Setelah 4 November, Lalu Bagaimana?

Indonesian Free Press -- Akhirnya aksi demonstrasi besar-besaran ummat Islam Indonesia terhadap kasus penistaan agama oleh mantan gubernur DKI Ahok pada tanggal 11 November berjalan sukses, menjungkir-balikkan harapan dan perkiraan para pendukung Ahok bahwa aksi tersebut akan berjalan chaos.

Ratusan ribu, beberapa pengamat bahkan menyebutkan angkanya mencapai 2 juta orang, berkumpul dan berbaris secara damai di depan istana negara, menyuarakan aspirasinya menuntut Ahok untuk diadili. Sampai maghrib aksi berjalan damai hingga ketika para demonstran tengah bergerak mundur sempat terjadi aksi kerusuhan. Pada malam harinya di wilayah Penjaringan juga terjadi aksi anarkisme terhadap sebuah minimarket. Namun kedua peristiwa itu, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, hampir dipastikan dilakukan oleh provokator dan bukan oleh para demonstran.


Menghadapi kondisi yang di luar harapan itu, media pendukung Ahok, Metro TV, tampak gugup dan menampilkan judul liputan yang sangat jauh dari sebelum-sebelumnya, yaitu 'Aksi Demonstrasi Damai'.

Namun, meski aksi berjalan sukses, para demonstran yang mayoritas dari ummat Islam kecewa karena harapannya untuk bisa berdialog langsung dengan presiden mengalami kegagalan. Presiden Jokowi lebih memilih untuk melakukan kunjungan kerja yang tidak terlalu penting yaitu mengunjungi sebuah proyek pembangunan sarana transportasi, dan menolak menerima kunjungan para demonstran. Publik pun kecewa, karena JOkowi telah mengabikan aspirasi 'riel' ummat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, selain membuktikan kebohongannya pada waktu kampanye pilpres lalu untuk selalu menerima peserta aksi-aksi demonstrasi yang ditujukan kepadanya.

Para perwakilan demonstran hanya diterima oleh Wapres Jusuf Kalla dan beberapa pejabat terkait. Dan kepada para demonstran Jusuf Kalla menyampaikan janji Kapolri untuk menyelesaikan kasus Ahok dalam waktu maksimal dua minggu. Sementara Jokowi sendiri, yang kembali ke Istana Negara setelah aksi demonstrasi berakhir di tengah malam, memberikan pernyataan pers yang dianggap kurang memenuhi harapan para demonstran. Ia berjanji akan menyelesaikan kasus penistaan agama Ahok secara 'cepat, tegas dan transparan', namun disertai tuduhan tidak simpatik tanpa bukti kepada para demonstran bahwa aksi mereka ditunggangi oleh aktor-aktor politik.

Merespons pernyataan Presiden itu Kapolri pun menyatakan bahwa gelar perkara kasus Ahok akan dilakukan secara terbuka. Namun ia berbohong soal tenggat waktunya. Jika sebelumnya ia berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam waktu dua minggu (penyelidikan hingga penyidikan dan penyerahan berkas ke Kejaksaan), ia hanya menyebutkan bahwa waktu dua minggu itu hanya untuk penyelidikan sebelum Ahok bisa dinyatakan sebagai tersangka.

Kebohongan polisi kemudian terus berlanjut, seiring upaya pengalihan isyu kasus Ahok yang dilakukan secara massif oleh para pendukung Ahok. Polisi seolah-olah sudah mem-framing bahwa Ahok tidak bersalah, dan ia hanya korban fitnah yang dilakukan oleh Buni Yani, penyebar video penistaan agama Islam oleh Ahok di Kepulauan Seribu pada bulan September lalu. Publik pun curiga bahwa gelar perkara secara terbuka justru menjadi justifikasi 'framing' yang dilakukan polisi dan para pendukung Ahok. Mereka tahu bahwa hal itu tidak menjamin terjadinya penyelidikan dan penyidikan yang fair, karena polisi bisa menentukan sendiri para saksi dalam proses ini. Beberapa 'tokoh' juga sudah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Ahok, dan mereka bisa dipakai oleh polisi, seperti Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin, dan mantan ketua Muhammadiyah Syafei Ma'arif.

