap bahkan hingga masuk ke gorong-gorong. Kenapa ada dua juta lebih masyarakat Islam yang ingin menjumpainya, Presiden malah pergi dan mewakilkannya ?

Dalam perspektif sistem pemerintahan, mendelegasikan kewenangan tidak salah. Tapi dalam perspektif interaksi sosial politik, saya menyebut Joko Widodo bukan representasi muslim, tidak menghargai keyakinan dan aspirasi muslim, tidak peduli pada penistaan Al Qur’an, tidak memahami perjalanan haji dan umrohnya, serta secara terbuka mengambil jarak psikologi dan sosial dengan muslim dan ajaran Islam.

Memang Joko Widodo adalah representasi bangsa Indonesia yang 15-17 persen bukan muslim dan Indonesia bukan negara agama sepenuhnya. Jika pemegang kekuasaan dan penegak hukum bersikap arif bijaksana, sepatutnya dan sepantasnya rasa keadilan masyarakat mewujud dalam sikap politik kekuasaan. Diterima atau tidak, penolakan dari Presiden Joko Widodo berakibat dia sedang mempermalukan diri dan keluarganya, walau itu tidak dirasakan, menurunkan bobot wibawanya sebagai Presiden, dan hilangnya penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan dan pribadinya.

Mestinya, Joko Widodo ingat bagaimana Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ditolak hadir di berbagai kampus akibat kasus Bank Century. Walau mengakhiri jabatan sesuai dengan agenda ketatanegaraan, namun penolakan itu sendiri sudah bermuatan penghinaan terselubung. Itulah risiko demokrasi liberal.

Pada demonstrasi 4 November 2016, orang kemudian berpendapat bahwa Joko Widodo adalah Presiden pertama di dunia yang lari saat rakyat berniat baik menjumpainya. Artinya, ummat Islam yang sudah diperangkap dengan demokrasi liberal masih mematuhi suatu sistem sosial politik berbasis kebebasan individu. Dalam kepatuhan itu, tuntutan kelayakan dan kepantasan mereka ditolak.

Kalangan pembela Joko Widodo pasti menyatakan, sistem sudah berjalan. Wapres dan sejumlah menteri sudah mewakili Presiden Joko Widodo. Masyarakat kembali merespon, rupanya Presiden tidak mampu membuat skala prioritas. Memeriksa fisik pekerjaan yang bisa diwakilkan dan pantas dilaksanakan menurut sistem organisasi modern, ternyata jauh lebih penting dari pada menghargai dan menghormati masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Jelas, kilah berkilah untuk membela posisi diri pasti dilakukan. Maka saya mencoba menelusuri kenapa Ahok demikian berarti baik bagi Joko Widodo maupun bagi Parpol pendukung dan pengusungnya.

Ahok pernah menyatakan bahwa Joko Widodo menjadi Presiden berkat dukungan pengembang (developer). Pernyataan ini mengejutkan karena memberi makna bahwa Ahok mengerti mengenai transaksi ini, jika memakai kacamata teori pertukaran. Maka kemelut reklamasi menjadi seru saat Sanusi dan Ariesman menjadi terpidana sementara Aguan tercekal dan datang ke Istana.

Peristiwa tindak pidana korupsi inilah yang menodorong terbitnya surat Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi SH tertanggal 19 Apr 2016 No.: 345/-071.78 yang menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov DKI dan menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung. Beberapa saat setelah copotnya Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan ESDM yang menolak reklamasi, terbitlah surat Gubernur DKI tertanggal 3 Oktober 2016 No.: 4511/-075.61 tentang Proses Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Surat Gubernur Basuki T Purnama ini memohon kiranya DPRD dapat segera menjadwalkan rapat paripurna untuk dua Raperda tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum dua surat ini terbit beredar foto isteri Anggota DPRD dan seorang anggota DPRD dalam pesawat jet pribadi. Dokumen yang saya posting di berbagai grup media sosial itu memunculkan pertanyaan, dalam rangka apa digunakan jet pribadi, jet pribadi milik siapa, dari mana dan mau kemana jet pribadi dengan penumpang khusus itu. Sayangnya pertanyaan ini sulit terjawab.