Lalu, bagaimana jika yang terjadi adalah seperti 'framing' polisi dan para pendukung Ahok?

Hampir bisa dipastikan akan terjadi chaos. Tuntutan diadilinya Ahok justru akan membesar, dan ini hanya memberikan dua pilihan bagi pemerintah untuk meresponnya, yaitu melakukan tindakan represif, atau 'terpaksa' memenuhi tuntutan publik dengan menangkap Ahok dengan tuduhan menimbulkan keributan dan mengancam keamanan.

Jika langkah kedua yang dipilih pemerintahan Jokowi, kerusuhan mungkin bisa dihentikan dan pemerintahan Jokowi pun aman dari pemakzulan. Namun, jika pilihan pertama yang dipilih, maka kondisi yang paling ditakutkan bakal terjadi. Darah akan tertumpah dan itu akan mendorong TNI untuk bertindak dengan mengambil alih keamanan dan sekaligus otomatis mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Jokowi.

TNI yang lahir dari rakyat, dan selalu bersama rakyat dalam segala situasi sulit, tentu tidak akan rela negara yang turut didirikan  oleh para pendiri TNI ini hancur hanya gara-gara seorang Ahok dan regim Jokowi yang melindunginya. Apalagi melihat fakta bahwa sekelompok kecil pemilik modal, yang kebetulan adalah etnis yang sama dengan Ahok, telah terlalu mendominasi dalam banyak aspek. Setelah menguasai ekonomi, mereka kini bahkan berusaha untuk menguasai politik.

Hanya orang bodoh yang menganggap kasus Ahok ini akan berakhir begitu saja setelah polisi menetapkannya bebas dari tuntutan pidana penistaan agama. Terlebih lagi ini adalah negara Indonesia yang didirikan melalui perjuangan bersenjata oleh segala komponen masyarakat, dan ummat Islam dan TNI sebagai tulang punggungnya.

Sekarang 'bola panas' tengah berada di tangan Kapolri dan Presiden Jokowi. Jika mereka tidak bijak dan dan terus bermain api, mereke berdua yang harus menanggung akibat.(ca) 

Pasukan Irak Tembak Jatuh Helikopter dan Pesawat Amerika-Inggris

Indonesian Free Press -- Tanpa diketahui publik, karena pemerintah Amerika dan Inggris terlalu malu sehingga mencegah berita ini muncul ke publik, pasukan Irak berhasil menembak jatuh helikopter dan pesawat yang menerjunkan senjata dan suplai untuk para teroris di Irak.

Ini seperti fakta bahwa pasukan Inggris, pada tahun 2008, membebaskan dua personil pasukan khusus SAS yang ditahan keamanan Irak di Bashrah, dengan menjebol dinding penjara dengan tank-tank. Kedua personil SAS itu ditahan setelah ketahuan menyamar sebagai anggota militan yang melakukan aksi-aksi terorisme.

Seperti dilaporkan Veterans Today, 2 November lalu dengan mengutip sumber-sumber resmi keamanan Irak, pada bulan Maret 2015 sekelompok pejuang Al-Hashad Al-Shabi Irak menembak jatuh helikopter Amerika yang tengah membawa senjata bagi kelompok ISIS di Al-Baghdadi, Provinsi Al-Anbar. Sebulan sebelumnya dua pesawat pengangkut INggris juga ditembak jatuh saat hendak membagikan senjata kepada kelompok ISIS di Al-Anbar province.


"Komisi Keamanan Nasional Parlemen Irak memiliki foto kedua pesawat Inggris itu, yang ditembak jatuh dengan membawa senjata-senjata untuk ISIS,” kata al-Zameli, pejabat keamanan Irak kepada media Irak seperti dikutip Veterans Today.

Ia menambahkan bahwa selain menerjunkan bantuan senjata, helikopter dan pesawat-pesawat itu juga membawa pergi para komandan dan anggota teroris yang terluka untuk dirawat di tempat-tempat tertentu yang terdapat fasilitas medis untuk para pemberontak di Suriah, Irak, Israel dan Turki.

Ia menyebutkan aksi tersebut membuat operasi pembebasan Al Anbar dari para teroris berjalan lambat.