Namun dua surat itu mengindikasikan, Ahok mempunyai posisi tawar yang kuat. Justru dengan posisi tawar ini maka Ahok telah memerangkap Joko Widodo. Mudah-mudahan bukan hal ini yang membuat Joko Widodo kehilangan peluang emas untuk membuktikan kedekatan dirinya dengan rakyat. Muslim Indonesia dan dunia mencatat, demonstrasi damai paling dahsyat itu telah melukai perasaan masyarakat Islam sekaligus membuahkan komitmen proses hukum yang sarat dengan kepentingan penguasa.

Menyebut bahwa ada aktor politik dalam kerusuhan di Monas justru menunjukkan sikap yang membangun masyarakat yang terkotak-kotak (separate society) dan mencari kambing hitam sambil memainkan model playing victim. Akankan ini berlanjut ? Jawabnya ya, karena hukum demokrasi liberal adalah pertarungan bebas untuk saling menyingkirkan satu sama lain. Inilah Indonesia hasil reformasi. Padahal demokrasi tunduk pada hukum, hukum tunduk pada konstitusi. Dan berdasarkan perintah konstitusi Joko Widodo yang disumpah dengan menggunakan Al Qur’an.(*)


Sumber: teropongsenayan.com, Sabtu, 5 November 2016

Iran Kembali Kalahkan Saudi, Aoun Presiden Lebanon

Indonesian Free Press -- Determinasi tinggi dan penuh kesabaran, itulah kunci kemenangan politik Iran melawan kepentingan-kepentingan asing yang berseberangan dengannya. Ini sudah cukup ditunjukkan Iran dengan kemenangannya melawan berbagai sanksi yang diterima karena program nuklir yang dijalankannya. Juga tentu saja kemenangan Iran dalam perang melawan Irak tahun 1980-1988.

Dan Iran kini kembali menunjukkan kemenangan gemilang atas lawan utamanya, Saudi Arabia, di medan tempur politik Lebanon. Kandidat dukungan Hizbollah yang tidak lain adalah proksi Iran, Michael Aoun, akhirnya terpilih menjadi Presiden Lebanon, mengalahkan kandidat dukungan Saudi Arabia. Ini sekaligus mengakhiri krisis politik terkait pemilihan presiden di Lebanon, yang berlangsung hingga dua tahun.

Selama dua tahun Lebanon praktis tanpa dipimpin oleh seorang Presiden setelah kekuasaan Michael Sulaimen berakhir, sementara faksi-faksi politik yang bersaing, yaitu blok yang dipimpin Hizbollah melawan blok yang dipimpin partai pro-Saudi Arabia Al Mustaqbal gagal memilih penggantinya.

Sebagai kandidat yang didukung blok yang menguasai parlemen (Hizbollah), Michael Aoun sebenarnya berpeluang besar menjadi Presiden Lebanon yang konstitusinya mengharuskan jabatan itu dipegang oleh orang Kristen. Namun blok Mustaqbal juga ngotot dengan keinginannya agar jabatan itu dipegang oleh kandidat yang disukainya, mengingat di blok ini juga terdapat partai-partai Kristen seperti Lebanon Force dan Falangis.

Lebanon sendiri beberapa tahun terakhir, mendapat tekanan keras dari Saudi Arabia untuk berkiblat ke Saudi. Tekanan ini bahkan terasa sangat kasar ketika Saudi meminta Lebanon untuk menyetujui pernyataan bersama Liga Arab yang disusun Saudi yang menyebut Hizbollah sebagai kelompok teroris dan Iran sebagai pendukung terorisme. Ketika Lebanon menolak, Saudi pun membatalkan bantuan ekonomi senilai miliaran dollar.

Di sini masalah muncul, karena undang-undang Lebanon mengharuskan adanya kompromi antara semua kelompok politik dalam urusan-urusan strategis, membuat pemilihan presiden berjalan alot dan berlarut-larut. Seolah sudah menjadi tradisi di Lebanon bahwa pemilihan presiden dan juga perdana menteri memerlukan waktu bertahun-tahun.

Lalu, apa yang menjadi faktor tercapainya kompromi?

Adalah faktor 'minyak' yang menjadi penyebabnya. Ditemukannya sumber minyak di lepas pantai Lebanon dan rencana eksploitasinya telah menyatukan kepentingan semua kelompok politik yang bersaing. Jika tidak, peluang mendapatkan keuntungan melimpah pun kandas. Saad Hariri, pemimpin al Mustaqbal, mantan perdana menteri dan pengusaha kelahiran Saudi Arabia yang bisnisnya di negara asalnya tengah paceklik karena terkait dengan kasus crane tumbang, tentu tidak akan meninggalkan peluang mendapatkan bagian keuntungan dari eksploitasi minyak di negaranya sendiri. Lagipula, dengan bersedia kompromi peluangnya untuk kembali menduduki jabatan perdana menteri yang menjadi jatahnya kelompok Islam Sunni, menjadi terbuka.

Menangnya Iran dalam 'tarik-menarik' pemilihan Presiden Lebanon terlihat dari respon pemerintah Iran yang langsung memberikan selamat kepada Aoun. Politisi senior Iran Ali Akbar Velayati bahkan menyebut hal itu sebagai kemenangan Iran dan sekutu-sekutunya di Lebanon karena 'Presiden adalah jabatan yang sangat penting dalam mata rantai perlawanan Islam melawan Israel'.

Terlepas dari itu semua, sangat menarik untuk mengenali siapakah Michael Aoun sebenarnya. Ia adalah tokoh yang di masa lalu menjadi lawan berat Iran dan sekutu-sekutunya di Lebanon. Ia pendukung Saddam Hussein ketika Irak menyerang Iran tahun 1980-1988. Ia menjadi bagian kelompok yang mendukung Israel selama invasi Israel ke Lebanon tahun 1981 dan selama perang sipil yang baru berakhir pada dekade 1990-an.

Tindakan paling nekad yang dilakukannya untuk melawan blok Iran-Hizobollah-Suriah adalah ketika ia memproklamirkan perang melawan Suriah setelah ia secara sepihak memproklamirkan diri sebagai Presiden Lebanon pada tahun 1988. Gagal dalam petualangan berbahaya ini, ia pun melarikan diri ke Perancis dan hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun.

Hingga tahun 2005, ketika terjadi pembunuhan mantan Perdana Menteri Saad Hariri dan disusul oleh aksi-aksi demonstrasi menentang maupun mendukung kehadiran pasukan Suriah di Lebanon, Aoun masih berada di posisi yang berseberangan dengan Hizbollah. Baru, setelah melihat kehebatan Hizbollah mengalahkan Israel dalam perang tahun 2006, Aoun berubah haluan menjadi pro-Hizbollah.

Dengan usia melebihi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Aoun, yang juga pernah menjadi panglima angkatan bersenjata itu juga bisa dipandang sebagai politisi yang sangat ambisius. Namun terlepas dari itu semua, Aoun kini adalah sekutu blok anti-zionis yang cukup setia. Selama 10 tahun terakhir krisis politik yang terjadi di Lebanon, Aoun setia dengan pilihan politiknya. Bahkan dengan bujukan dan ancaman Saudi Arabia berkaitan dengan Hizbolah dan Iran serta konflik Suriah, Menlu Gebran Bassil yang tidak lain adalah menantu Aoun, tetap menolak untuk beralih pilihan politik. Meski, demi menjaga netralitas Lebanon memilih menolak tawaran Iran dan Rusia untuk membantu Lebanon dalam pengadaan peralatan militer.

Perlu diberikan pujian kepada Aoun, ketika dalam pidato pertamanya setelah terpilih menjadi Presiden Lebanon ke-17 ia berjanji akan memerangi korupsi dan melindungi Lebanon dari dampak buruk konflik di Suriah. Lebih jauh, ia berjanji akan melakukan langkah tegas untuk membebaskan wilayah Lebanon terakhir yang diduduki Israel.