"Ketika pasukan dan milisi Irak merebut al Anbar, helikopter-helikopter Amerika membawa para pemimpin ISIS ke tempat-tempat lain untuk mencegah aparat keamanan Irak mendapatkan dokumen-dokumen yang membuka kedok Amerika di Irak.

Sementara itu Veterans Today juga melaporkan bahwa pasukan Irak berhasil menemukan gudang senjata kelompok ISIS yang berisi rudal-rudal buatan Amerika di selatan kota Mosul, Senin akhir Oktober lalu.

"Sejumlah rudal buatan Amerika ditemukan di wilayah al-Shoura di selatan Mosul,” tulis laporan itu mengutip sumber lokal.

Para pejabat militer Irak juga menyebutkan bahwa kelompok ISIS telah mengirim sejumlah besar senjata buatan Amerika ke wilayah Tal Afar dalam beberapa hari terakhir, untuk menghadapi offensif pasukan dan milisi Irak.

“Para teroris ISIS telah mengirimkan rudal-rudal anti-tank TOW ke Tal Afar dan ini membuktikan bahwa mereka telah bersiap untuk melakukan perang panjang,” kata seorang pejabat militer Irak.


Warga Bebaskan Penjara Mosul
Sementara itu kantor berita Iran Press TV, hari Jumat (4 November) melaporkan bahwa warga kota MOsul berhasil membebaskan penjara di kota itu dari para teroris ISIS dan membebaskan para kerabat yang menjadi tahanan.

"Warga Mosul menyerbu penjara utama di kota itu dan membebaskan puluhan penghuninya di tengah operasi militer pasukan Irak mengetatkan kepungan terhadap kelompok teroris yang berada di utara kota," tulis laporan itu.

Televisi Irak al-Sumaria, mengutip keterangan pejabat keamanan Irak, menyebutkan bahwa warga Mosul mendobrak penjara itu pada hari Jumat (4 November) yang terletak di bagian timur Mosul. Mereka membebaskan setidaknya 45 tahanan setelah membunuh seluruh anggota ISIS yang menjaga penjara itu.

Hal itu terjadi saat pasukan Iran yang didukung kelompok milisi Hashd al-Shaabi serta milisi Kurdi Peshmerga, memperketat kepungan terhadap ISIS di utara Mosul setelah operasi pembebasan kota yang dimulai pada 17 Oktober.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa ISIS telah membunuh ratusan warga Mosul selama offensif tersebut dan menggunakan sebagian warga sebagai 'tameng hidup'. Para pejabat PBB menyebut kelompok ini telah menawan 400 wanita Kurdi, Izadi dan Shiah di Tal Afar, Mosul.(ca)

Perangkap Ahok

Oleh Dr. Ichsanuddin Noorsy B.Sc., SH., M.Si

Indonesian Free Press -- Sukar diingkari bahwa unjuk rasa 4 Nopember 2016 adalah tekanan masyarakat Islam menolak Ahok dan menolak Presiden Joko Widodo melindungi Ahok. Penistaan terhadap Al Qur’an surat Al Maidah 51 merupakan pintu masuk penolakan yang sempurna karena memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis formal (hukum yang berpijak pada dogma dan kekuatan berpikir rasional dan dibukukan, hukum positif).

Penolakan masyarakat ini bertentangan dengan transaksi politik yang sudah dilakukan partai politik. Pengertian transaksi ini berpijak pada teori pertukaran, apapun pertukaran itu. Boleh pertukaran cita-cita, atau kepentingan sesaat (maaf, bisa juga kepentingan sesat walau tidak disadari). Singkatnya, pertukaran dalam pengertian ada pihak-pihak yang saling memberi dan menerima.

Dalam model berpikir yang saya bangun sejak pemilu 2004, politik uang di pemilu legislatif akan melahirkan keterwakilan semu (false representative) karena suara diperoleh melalui transaksi finansial. Ada transaksi modal sosial, tetapi lebih merupakan sarana untuk terjadinya pertukaran kekuasaan dengan finansial. Produk dari keterwakilan semu atau keterwakilan palsu ini adalah perwujudan otoritas semu. Ini juga terjadi pada pemilu eksekutif.

Otoritas semu ini merujuk pada rendahnya bobot keterwakilan yang diindikasikan dengan tidak menjalankan, mengubah atau menolak aspirasi masyarakat luas. Dalam proses lebih lanjut, kebijakanpubliknya membuahkan kepastaian semu. Itu tercermin pada keputusan pemerintah yang berbeda dengan kepentingan masyarakat. Atau sebagaimana banyak keputusan peradilan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Itu berarti kepastian hukum hanya berlaku pada pihak tertentu. Keadilan hanya milik orang kaya. Keadilan yang ada terasa hambar dan tidak menghangatkan jiwa interaksi sosial.

Pergelaran itu terjadi pada perilaku politik Presiden Joko Widodo saat demonstrasi dua juta masyarakat Islam. Sebutan pengecut, penakut, menghindar atau perilaku buruk lainnya muncul di media sosial untuk melukiskan sikap menolak Joko atas tekanan masyarakat Islam menolak Ahok. Simpulnya menjadi, sikap masyarakat menolak Ahok disambut dengan sikap Presiden menolak tekanan masyarakat.

Sikap menolak masyarakat tentu mempunyai alasan panjang. Perilaku arogannya Ahok, mulutnya yang kasar, kebijakan yang tidak adil, kebijakan anggaran yang off budgeter, dan banyak lagi yang lain. Yang terpenting adalah kasus Rumah Sakit Sumber Waras, kasus Reklamasi, dan kasus penistaan Al Maidah 51. Sementara penolakan penguasa dan penegak hukum berpijak pada hukum formal dan diskresi.

Sebagaimana artikel saya tentang “Negara Kekuasaan dan Provinsi Gagal”, penguasa dan penegak hukum menggunakan bukan lagi standar ganda, tapi sudah memakai standar yang aman dan nyaman bagi mereka (suitability standard). Itu tercermin pada kata-kata Presiden yang memerintahkan Wapres, Menkopolhukam, Menag, Panglima TNI dan Kapolri untuk menjumpai perwakilan pengunjuk rasa. Sementara yang bersangkutan pergi memeriksa proyek kereta api cepat Kota-Bandara Cengkareng. Joko menolak bisa jadi karena menyadari demonstrasi 4 November ini pun mengarah ke posisi dirinya.

Serta merta masyarakat membandingkan respon Presiden terhadap persoalan Kodok, Warteg, pungli recehan dan pembakar masjid di Tolikara, atau sebagaimana dia suka blusukan dan tanggap bahkan hingga masuk ke gorong-gorong. Kenapa ada dua juta lebih masyarakat Islam yang ingin menjumpainya, Presiden malah pergi dan mewakilkannya ?

Dalam perspektif sistem pemerintahan, mendelegasikan kewenangan tidak salah. Tapi dalam perspektif interaksi sosial politik, saya menyebut Joko Widodo bukan representasi muslim, tidak menghargai keyakinan dan aspirasi muslim, tidak peduli pada penistaan Al Qur’an, tidak memahami perjalanan haji dan umrohnya, serta secara terbuka mengambil jarak psikologi dan sosial dengan muslim dan ajaran Islam.

Memang Joko Widodo adalah representasi bangsa Indonesia yang 15-17 persen bukan muslim dan Indonesia bukan negara agama sepenuhnya. Jika pemegang kekuasaan dan penegak hukum bersikap arif bijaksana, sepatutnya dan sepantasnya rasa keadilan masyarakat mewujud dalam sikap politik kekuasaan. Diterima atau tidak, penolakan dari Presiden Joko Widodo berakibat dia sedang mempermalukan diri dan keluarganya, walau itu tidak dirasakan, menurunkan bobot wibawanya sebagai Presiden, dan hilangnya penghargaan dan penghormatan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan dan pribadinya.

Mestinya, Joko Widodo ingat bagaimana Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ditolak hadir di berbagai kampus akibat kasus Bank Century. Walau mengakhiri jabatan sesuai dengan agenda ketatanegaraan, namun penolakan itu sendiri sudah bermuatan penghinaan terselubung. Itulah risiko demokrasi liberal.

Pada demonstrasi 4 November 2016, orang kemudian berpendapat bahwa Joko Widodo adalah Presiden pertama di dunia yang lari saat rakyat berniat baik menjumpainya. Artinya, ummat Islam yang sudah diperangkap dengan demokrasi liberal masih mematuhi suatu sistem sosial politik berbasis kebebasan individu. Dalam kepatuhan itu, tuntutan kelayakan dan kepantasan mereka ditolak.