Selama puluhan tahun Lebanon memilih 'condong' kepada kepentingan Saudi Arabia dan Amerika, yang hanya mengakibatkan Lebanon dua kali diserang Israel sekutu kedua negara itu, pada tahun 1981 dan 2006. Dengan terpilihnya Aoun, diharapkan Lebanon lebih 'percaya diri' untuk menolak tekanan zionis internasional dan menjalin hubungan politik-ekonomi yang lebih positif dengan Iran, negara yang dengan tulus terus memberikan dukungan dan bantuan kepada Lebanon.(ca)

Allah Berikan Hadiah Melalui Al Maidah 51

Oleh: HEPPY TRENGGONO, Presiden IIBF / Indonesia Islamic Bussiness Forum

Indonesian Free Press -- Persoalan Ahok ini bagi Polisi, bagi Jokowi, bagi PDIP sangat rumit..jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.

Kalau hanya perspektif hukum, Ahok tinggal diciduk dari kemarin kemarin. Mereka berfikir keras dan berusaha merekayasa sedemikian rupa.

Jika Ahok dipenjara bagi PDIP ini bisa menjadk tsunami kejatuhan politik. Bagi Pengembang yang telah mengucurkan investasi puluhan trilyun bisa menjadi keruntuhan bisnis, saham Podomoro bisa hancur. Bagi Jokowi bisa jadi ancaman berat, bukan tidak mungkin Ahok akan menyeret Jokowi sebagaimana Nasrudin menyeret Anas Urbaningrum. Dan yang paling besar dampaknya adalah bagi gerakan politik yg sedang dilakukan oleh sekelompok Taipan yang ingin menguasai Indonesia.

Para Taipan ini telah berhasil mendudukkan Jokowi, langkah 2019 adalah menguasai dengan lebih massive lagi. Jika Ahok menang di DKi maka 2/3 kemenangan sudah mereka kantongi.

Menangnya Ahok menjadi bukti bahwa mereka bisa mengalahkan segala perlawanan yang ada di negeri ini. Menguasai Indonesia lebih sederhana daripada menguasai DKI. Maka jika Ahok jatuh ini akan menjadi kemunduran luar biasa bagi mereka.

Kejatuhan Ahok juga akan menjadikan kekuatan islam dan nasionalis terkonsolidasi, yang sasaran utamanya adalah kembali kepada UUd45. Jika Indonesia kembali ke UUD45 maka kuasaab tidak akan mungkin mereka rebut.

Hari ini, Allah berikan hadiah melalui Al Maidah 51. Percayalah, Indonesia bangkit!

Rusia Siap Lancarkan Serangan Skala Penuh ke Aleppo

Dengan perang di Aleppo yang tidak kunjung usai, Rusia dikabarkan tengah menyiapkan serangan besar-besaran untuk mengakhirinya. Demikian laporan sejumlah media internasional.

Kantor berita The Daily Mail, dengan mengutip The Times, 31 Oktober lalu, melaporkan bahwa Rusia tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Aleppo dengan melibatkan kapal induk satu-satunya yang dimiliki Rusia.

"Vladimir Putin akan melancarkan 'serangan militer penuh' ke Aleppo secepatnya dalam minggu ini," tulis laporan itu dengan mengklaim mendapatkan informasi itu dari kalangan inteligen yang terpercaya.

Serangan ini sengaja dilakukan pada saat Amerika melaksanakan pemilihan presiden, dimana diharapkan reaksi Amerika tidak akan terlalu signifikan.

Serangan dipastikan akan melibatkan satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov yang tengah dalam perjalanan menuju Laut Mediterania timur. Admiral dilengkapi dengan sejumlah besar pesawat tempur dan pembom yang dipastikan memberikan daya pukul yang lebih besar untuk membantu serangan.

"Kami perkirakan Rusia tengah dalam persiapan melancarkan serangan besar-besaran ke Aleppo," kata seorang sumber terpercaya The Times.

Veterans Today melaporkan bahwa tiga kapal selam, termasuk dua kapal selam bertenaga nuklir kelas Akula, telah bergabung dengan armada pimpinan Admiral Kuznetsov yang kini telah berada di lepas pantai Afrika Utara. Ketiga kapal selam tersebut dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr-N yang tengah 'naik daun' selama konflik di Suriah, karena keberhasilannya menghancurkan sasaran dari jarak jauh.