Kalangan pembela Joko Widodo pasti menyatakan, sistem sudah berjalan. Wapres dan sejumlah menteri sudah mewakili Presiden Joko Widodo. Masyarakat kembali merespon, rupanya Presiden tidak mampu membuat skala prioritas. Memeriksa fisik pekerjaan yang bisa diwakilkan dan pantas dilaksanakan menurut sistem organisasi modern, ternyata jauh lebih penting dari pada menghargai dan menghormati masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Jelas, kilah berkilah untuk membela posisi diri pasti dilakukan. Maka saya mencoba menelusuri kenapa Ahok demikian berarti baik bagi Joko Widodo maupun bagi Parpol pendukung dan pengusungnya.

Ahok pernah menyatakan bahwa Joko Widodo menjadi Presiden berkat dukungan pengembang (developer). Pernyataan ini mengejutkan karena memberi makna bahwa Ahok mengerti mengenai transaksi ini, jika memakai kacamata teori pertukaran. Maka kemelut reklamasi menjadi seru saat Sanusi dan Ariesman menjadi terpidana sementara Aguan tercekal dan datang ke Istana.

Peristiwa tindak pidana korupsi inilah yang menodorong terbitnya surat Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi SH tertanggal 19 Apr 2016 No.: 345/-071.78 yang menghentikan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov DKI dan menunggu hasil proses hukum yang sedang berlangsung. Beberapa saat setelah copotnya Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan ESDM yang menolak reklamasi, terbitlah surat Gubernur DKI tertanggal 3 Oktober 2016 No.: 4511/-075.61 tentang Proses Pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Surat Gubernur Basuki T Purnama ini memohon kiranya DPRD dapat segera menjadwalkan rapat paripurna untuk dua Raperda tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebelum dua surat ini terbit beredar foto isteri Anggota DPRD dan seorang anggota DPRD dalam pesawat jet pribadi. Dokumen yang saya posting di berbagai grup media sosial itu memunculkan pertanyaan, dalam rangka apa digunakan jet pribadi, jet pribadi milik siapa, dari mana dan mau kemana jet pribadi dengan penumpang khusus itu. Sayangnya pertanyaan ini sulit terjawab.

Namun dua surat itu mengindikasikan, Ahok mempunyai posisi tawar yang kuat. Justru dengan posisi tawar ini maka Ahok telah memerangkap Joko Widodo. Mudah-mudahan bukan hal ini yang membuat Joko Widodo kehilangan peluang emas untuk membuktikan kedekatan dirinya dengan rakyat. Muslim Indonesia dan dunia mencatat, demonstrasi damai paling dahsyat itu telah melukai perasaan masyarakat Islam sekaligus membuahkan komitmen proses hukum yang sarat dengan kepentingan penguasa.

Menyebut bahwa ada aktor politik dalam kerusuhan di Monas justru menunjukkan sikap yang membangun masyarakat yang terkotak-kotak (separate society) dan mencari kambing hitam sambil memainkan model playing victim. Akankan ini berlanjut ? Jawabnya ya, karena hukum demokrasi liberal adalah pertarungan bebas untuk saling menyingkirkan satu sama lain. Inilah Indonesia hasil reformasi. Padahal demokrasi tunduk pada hukum, hukum tunduk pada konstitusi. Dan berdasarkan perintah konstitusi Joko Widodo yang disumpah dengan menggunakan Al Qur’an.(*)


Sumber: teropongsenayan.com, Sabtu, 5 November 2016

Iran Kembali Kalahkan Saudi, Aoun Presiden Lebanon

Indonesian Free Press -- Determinasi tinggi dan penuh kesabaran, itulah kunci kemenangan politik Iran melawan kepentingan-kepentingan asing yang berseberangan dengannya. Ini sudah cukup ditunjukkan Iran dengan kemenangannya melawan berbagai sanksi yang diterima karena program nuklir yang dijalankannya. Juga tentu saja kemenangan Iran dalam perang melawan Irak tahun 1980-1988.

Dan Iran kini kembali menunjukkan kemenangan gemilang atas lawan utamanya, Saudi Arabia, di medan tempur politik Lebanon. Kandidat dukungan Hizbollah yang tidak lain adalah proksi Iran, Michael Aoun, akhirnya terpilih menjadi Presiden Lebanon, mengalahkan kandidat dukungan Saudi Arabia. Ini sekaligus mengakhiri krisis politik terkait pemilihan presiden di Lebanon, yang berlangsung hingga dua tahun.

Selama dua tahun Lebanon praktis tanpa dipimpin oleh seorang Presiden setelah kekuasaan Michael Sulaimen berakhir, sementara faksi-faksi politik yang bersaing, yaitu blok yang dipimpin Hizbollah melawan blok yang dipimpin partai pro-Saudi Arabia Al Mustaqbal gagal memilih penggantinya.

Sebagai kandidat yang didukung blok yang menguasai parlemen (Hizbollah), Michael Aoun sebenarnya berpeluang besar menjadi Presiden Lebanon yang konstitusinya mengharuskan jabatan itu dipegang oleh orang Kristen. Namun blok Mustaqbal juga ngotot dengan keinginannya agar jabatan itu dipegang oleh kandidat yang disukainya, mengingat di blok ini juga terdapat partai-partai Kristen seperti Lebanon Force dan Falangis.

Lebanon sendiri beberapa tahun terakhir, mendapat tekanan keras dari Saudi Arabia untuk berkiblat ke Saudi. Tekanan ini bahkan terasa sangat kasar ketika Saudi meminta Lebanon untuk menyetujui pernyataan bersama Liga Arab yang disusun Saudi yang menyebut Hizbollah sebagai kelompok teroris dan Iran sebagai pendukung terorisme. Ketika Lebanon menolak, Saudi pun membatalkan bantuan ekonomi senilai miliaran dollar.

Di sini masalah muncul, karena undang-undang Lebanon mengharuskan adanya kompromi antara semua kelompok politik dalam urusan-urusan strategis, membuat pemilihan presiden berjalan alot dan berlarut-larut. Seolah sudah menjadi tradisi di Lebanon bahwa pemilihan presiden dan juga perdana menteri memerlukan waktu bertahun-tahun.

Lalu, apa yang menjadi faktor tercapainya kompromi?

Adalah faktor 'minyak' yang menjadi penyebabnya. Ditemukannya sumber minyak di lepas pantai Lebanon dan rencana eksploitasinya telah menyatukan kepentingan semua kelompok politik yang bersaing. Jika tidak, peluang mendapatkan keuntungan melimpah pun kandas. Saad Hariri, pemimpin al Mustaqbal, mantan perdana menteri dan pengusaha kelahiran Saudi Arabia yang bisnisnya di negara asalnya tengah paceklik karena terkait dengan kasus crane tumbang, tentu tidak akan meninggalkan peluang mendapatkan bagian keuntungan dari eksploitasi minyak di negaranya sendiri. Lagipula, dengan bersedia kompromi peluangnya untuk kembali menduduki jabatan perdana menteri yang menjadi jatahnya kelompok Islam Sunni, menjadi terbuka.

Menangnya Iran dalam 'tarik-menarik' pemilihan Presiden Lebanon terlihat dari respon pemerintah Iran yang langsung memberikan selamat kepada Aoun. Politisi senior Iran Ali Akbar Velayati bahkan menyebut hal itu sebagai kemenangan Iran dan sekutu-sekutunya di Lebanon karena 'Presiden adalah jabatan yang sangat penting dalam mata rantai perlawanan Islam melawan Israel'.

Terlepas dari itu semua, sangat menarik untuk mengenali siapakah Michael Aoun sebenarnya. Ia adalah tokoh yang di masa lalu menjadi lawan berat Iran dan sekutu-sekutunya di Lebanon. Ia pendukung Saddam Hussein ketika Irak menyerang Iran tahun 1980-1988. Ia menjadi bagian kelompok yang mendukung Israel selama invasi Israel ke Lebanon tahun 1981 dan selama perang sipil yang baru berakhir pada dekade 1990-an.

Tindakan paling nekad yang dilakukannya untuk melawan blok Iran-Hizobollah-Suriah adalah ketika ia memproklamirkan perang melawan Suriah setelah ia secara sepihak memproklamirkan diri sebagai Presiden Lebanon pada tahun 1988. Gagal dalam petualangan berbahaya ini, ia pun melarikan diri ke Perancis dan hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun.

Hingga tahun 2005, ketika terjadi pembunuhan mantan Perdana Menteri Saad Hariri dan disusul oleh aksi-aksi demonstrasi menentang maupun mendukung kehadiran pasukan Suriah di Lebanon, Aoun masih berada di posisi yang berseberangan dengan Hizbollah. Baru, setelah melihat kehebatan Hizbollah mengalahkan Israel dalam perang tahun 2006, Aoun berubah haluan menjadi pro-Hizbollah.

Dengan usia melebihi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Aoun, yang juga pernah menjadi panglima angkatan bersenjata itu juga bisa dipandang sebagai politisi yang sangat ambisius. Namun terlepas dari itu semua, Aoun kini adalah sekutu blok anti-zionis yang cukup setia. Selama 10 tahun terakhir krisis politik yang terjadi di Lebanon, Aoun setia dengan pilihan politiknya. Bahkan dengan bujukan dan ancaman Saudi Arabia berkaitan dengan Hizbolah dan Iran serta konflik Suriah, Menlu Gebran Bassil yang tidak lain adalah menantu Aoun, tetap menolak untuk beralih pilihan politik. Meski, demi menjaga netralitas Lebanon memilih menolak tawaran Iran dan Rusia untuk membantu Lebanon dalam pengadaan peralatan militer.

Perlu diberikan pujian kepada Aoun, ketika dalam pidato pertamanya setelah terpilih menjadi Presiden Lebanon ke-17 ia berjanji akan memerangi korupsi dan melindungi Lebanon dari dampak buruk konflik di Suriah. Lebih jauh, ia berjanji akan melakukan langkah tegas untuk membebaskan wilayah Lebanon terakhir yang diduduki Israel.

Selama puluhan tahun Lebanon memilih 'condong' kepada kepentingan Saudi Arabia dan Amerika, yang hanya mengakibatkan Lebanon dua kali diserang Israel sekutu kedua negara itu, pada tahun 1981 dan 2006. Dengan terpilihnya Aoun, diharapkan Lebanon lebih 'percaya diri' untuk menolak tekanan zionis internasional dan menjalin hubungan politik-ekonomi yang lebih positif dengan Iran, negara yang dengan tulus terus memberikan dukungan dan bantuan kepada Lebanon.(ca)

Allah Berikan Hadiah Melalui Al Maidah 51

Oleh: HEPPY TRENGGONO, Presiden IIBF / Indonesia Islamic Bussiness Forum

Indonesian Free Press -- Persoalan Ahok ini bagi Polisi, bagi Jokowi, bagi PDIP sangat rumit..jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.

Kalau hanya perspektif hukum, Ahok tinggal diciduk dari kemarin kemarin. Mereka berfikir keras dan berusaha merekayasa sedemikian rupa.

Jika Ahok dipenjara bagi PDIP ini bisa menjadk tsunami kejatuhan politik. Bagi Pengembang yang telah mengucurkan investasi puluhan trilyun bisa menjadi keruntuhan bisnis, saham Podomoro bisa hancur. Bagi Jokowi bisa jadi ancaman berat, bukan tidak mungkin Ahok akan menyeret Jokowi sebagaimana Nasrudin menyeret Anas Urbaningrum. Dan yang paling besar dampaknya adalah bagi gerakan politik yg sedang dilakukan oleh sekelompok Taipan yang ingin menguasai Indonesia.

Para Taipan ini telah berhasil mendudukkan Jokowi, langkah 2019 adalah menguasai dengan lebih massive lagi. Jika Ahok menang di DKi maka 2/3 kemenangan sudah mereka kantongi.

Menangnya Ahok menjadi bukti bahwa mereka bisa mengalahkan segala perlawanan yang ada di negeri ini. Menguasai Indonesia lebih sederhana daripada menguasai DKI. Maka jika Ahok jatuh ini akan menjadi kemunduran luar biasa bagi mereka.

Kejatuhan Ahok juga akan menjadikan kekuatan islam dan nasionalis terkonsolidasi, yang sasaran utamanya adalah kembali kepada UUd45. Jika Indonesia kembali ke UUD45 maka kuasaab tidak akan mungkin mereka rebut.

Hari ini, Allah berikan hadiah melalui Al Maidah 51. Percayalah, Indonesia bangkit!

Rusia Siap Lancarkan Serangan Skala Penuh ke Aleppo

Dengan perang di Aleppo yang tidak kunjung usai, Rusia dikabarkan tengah menyiapkan serangan besar-besaran untuk mengakhirinya. Demikian laporan sejumlah media internasional.

Kantor berita The Daily Mail, dengan mengutip The Times, 31 Oktober lalu, melaporkan bahwa Rusia tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Aleppo dengan melibatkan kapal induk satu-satunya yang dimiliki Rusia.

"Vladimir Putin akan melancarkan 'serangan militer penuh' ke Aleppo secepatnya dalam minggu ini," tulis laporan itu dengan mengklaim mendapatkan informasi itu dari kalangan inteligen yang terpercaya.

Serangan ini sengaja dilakukan pada saat Amerika melaksanakan pemilihan presiden, dimana diharapkan reaksi Amerika tidak akan terlalu signifikan.

Serangan dipastikan akan melibatkan satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov yang tengah dalam perjalanan menuju Laut Mediterania timur. Admiral dilengkapi dengan sejumlah besar pesawat tempur dan pembom yang dipastikan memberikan daya pukul yang lebih besar untuk membantu serangan.

"Kami perkirakan Rusia tengah dalam persiapan melancarkan serangan besar-besaran ke Aleppo," kata seorang sumber terpercaya The Times.

Veterans Today melaporkan bahwa tiga kapal selam, termasuk dua kapal selam bertenaga nuklir kelas Akula, telah bergabung dengan armada pimpinan Admiral Kuznetsov yang kini telah berada di lepas pantai Afrika Utara. Ketiga kapal selam tersebut dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr-N yang tengah 'naik daun' selama konflik di Suriah, karena keberhasilannya menghancurkan sasaran dari jarak jauh.

Presiden Bulgaria: Rusia Berusaha Membagi Eropa Tengah

Presiden Bulgaria memperingatkan bahwa Rusia sedang mencoba untuk membagi Eropa tengah dengan cara tak terduga dan berbahaya yang bisa memicu konfrontasi internasional. Rosen Plevneliev mengatakan bahwa aliansi Eropa barat sangat dibutuhkan untuk membuat barisan yang kuat guna menghadapi Kremlin.

"Permainan di Eropa saat ini tidak memiliki skala penuh dan menembak langsung musuh Anda, tetapi permainan yang dilakukan Putin membuat negara lain bergantung. Apa yang sedang Rusia capai pada hari ini adalah melemahkan Eropa, membagi Eropa, dan untuk membuat kita bergantung," katanya seperti dikutip dari Independent, Jumat (4/11/2016).

Ia juga percaya jika pejabat senior Kremlin mendorong hacker Fabcy Bears atau APT 28 untuk mengganggu pemilu lokal dan referendum mereka pada tahun lalu. Fabcy Bears atau APT 28 adalah hacker yang diduga menargetkan pemilu Amerika Serikat (AS), markas NATO, dan Bundestag Jerman.

"Saya menganggap itu merupakan serangan terhadap demokrasi Bulgaria. Serangan cyber tersebut yang paling berat dan intens yang telah dilakukan di Eropa tenggara," katanya.

Plevneliev, yang diselidiki oleh otoritas pajak pada 2014, juga mengatakan sangat sulit untuk berdiri ke Rusia tanpa Inggris di Uni Eropa. "Jika Brexit akan menjadi perceraian, kita harus tetap untuk sebaik mungkin dan berada dengan teman-teman terdekat," tambahnya, menyusul keputusan Pengadilan Tinggi untuk memblokir upaya Theresa May untuk memicu Brexit tanpa voting di parlemen.

Sebelumnya, Philip Hammond telah bersumpah untuk "menyerang balik" jika Inggris terkena serangan cyber sementara Vladimir Putin telah menolak  tuduhan bahwa Rusia telah berusaha untuk mempengaruhi pemilu AS dan menyebutnya sebagai "histeria". - Sindo